Oleh: Yulweri Vovi Safitria (Freelance Writer)
Wacana-edukasi.com, OPINI--Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Ahmad mempercepat transformasi Batam menjadi gerbang maritim dan investasi global. Selain itu, presiden juga mengarahkan Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan (Kompas.com, 5-7-2026).
Nadi Kehidupan
Sebagai episentrum industri terbesar di Indonesia, Batam berdiri kokoh sebagai pilar penyokong. Setiap derap langkah pekerjanya dan setiap putaran mesin di kawasannya menjadi kontribusi nyata bagi jantung fiskal bangsa.
Adapun sektor penggerak ekonomi yang merupakan nadi perekonomian Kota Batam meliputi komunikasi, listrik, air dan gas, perbankan, industri dan alih kapal, perdagangan dan jasa. Produk yang dihasilkan tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia, tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain.
Bukan hanya itu, realisasi investasi Batam sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Jumlah tersebut naik menjadi 102,85 persen pada triwulan I 2026. Tentu saja angka yang cukup fantastis bagi iklim investasi.
Oleh karena itu, tidak heran jika Batam diarahkan sebagai pilot project utama bagi transformasi ekonomi Indonesia—sebuah laboratorium terbuka untuk memikat modal global. Melalui berbagai insentif fiskal dan zona perdagangan bebas (Free Trade Zone), Batam menjadi wajah dari sistem kapitalisme yang terbuka, mengedepankan konektivitas global dan aliran modal yang lintas batas.
Investasi ala Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, modal harus bergerak agar bernilai. Modal juga harus mengalir ke tempat yang menawarkan nilai tambah paling efisien. Setiap investasi bukan hanya tentang angka, melainkan bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan.
Namun, di balik gemerlap angka investasi yang menjanjikan, tantangan nyata membentang di depan mata. Transformasi Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional menuntut lebih dari sekadar regulasi yang ramah investor.
Akan tetapi juga kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia yang adaptif terhadap digitalisasi, serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha, terutama masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, investasi skala global bukanlah ditujukan untuk pelaku usaha kecil, melainkan asing, aseng, dan para pemodal besar.
Oleh karena itu, wacana menjadikan Batam sebagai pilot project reformasi investasi perlu dikaji ulang. Bukan tidak mungkin, investasi ala kapitalisme dengan skala global ini akan mematikan usaha masyarakat kecil, tempat mereka menggantungkan hidup.
Ironi di Balik Angka
Namun, sebuah ironi jika melihat realita sosial yang terjadi di balik megahnya kawasan industri. Bukannya meneteskan kesejahteraan, angka-angka fantastis tersebut justru berbenturan dengan potret buram kehidupan masyarakat bawah.
Jamak diketahui, meskipun Batam terkenal sebagai kota industri dengan ribuan perusahaan asing, tetapi tingkat penganggurannya cukup tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Batam pada 2024 lalu, tercatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,68 persen. Angka ini tertinggi di Kepri.
Bukan hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau juga merilis data kriminalitas tahun 2024 yang menunjukkan Kota Batam sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi di Provinsi Kepri, yakni mencapai 2.735 kasus. Begitu pula dengan angka bunuh diri. Sepanjang tahun 2024, sedikitnya 11 warga Batam mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bahkan, dalam tiga bulan pertama tahun 2026 saja, sedikitnya enam kasus serupa telah terjadi.
Jika faktor ekonomi menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah di atas, bukankah seharusnya yang dibenahi adalah ekonomi masyarakat? Memastikan setiap individu mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjamin kesejahteraannya jauh lebih krusial daripada membuka keran investasi global yang justru makin memperburuk kondisi masyarakat.
Terlebih lagi, investasi dari negara nonmuslim patut pula diwaspadai. Sebab, investasi merupakan salah satu cara untuk melanggengkan penjajahan atas tanah yang kaya akan sumber daya alam. Jangan sampai, atas nama investasi, satu per satu aset dalam negeri berpindah tangan hingga kedaulatan negara pun menjadi taruhan.
Investasi dalam Islam
Dalam pandangan Islam, investasi bukan sekadar alat untuk melipatgandakan harta, melainkan sarana untuk menggerakkan ekonomi yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat. Untuk itu, Islam menawarkan sistem ekonomi berbasis kerja sama, bukan eksploitasi.
Investasi Islam bersifat mudharabah atau musyarakah. Jadi, tidak ada riba ataupun spekulasi (gharar) karena keduanya haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,
“…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS Al-Baqarah: 275).
Terkait investasi asing, Islam memiliki konsep yang khas. Negara tidak boleh menyerahkan kekuasaan atau aset strategis, seperti sumber daya alam ataupun harta milik umum kepada pihak asing yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Investasi asing boleh diterima selama tidak memberikan jalan bagi mereka untuk menguasai kaum muslim. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “…Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa: 141).
Negara sebagai pelindung rakyat wajib memastikan bahwa modal asing tidak menguasai aset strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan penerapan aturan Islam oleh negara, investasi akan bertransformasi dari sekadar angka-angka di atas kertas menjadi mesin kesejahteraan, sekaligus menjaga martabat dan kedaulatan bangsa dari intervensi asing.
Keberhasilan pilot project ditentukan oleh seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Investasi yang bernilai tinggi hanyalah angka di atas kertas jika tidak mampu bertransformasi menjadi lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan taraf hidup, dan kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Transformasi tersebut harus dimulai dengan menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan.
Views: 4
Comment here