Penulis: Mahrita Julia Hapsari (Aktivis Muslimah Banua)
wacana-edukasi.com, OPINI–Kabar meninggalnya Irene Sokoy bersama bayi di dalam kandungannya setelah berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya di Jayapura pada 16 November 2025 bukan sekadar peristiwa tragis. Ia adalah potret paling telanjang bahwa pelayanan kesehatan di negeri ini sedang berada dalam kondisi kronis. Seorang ibu yang datang dalam keadaan kritis tidak langsung ditolong, justru harus menempuh rute kematian dari fasilitas kesehatan satu ke fasilitas lainnya, hingga akhirnya nyawanya tak terselamatkan. Dan lebih menyedihkan, masyarakat tak lagi terkejut. Seakan telah terpola, kasus serupa pun berulang dan terjadi lagi.
Tragedi ini tidak bisa diurai dengan mengarahkan telunjuk pada kelalaian petugas medis, kurangnya fasilitas kesehatan dan ketidakmampuan rumah sakit, atau kekurangan fasilitas. Akarnya jauh lebih dalam. Paradigma kapitalistik menjadi ruh dalam pengelolaan sistem kesehatan hari ini. Akibatnya, kesehatan dijadikan sebagai komoditas ekonomi, bukan basic need manusia. Rumah sakit pun bertransformasi menjadi badan usaha yang wajib mengelola pemasukan, menekan pengeluaran dan mencari profitabilitas, tidak lagi beroperasi sebagai institusi penyelamat nyawa. Sehingga saat melihat pasien, bukan lagi individu yang harus segera ditolong, tapi konsumen yang akan dilayani jika sudah terpenuhi syarat administratif dan finasial. Demikian logika kapitalisme.
Naas memang nasib rakyat di sistem kapitalisme. Keselamatan nyawanya tak lagi menjadi prioritas utama. Penanganan pertama justru pada kejelasan pembiayaan plus status kepesertaan, lengkap tidaknya administrasi, limit klaim hingga risiko kerugian rumah sakit. Maka wajar jika tragedi ini terus terjadi, sebab sistem kesehatan berorientasi pada prinsip materialisme, sekalipun semakin megahnya bangunan rumah sakit semakin canggihnya perangkat teknologi kesehatan. Sungguh, sistem kapitalisme keniscayaan bahwa orang miskin dilarang sakit.
Negara absen dalam mengurusi kebutuhan rakyat. Dalam sistem sekuler, negara hanya berperan sebagai regulator pasar, bukan penjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan. Ia tidak memikul tanggung jawab langsung atas keselamatan rakyat, dan hanya menyediakan skema pembiayaan ala industri asuransi, bukan menyediakan layanan kesehatan secara cuma-cuma. Padahal Rasulullah ﷺ telah menegaskan kewajiban pemimpin, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, ketika rakyat meninggal karena pelayanan kesehatan yang buruk, itu bukan kecelakaan teknis, tetapi konsekuensi langsung dari kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban syariat untuk meriayah rakyat.
Bertolak belakang dengan kapitalisme, kesehatan di sistem Islam adalah hak dasar rakyat yang wajib diselenggarakan oleh negara secara langsung, cepat, profesional dan berkualitas. Kesehatan bukan komoditi yang bisa dibisniskan, bukan ladang investasi.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan yang berkualitas dan profesional, Islam memiliki sistem ekonomi yang khas. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw.: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad) Maka, SDA yang memiliki deposit besar akan dikelola negara dan hasilnya disalurkan melalui Baitul Mal untuk membiayai pelayanan publik, termasuk kesehatan. Sehingga, pelayanan kesehatan pada masa Khilafah diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat tanpa syarat apapun.
Rumah sakit di negara Khilafah bukan badan usaha yang mencari profit, tetapi ia adalah fasilitas pelayanan. Penangan pasien terhadap kesehatan dan keselamatannya adalah yang pertama dan utama. Pasien dilayani berdasarkan kebutuhan medisnya, bukan karena mampu bayar atau lengkap administrasinya.
Khilafah memberi gaji tinggi pada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan sehingga mereka dapat bekerja sepenuh hati sebagai pelayan umat. Tidak lagi berpikir profit saat melihat pasien. Pemerintah Islam membangun jaringan kesehatan agar mudah diakses oleh rakyat. Sehingga,.akan didapati fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil, termasuk menyediakan rumah sakit keliling, klinik desa, dan fasilitas khusus untuk perempuan. Bahkan setelah pasien sembuh, ia mendapatkan tunjangan finansial agar dapat memulihkan diri tanpa tekanan ekonomi. Luar biasa.
Tercatat dalam tinta emas sejarah tentang sistem kesehatan Islam: Bimaristan Al-Walid di Damaskus, Bimaristan Nuri di Aleppo, Bimaristan Qalawun di Kairo, dan banyak lainnya. Di rumah-rumah sakit itu, umat diberi layanan medis modern untuk zamannya, pemisahan antara bangsal infeksi dan non-infeksi, rekam medis pasien, ruang bedah, farmasi yang lengkap, serta tenaga medis berstandar tinggi. Seluruh layanan diberikan gratis untuk muslim maupun nonmuslim, rakyat maupun pendatang. Semua diperlakukan dengan martabat, bukan berdasarkan kemampuan finansial.
Di sinilah kesenjangan paling mencolok antara kapitalisme dan Islam terlihat jelas. Kapitalisme menganggap kesehatan sebagai industri. Islam menganggap kesehatan sebagai amanah. Kapitalisme menjadikan keselamatan bergantung pada uang. Islam menjadikan keselamatan bergantung pada tanggung jawab negara sebagai pengurus rakyat. Maka selama paradigma pasar tetap memegang kendali atas sistem kesehatan, korban akan terus berjatuhan. Dan selama negara hanya menjadi regulator, bukan penanggung jawab, tragedi Irene Sokoy akan datang lagi dengan nama yang berbeda. Wallahu a’lam bishshowab []
Views: 17
Comment here