wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Mad Nawir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, menyoroti masalah aspirasi nelayan terkait subsidi solar di daerah. Ia menekankan perlunya pendataan akurat dan SOP yang jelas untuk menghindari potensi ketidakpastian jatah dan peluang kecurangan. Selain itu, dalam konteks pemilu 2024, ia berharap penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung damai, aman, dan lancar, dengan panggilan untuk netralitas pemerintah dan penyuluhan masyarakat (https://pontianakpost.jawapos.com 04/12/2023).
Mengurus negara memang bukan pekerjaan mudah. Tapi pemerintahan seolah tak serius dalam menjalankan tugas mendistribusikan subsidi. Bahkan negara tampak menyerahkan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Minim campur tangan hingga berlakulah hukum rimba yang kuat, yang banyak modalnya, yang menang. Sedangkan yang miskin tersisihkan. Kenyataan seringkali meminta rakyat untuk berjuang sendiri ditengah kesulitan hidup. Sebagimana saat harga minyak goreng meroket dan langka di pasaran, rakyat dianjurkan mengurangi memasak dengan cara menggoreng.
Tak dipungkiri bantuan yang disiapkan Pemerintah memang ada, tapi sangat diskriminatif dan jumlahnya yang kecil dengan cakupan penerima terbatas tidaklah cukup untuk mengatasi efek domino kenaikan kebutuhan harian . Sebaliknya, justru ini berpotensi menimbulkan resiko penambahan orang miskin baru.
Agaknya kita mempertanyakan kesejahteraan seperti apa yang sebenarnya terus dijanjikan paslon kala masa pemilihan umum? Justru setelah ujaran janji manis, fakta yang terindra ialah sikap rezim yang minim empati. Bahkan terang terangan mengalihkan tanggungjawab sebagai penjamin kesejahteraan rakyat.
Inilah konsekuensi hidup dalam tatanan kapitalisme sekuler yang sejatinya menjadi cikal bakal seluruh problema yang ada. Kapitalisme menggerus peran negara sampai pada titik sebagai regulator untuk memastikan ekonomi pasar berjalan sempurna sebagaimana harapan para pemodal. Alhasil, semua hajat publik akhirnya dikelola dengan paradigma pasar bebas dengan prinsip bisnis.
Dalam Islam, negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Islam menetapkan bahwa negara adalah satu-satunya yang berhak mengelola sumber daya yang Allah karuniakan di wilayah negerinya. Dengan menerapkan prinsip ini, solar dan BBM bisa menjadi milik umum dan diakses oleh rakyat dengan harga murah bahkan gratis.
A. Pratiwi
Mempawah-Kalbar
Visits: 6
Comment here