Oleh : Dewi Lesmana | Aktivis Muslimah
wacana-edukasi.com, OPINI– Ratusan Tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Manggarai , Nusa Tenggara Timur ( NTT ) di pecat. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya tengah tengah mencari tahu apa yang melatarbelakangi 249 nakes itu di pecat. “Sedang dicek disana permasalahannya apa,” ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Kamis (11/4).
Menurutnya, Kemenkes mempunyai standar jumlah nakes baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas. Maka saat ini pihaknya sedang mencari tahu apakah yang melatarbelakangi ratusan nakes itu dipecat disebabkan oleh jumlah nakes yang bekerja melebihi aturan atau ada hal lain. Karena di setiap daerah mempunyai kemampuan fiskal yang berbeda, hingga jumlah nakes yang dipekerjakan pasti sesuai dengan kesanggupan keuangannya.
Sebelumnya, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nambut memecat sebanyak 249 nakes dengan tidak memperpanjang kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) 2004. Ketua Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non Nakes Indonesia (DPN FKHN) Indonesia, Sepri Latifah menyebut, pemecatan ini dilakukan imbas dari demo yang dilakukan para nakes yang menuntut agar perpanjangan SPK serta upah kerja mereka dinaikan.
“Kita mendapat infornasi bahwasanya 249 Tenaga Kesehatan non ASN ini hanya mendapat upah 400 sampai 600 setiap bulannya, kata Sepri.” Dalam keterangan, Kamis. Dia menyayangkan sikap Bupati Manggarai itu seharusnya Bupati lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Apalagi nakes sudah berjuang dimasa pandemi Covid-19. “Mereka punya andil besar ketika Indonesia dihantam badai pandemi Covid-19,” ujarnya.
Ironi, curhatan para nakes yang menginginkan kontrak kerja mereka diperpanjang serta upah mereka dinaikan, malah mendapat sikap penolakan dan berujung pahit yakni dipecat. Bupati Manggarai itu menilai bahwa unjuk rasa yang dilakukan para nakes itu sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan kepada pemimpin setempat.
Meski begitu banyak yang menyayangkan atas sikap Bupati Manggarai tersebut banyak pihak menilai bahwa demonstrasi adalah hak setiap orang yang ingin menyuarakan keinginan mereka atau aspirasi mereka terhadap pemimpin. Selain itu apabila pemecatan yang sangat banyak terhadap nakes tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut karena SDM nya yang berkurang.
Lagi pula menurut Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masih bahwa ratusan nakes yang datang tersebut bukan datang untuk melakukan demonstrasi melainkan mereka ingin menyampaikan yang menjadi keinginan mereka di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR, yakni mereka ingin agar Kontrak Kerja mereka diperpanjang serta upah mereka dinaikan dari 600 ribu karena upah tersebut sangat jauh dari UMR NTT yang sekitaran 2 Jutaan lebih.
Gaji 600 setiap bulan yang didapat para nakes ini sungguh tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan para nakes selama ini khususnya ketika Indonesia diserang wabah covid-19 orang yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan pasien Covid-19 adalah para nakes ini khususnya para perawat, mereka terus bekerja siang dan malam dengan risiko nyawa mereka yang menjadi taruhannya dengan tertular virus tersebut.
Maka dari itu upah yang didapat para nakes sebesar 600 perbulannya itu tidak sebanding dengan pengorbanan para nakes tersebut. Bahkan ternyata ketika diselidiki lagi para nakes yang telah di pecat itu ternyata ada yang upahnya belum di bayar dari Januari 2024 bahkan ada juga yang bekerja sukarela.
Lagi-lagi pemerintah berdalih bawah upah rendah yang diterima nakes tersebut karena pemerintah kekurangan dana, padahal upah yang sangat rendah tersebut bisa dikatakan akibat dari penerapan sistem yang salah yaitu sistem Demokrasi Kapitalisme, sistem kapitalisme telah membuat negara abai dalam menjaga dan menjamin kehidupan yang sejahterabagi para nakes malah melahirkan para pemimpin yang berhati batu yang tidak peduli terhadap kehidupan sulit warganya. Maka dari itu Demokrasi Kapitalisme telah gagal dalam memberikan kehidupan yang sejahtera baik bagi rakyat maupun abdi negara. Inilah cermin kehidupan dalam sistem demokrasi kapitalisme negara terlihat miskin dimana negara tidak mampu untuk memberi upah yang layak bagi para nakes.
Dalam sistem Islam Kesehatan adalah hal utama yang harus betul-betul diawasi tata kelolanya baik itu pasien atau tenaga kesehatannya. Negara Islam akan memastikan pasien akan menerima pelayanan yang baik juga kualitas pengobatan yang terbaik, negara juga tidak hanya mementingkan keselamatan dan kesembuhan pasien saja melainkan para nakes juga akan diperhatikan dari segi kesehatan dan keselamatannya apabila terjadi suatu wabah yang mematikan seperti virus covid-19. Negara juga akan menjamin kesejahteraan para Tenaga Kesehatan dengan memberi upah yang layak hingga para nakes akan lebih fokus menjalankan tugasnya tanpa terbebani masalah ekonomi atau permasalahan lainnya. Sedangkan untuk pembiayaannya baik itu biaya kesehatan maupun upah untuk pekerja Tenaga Kesehatan akan diambil dari baitul mal yang sudah disiapkan oleh negara Islam.
Walahu’alam bishowwab.
Visits: 4
Comment here