Oleh: Yusma Indah Jayadi (Mahasiswa Pascasarjana IPB)
Wacana-edukasi.com, OPINI-–
Kerusuhan yang Kehilangan Arah
Aksi menolak kenaikan tunjangan DPR sejatinya bermula sebagai protes terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat (Insertlive, 25/08/2025). Di tengah krisis ekonomi, kebijakan menaikkan tunjangan wakil rakyat terasa seperti menampar wajah masyarakat yang kian terjepit oleh beban hidup. Namun, jalannya aksi berubah drastis ketika peristiwa tragis menimpa seorang warga bernama Affan yang tewas digilas mobil gagah yang seharusnya melindungi rakyat (Kompas, 29/08/2025). Tragedi ini sontak menyulut gelombang amarah publik yang meluas tak terkendali. Apa yang awalnya dimulai sebagai aksi menuntut keadilan bergeser menjadi demonstrasi yang diliputi amarah kolektif (tvonenews, 29/08/2025).
Setelah tragedi Affan, arah protes meluas dan kehilangan fokus. Rumah-rumah anggota DPR dan pejabat, termasuk kediaman Menteri Keuangan, dijarah (detikjateng, 31/08/2025). Gedung DPRD dibakar di Makassar, fasilitas umum dirusak, dan korban jiwa kembali jatuh (daerah.sindonews, 30/08/2025). Demonstrasi yang mestinya mengoreksi kebijakan zalim justru berubah menjadi kerusuhan yang melahirkan luka baru. Alih-alih memperkuat posisi rakyat sebagai pengawas kekuasaan, tindakan anarkis semacam ini malah melemahkan solidaritas dan memukul balik masyarakat itu sendiri.
Jurang Kesenjangan yang Kian Menganga
Di balik kerusuhan ini, ada realitas yang tidak bisa dipungkiri. Jika kita ingin kembali menganalisis ke masalah awal yang memicu kemarahan masyarakat dimana para pejabat publik di negeri ini terus bergelimang penghasilan dan fasilitas yang luar biasa. Anggota DPR disebut mendapat penghasilan Rp3 juta per hari, atau sekitar Rp100 juta per bulan (BBC News Indonesia, 19/08/2025). Bahkan menurut beberapa sumber, angka riilnya bisa mencapai Rp230 juta per bulan (nasional.kompas.com, 28/08/2025). Ironisnya, pajak penghasilan mereka justru ditanggung negara, yang berarti rakyatlah yang sejatinya membayar (CNBCIndonesia, 27/08/2025). Tidak berhenti sampai di situ, para menteri, wakil menteri, hingga komisaris BUMN juga menikmati penghasilan miliaran rupiah per tahun (Kompas, 20/07/2025). Fenomena ini menunjukkan miskinnya etika dan tumpulnya nurani para pejabat publik. Sementara mereka bergelimang harta yang bersumber dari uang rakyat, jutaan masyarakat harus bertahan hidup dengan gaji pas-pasan, harga kebutuhan pokok yang melonjak, serta pajak yang semakin mencekik. Jurang kesenjangan ini bukan sekadar data statistik, tetapi nyata dirasakan oleh rakyat kecil yang setiap hari berjuang mengais nafkah.
Tidak mengherankan jika suara rakyat untuk membubarkan DPR semakin lantang. Adegan joget-joget di gedung parlemen yang viral di media sosial semakin menambah rasa muak publik (Suara.com, 19/08/2025). Rakyat pun bertanya sejauh mana para wakil ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat? Fakta menunjukkan, gaji tinggi dan tunjangan besar para pejabat tidak pernah sebanding dengan peningkatan kualitas hidup rakyat. Politik demokrasi yang mahal membuat jabatan tidak lebih dari bancakan. Modal politik yang besar ketika berebut kursi harus dikembalikan dengan berbagai cara. Cara yang legal ditempuh lewat penetapan gaji dan tunjangan fantastis, sementara cara yang ilegal dilakukan dengan praktik suap dan korupsi. Tidak heran jika kasus korupsi hari ini bukan lagi di angka miliaran, melainkan sudah menembus puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.
Sistem demokrasi sekuler pada akhirnya hanya melahirkan oligarki, segelintir elit yang menguasai negeri. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat Pemilu, tetapi setelah itu ditinggalkan dalam kesendirian. Mereka sibuk menumpuk pundi-pundi kekayaan, memamerkan gaya hidup mewah di tengah rakyat yang kian susah. Semua ini memperlihatkan wajah asli sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini tidak mengenal halal-haram, hanya berlandaskan kepentingan materi. Kekuasaan diperebutkan mati-matian, bukan sebagai amanah, melainkan sebagai ladang untuk memperkaya diri. Rakyat kecil pun hanya menjadi korban. Tragedi Affan hanyalah satu potret bagaimana nyawa rakyat bisa hilang begitu saja, sementara para elit terus bermegah-megahan.
Solusi Tanpa Kerusuhan
Al-Qur’an sudah lama memperingatkan bahaya hidup bermewah-mewahan bagi para penguasa. Dalam surah At-Takatsur ayat 1–8, Allah SWT menegaskan bahwa bermegah-megahan melalaikan manusia hingga masuk ke liang kubur, dan kelak akan ditanya tentang nikmat yang mereka sia-siakan. Dalam surah Al-Isra ayat 16, Allah juga menegaskan bahwa kehancuran suatu negeri sering kali diawali oleh para pemimpin yang hidup mewah dan menentang syariah. Ini adalah peringatan keras bahwa gaya hidup para elit negeri ini sedang membawa negeri menuju jurang kehancuran.
Kerusuhan dan anarki jelas bukan solusi. Begitu juga dengan sekadar mengganti wajah-wajah pejabat dalam sistem yang sama. Jalan keluar sejati adalah perubahan sistem. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah berat yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para khalifah dahulu bukan hanya menolak hidup mewah, bahkan menempatkan dirinya seperti wali bagi harta umat, mengambil secukupnya hanya ketika benar-benar membutuhkan. Islam menawarkan sistem politik yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana menegakkan keadilan, bukan bancakan untuk memperkaya diri.
Hanya dengan sistem Islam yang kafah, kesenjangan dapat dihapuskan, rakyat benar-benar dilayani, dan tragedi kerusuhan yang menelan korban tidak akan terus berulang. Selama demokrasi kapitalis tetap dipertahankan, rakyat akan selalu menjadi korban, sementara pejabat bergelimang harta di atas penderitaan mereka. Maka, perubahan sistem bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.
Wallahua’lam bishshawab
Views: 13
Comment here