Opini

PSBB di Indonesia, Efektifkah?

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh: drg. Dita Anggraini Brilliantari

Wacana-edukasi.com — Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, kembali diberlakukan dengan semakin meningkatnya pasien yang terkena covid-19. Berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang semakin berkurang, Indonesia justru menjadi negara yang semakin drastis peningkatannya, bahkan dalam satu hari bisa sampai 3000 yang terjangkit covid-19. Hal ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Selain mengorbankan pasien, tenaga medis juga ikut terimbas, dapat dilihat dengan meninggalnya 100 dokter, belum ditambah tenaga medis lainnya. Akibat setengah-setengahnya aturan di negeri ini, akhirnya bukan kita yang me-lockdown orang dari luar negeri, tapi Indonesialah yang dilockdown oleh 59 Negara. Kurang tegasnya pemerintah, ditambah warga yang kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga tetap harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi.

Begitu miris, banyak warga yang terpaksa tetap bekerja ditengah resiko yang sangat besar. Ditambah warga yang sudah suntuk tetap dirumah, dan nekat keluar rumah bahkan keluar kota. Selain peraturan lock down yang seharusnya dipertegas, pemberian bantuan kepada masyarakat yang terimbas pandemi ini juga harus diberikan, bahkan menjadi perhatian utama. Sehingga, warga lebih disiplin untuk menjaga agar tidak keluar rumah.

Berdasarkan postingan, akun Instagram Peter F. Gontha, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, menyebutkan bahwa orang terkaya di Indonesia itu mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi bulan ini. “Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020,” demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu (12/9/2020). “Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” demikian tulis Budi Hartono. (Solopos, 13/09/20).

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplikasi luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan muncul kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. “Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi,” kata Juliari dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/20). (Detik.com 13/09/20)

Jelas, terlihat bahwa PSBB saat ini banyak menimbulkan pro kontra. Mulai dari tidak efektifnya PSBB sampai imbas pada perekonomian masyarakat. Tidak efektifnya PSBB dapat disebabkan kurang ketatnya peraturan yang ada, disertai masih ada perusahaan-perusahaan yang tetap memperkerjakan karyawannya, sehingga masih banyak kerumunan terjadi, bahkan banyak yang masih meremehkan covid-19 itu sendiri. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam hal ini. Agar kasus covid-19 dapat menurun. Salah satu hal yang mungkin memberatkan adalah perihal ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas. Disatu pihak perusahaan juga rugi jika terus meliburkan karyawannya, di sisi lain pencegahan covid-19 sulit dilakukan di perkantoran bahkan malah muncul cluster baru. Di lain pihak masyarakat kecil juga terimbas dengan pandemi ini terutama pedagang, ojek online, dan lain-lain, yang sangat membutuhkan bantuan, sedangkan dana dari pemerintah yang terbatas. Karena masyarakat lebih takut tidak dapat makan daripada takut covid-19.

Dia memberikan saran agar meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. “Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat [kurang dari 2 minggu karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga],” kata Budi Hartono. Menurutnya, ada beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, dan DKI Jakarta pada khususnya. Langkah-langkah itu sebagai berikut Penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong), sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta, Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment, perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita, hingga pandemi berakhir. (Solopos, 13/09/20)

Hal-hal diatas hanya dapat dijalankan jika ada kerja sama dari semua pihak terutama pemerintah yang memegang peranan penting. Tidak hanya sebagai regulator tapi sebagai inisiator. Sikap penguasa saat ini berbanding terbalik dengan kebijakan khilafah dalam menangani wabah. Kebijakan khilafah untuk mengatasi wabah bisa diringkas sebagai berikut:
1. Mengisolasi wilayah yang terkena wabah. Penduduk wilayah tersebut dilarang keluar, sementara penduduk luar wilayah dilarang masuk.
2. Di dalam wilayah wabah diberlakukan social distancing agar orang sakit tidak menulari orang sehat. Orang sakit dilarang hadir salat jamaah di masjid. Orang sehat boleh hadir salat jamaah di masjid. Masjid tetap dibuka.
3. Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang sakit dirawat di rumah sakit dengan kualitas layanan terbaik di dunia. Orang sehat didorong melakukan pola hidup dan pola makan yang sehat agar tidak tertular penyakit.
4. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang diisolasi/dikarantina. Baik sandang, pangan, kesehatan, dan keamanan.
5. Semua biaya untuk kebijakan di atas berasal dari kas negara/baitulmal. Negara membolehkan jika ada individu kaya yang memberi sedekah, namun negara tidak bergantung padanya.
6. Negara menyeru rakyat untuk bertakwa, melakukan amar makruf nahi mungkar, menjauhi maksiat dan memperbanyak taqarrub ilallah. Ini sebagai upaya tobat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta’ala.
7. Dalam kondisi wabah demikian berat, militer bisa diterjunkan untuk menjaga keamanan dari pihak-pihak yang berniat buruk. Polisi bisa diterjunkan untuk membantu distribusi makanan dan obat-obatan pada rakyat. (Muslimahnews.com, 2/4/20)

Kehidupan dalam pandangan Islam sangat berarti. Nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi. Nyawa bahkan dalam ranah Ushul Fiqih masuk dalam kategori “al-Dharūriyāt al-Khamsah” (lima hal primer yang wajib dipelihara). Artinya, pada asalnya, nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tak peduli nyawa orang muslim maupun kafir.

Terkait hal tersebut, Allah berfirman dalam QS Al Maidah: 32, “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Terlebih posisi negara yang berkewajiban mengurusi urusan rakyatnya, tidak boleh ceroboh dalam membuat kebijakan yang akan membawa bahaya besar kehidupan rakyatnya. Negara tidak boleh berkompromi dengan masalah nyawa rakyatnya, apalagi lebih mengedepankan kepentingan ekonomi daripada nyawa. Jika ekonomi mati bisa dibangkitkan, namun jika nyawa hilang, tak bisa dikembalikan. (Muslimahnews.com, 5/4/20)

Begitulah kontrasnya rezim saat ini dengan sistem khilafah yang memenuhi semua hak rakyatnya. Saat ini, pemerintah hanya fokus menjaga ekonomi agar stabil tapi hanya berusaha seadanya untuk menangani pandemi ini. Itulah akibatnya bila pemerintah sudah tidak obyektif atau sudah dipengaruhi oleh berbagai pihak, sebagaimana saya sebutkan tadi pemerintah saat ini hanya sebagai regulator. Solusi-solusi yang telah disebutkan diatas hanya bisa dijalankan jika pemerintah bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan penyebaran covid-19 walau harus mengorbankan sisi ekonomi.

Berbanding terbalik, dengan sistem khilafah yang sangat peduli dengan nyawa rakyatnya, yang tidak segan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya, sehingga rakyat bisa tenang walaupun dengan dilockdown. Juga dana untuk hal-hal seperti ini memang sudah disiapkan sehingga Negara tidak kocar-kacir untuk mencari sumber dana penanganan covid-19 ini. Sampai harus memotong tunjangan guru, dana BOS, dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya kembali mengorbankan rakyat. Memang negara yang berdasar sistem islam adalah yang terbaik, karena pemimpinnya tahu bahwa tanggung jawab sebuah kepemimpinan sangat berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Wallahu ‘Alam bishowab.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 1

Comment here