Oleh : Mirnawati
(Mahasiswa)
wacana-edukasi.com, OPINI– Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menganggarkan dana senilai Rp966 juta untuk setiap unit mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan motor listrik dipatok Rp28 juta per unit.
Alokasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Beleid itu membagi anggaran pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai untuk PNS eselon I dan II.
Rinciannya, harga mobil listrik untuk pejabat eselon I adalah Rp966 juta dan Rp746 juta untuk eselon II. Nominal tersebut belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya.
Salah Sasaran
Mencermati Fakta diatas yang disampaikan oleh Menteri keuangan bahwa ada beberapa hal yang patut kita pertanyakan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pertama , kebijakan salah sasaran. Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan adalah pilihan tepat. Namun, menurutnya, pemberian subsidi ke motor listrik ataupun mobil listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum.
Kedua, perencanaan kurang matang, belum kelar masalah yang lalu, sudah sibuk masalah kini. Belum tuntas infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, tapi kini pemerintah malah membicarakan subsidi pembelian mobil listrik dan motor listrik?
Mestinya, penggunaan motor listrik dan mobil listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Semisal, berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik dan mobil listrik yang memadai dengan harganya yang terjangkau?
Akan terkesan lucu apa bila masyarakat membeli kendaraan listrik, akan tetapi minimnya fasilitas perbaikan kendaraan listrik, seperti bengkel, serta pengisian daya kendaraan berlistrik bahkan atau mungkin belum adanya fasilitas tersebut yang disediakan oleh pemerintah. Jangan sampai alih-alih memberikan kebijakan pembagian subsidi kendaraan listrik yang ramah lingkungan tetapi malah menimbulkan masalah baru, sebagai istilah gali lubang tutup lubang.
Ketiga, biaya konversi kendaraan ke kendaraan listrik sangat mahal. Kebanyakan masyarakat enggan melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena harganya mahal. Selain itu, biaya perawatan dan pengisian kendaraan listrik belum banyak sehingga kurang fleksibel bagi mereka yang menjadikan kendaraan listrik tersebut sebagai tumpuan dalam
mencari nafkah. Masyarakat sebenarnya membutuhkan hal yang lebih pokok, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menegaskan bahwa subsidi mobil dan motor listrik tidaklah terlalu penting, bahkan bisa dikatakan nirfaedah. Angkanya yang cukup besar tidak membuat pemerintah peka terhadap menyempitnya ruang fiskal. Ditambah lagi, sasaran subsidi mobil listrik juga bermasalah karena cenderung menyubsidi orang mampu saja.
Yakinlah bahwa, kebijakan yang terkesan dipaksakan ini hanya akan menciptakan permasalahan baru di tengah masyarakat. Sepatutnya negara memberikan subsidi kepada rakyat untuk menyejahterakan mereka semua, bukan untuk golongan kaya saja.
Tidak adanya keadilan
Penyampaian terkait Subsidi ini jelas tidak adanya keadilan serta sangat mengusik masyarakat, bagaimana tidak pasalnya banyaknya pengurang sert pencabuta Subsidi bagi masyarakat, seperti subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi pertanian dan lain sebagainya yang hingga saat ini masih menjadi salah satu paradigma bagi orang-orang yang zalim untuk mencabut nya.
Selain itu, subsidi yang pemerintah berikan pada konsumen kendaraan listrik dengan hanya membayar 1% PPN, ini juga sangat mengusik rakyat serta tidak adanya keadilan, apa lagi baru-baru ini Sri Mulyani justru menyetujui usulan Bank Dunia untuk menghapus pembatasan pajak PPN untuk sembako dan pendidikan demi pemasukan APBN. Sungguh, subsidi kendaraan listrik ini benar-benar salah sasaran.
Sungguh sangat nyata apa bila kita mengatakan bahwa negara kita kini sudahlah terbalik. Yang seharusnya subsidi milik rakyat miskin, tapi malah dialihkan bagi orang-orang yang tergolong kaya. Yang apa lagi subsidi yang diberikan untuk orang kaya ini, berasal dari rakyat miskin yang seharusnya merekalah yang mendapatkan subsidi tersebut.
Namun, seperti halnya yang telah berlalu, bagaimanapun rakyat berkoar-koar, menyampaikan aspirasi serta bentuk penolakan lainnya untuk menentang pemborosan uang negara, yang bahkan bisa menciptakan persoalan kemacetan yang lebih besar, pemerintah tetap bersikukuh, serta tetap tidak mendengarkan keinginan rakyat, alih-alih mendengar serta mengimplementasikan kritikan rakyat. Kini pemerintah bertindak bagaikan manusia yang tak memiliki akal serta hati nurani.
Hanya Islamlah Solusi
Paradigma kapitalisme telah menjadikan persoalan transportasi tidak kunjung selesai. Subsidi yang salah sasaran pun merupakan konsekuensi logis dari adanya problematika.
Oleh sebab itu, sudah selayaknya kapitalisme dibuang dan digantikan dengan sistem Islam yang telah terbukti mampu menyelesaikan persoalan. Kebijakan dalam sistem Islam akan senantiasa berputar pada kemaslahatan umat karena pemerintahannya berasaskan hukum syariat.
Selain itu, pemasukan serta pengeluaran uang negara akan berdasarkan syariat. Prioritas anggaran adalah untuk kemaslahatan umat. Tidak seperti saat ini yang uang negara seharusnya demi kemaslahatan umat tapi malah digunakan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat.
Dalam sistem Islam masalah transportasi, ini disediakan oleh khilafah dengan penawaran gratis. Sehingga masyarakat miskin dapat merasakan transportasi tanpa harus menanggung banyak beban yang membuat mereka terpuruk.
Sebaliknya, dalam sistem Islam akan sangat memperhatikan transportasi umum, sebab itu adalah kebutuhan hidup manusia. Transportasi umum mampu diakses oleh seluruh kalangan. Siapa pun bisa menikmatinya.
Seperti pada masa Khalifah Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid II, Khalifah membangun jalan kereta Istanbul-Madinah yang dikenal dengan nama “Hijaz”. Khalifah pun menawarkan transportasi gratis untuk warga.
Kendaraan listrik memang merupakan terobosan baru yang perlu kita dukung. Akan tetapi, keberadaan teknologi dalam bimbingan sistem kapitalisme bukanlah untuk kemaslahatan umat, melainkan kemaslahatan oleh segelintir orang elite saja. Walhasil, sebagian besar masyarakat atau penduduk dunia akan terzalimi.
Patutlah bagi umat Islam untuk mengembalikan kembali kehidupan Islam dengan tegaknya syariat dalam naungan Khilafah. Hanya Khilafah yang mengatur subsidi untuk rakyat dengan tepat demi kesejahteraan seluruh rakyat. Sedangkan kebijakan pemerintahan yang bersistem kapitalisme seolah indah dalam pandangan mata, tetapi buruk dalam penerapannya.
Wallâhu a’alam bish-shawâb wa shallallâhu ‘alâ nabiyyinâ Muhammad.
Visits: 41
Comment here