Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA–Tanggal 15 Oktober 2025, pemerintah meluncurkan program Magang Nasional. Hal ini diberitakan di Jakarta. Ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang diluncurkan pada 15 Oktober 2025.
Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan sekitar 6.000 calon pemagang. Tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama enam bulan (15 Oktober 2025 – 15 April 2026).
Ke depannya, magang ini akan diberikan kepada 100 ribu fresh graduate, baik dari D3–D4 maupun lulusan S1 (Pers Biro Humas Kemnaker). Selain itu, Menko Perekonomian juga mengumumkan adanya stimulus ekonomi berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar 30 triliun yang rencananya akan diperuntukkan bagi 35.046.783 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yang akan dibagikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, (kemenker.go.id/05/10/2025).
Bagaimana kita menyikapi program tersebut? Kalau kita pikir sekilas, tampak menggembirakan karena akan banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah penganggur di kalangan tenaga produktif. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian.
Akan tetapi, kalau kita pikir secara cermat, hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan secara total atau tidak bisa menyelesaikan masalah sampai pada akarnya. Ini hanya akan menyentuh permukaan dari masalah yang sebenarnya.
Program ini merupakan bagian dari percepatan (quick wins) yang hanya mengambil asas manfaat saja. Bisa jadi sifatnya sementara dan tidak bisa berlaku dalam jangka panjang. Sedangkan kondisi masyarakat saat ini mengalami kemiskinan yang sudah pada tingkat akut.
Kemiskinan ini di antaranya terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan hingga tingginya tingkat pengangguran. Nah, di sinilah masalahnya. Kalau program magang yang akan dilakukan ini berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan BLT hanya tiga bulan, maka bisa dipastikan di kemudian hari akan terjadi lagi ledakan pengangguran dan kemiskinan yang mungkin lebih parah.
Hal ini harus dipikirkan secara serius supaya langkah yang diambil pemerintah tidak bersifat pragmatis. Memang, dalam sistem kapitalisme kebanyakan langkah yang diambil bersifat pragmatis dan tidak bisa menyasar sampai ke akar masalah.
Langkah yang kita ambil untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran ini membutuhkan paradigma politik dan ekonomi yang bukan kapitalis lagi, melainkan berani mengambil langkah berbeda, yaitu dengan ekonomi Islam.
Ya, memang dalam ekonomi Islam harus berasaskan syariat Islam. Kalau kita tetap dalam ekonomi kapitalis, kondisi ini akan semakin buruk. Untuk bisa menerapkan ekonomi berbasis Islam, diperlukan adanya negara yang menerapkan syariat Islam.
Jadi, tidak bisa sistem bernegaranya kapitalis sementara ekonominya Islam. Hal ini jelas tidak bisa, karena kebijakan negara tidak akan sama. Dalam negara yang menerapkan syariat Islam sebagai pengatur semua urusan, negara berkedudukan sebagai periayah atau pelayan masyarakat yang wajib menjamin kebutuhan rakyat, bahkan sampai pada tingkat individu. Selain itu, dalam ekonomi Islam, negara akan mengelola harta milik umum sepenuhnya untuk kesejahteraan dan benar-benar diperuntukkan kepada rakyat.
Sri Haryati, Ngawi
Jawa Timur
Views: 11
Comment here