Penulis : Siti Rima Sarinah (Studi Lingkar Perempuan dan Peradaban)
wacana-edukasi.com– Rencana Pemerintah Kota Bogor untuk membangun infrastruktur dan sarana transportasi massal trem senilai Rp 1,6 triliun mendapat dukungan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan, pemerintah pusat bisa bersinergi dengan Pemkot Bogor untuk memberikan layanan transportasi untuk publik. Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota pada Sabtu (11/9/2021) petang itu, Bima Arya memaparkan rencana pembangunan moda transportasi trem Pakuan bagi masyarakat Kota Bogor bisa mendapat pelayanan yang baik dan mudah (suarabogor.12/09/2021)
Pembangunan sarana moda transportasi yang nantinya akan disambungkan dengan moda transportasi lintas rel terpadu atau LRT di Kota Bogor diperkirakan akan menghabiskan dana senilai 1,6 triliun. Walikota Bogor menargetkan realisasi trem ini sebelum masa jabatannya habis pada 2024. Wacana pembangunan ini segera akan disampaikan ke Presiden RI dan kementerian terkait. Sebab, masih ada dua hal yang harus diselesaikan yakni terkait pendanaan dan kelembagaannya (Republika.co.id, 12/09/2021)
Pembangunan infrastruktur terkesan sangat dipaksakan, pasalnya dikala pandemi saat ini masih banyak yang perlu diprioritaskan, terutama bantuan riil bagi masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi. Tidak dipungkiri, pandemi memberi dampak signifikan terhadap semua lini kehidupan masyarakat terutama ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah justru rela mengeluarkan uang negara hingga triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur. Padahal rakyat sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membantu mengatasi masalah perekonomian mereka.
Pemerintah memang telah memberikan bantuan sosial selama masa pandemi, namun sayangnya bantuan tersebut tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat dan jumlahnya pun sangatlah kecil hanya mampu memenuhi kebutuhan selama seminggu saja. Itupun hanya untuk kebutuhan makan, di sisi lain masyarakat harus membayar kebutuhan hidup lainnya seperti air, listrik, SPP anak sekolah, biaya transportasi, membeli kuota dan masih banyak kebutuhan lainnya yang sangat sulit mereka penuhi.
Dengan mudahnya pemerintah menganggarkan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi, benarkah pembangunan infrastruktur itu untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan korporasi? Karena yang dibutuhkan masyarakat bukanlah infrastruktur, melainkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka agar tetap bisa bertahan hidup dikala pandemi.
Fakta ini menunjukkan bahwa kepentingan korporasilah yang menjadi prioritas utama pemerintah dengan mengabaikan kepentingan rakyat demi memuluskan keinginan para korporasi. Infrastruktur yang dibangun demi keuntungan pengusaha sekaligus menebalkan kantong penguasa. Jika kita melihat di negeri ini, pembangunan infrastruktur secara massif hanya terjadi di kota-kota besar saja. Sedangkan di pelosok pedesaan, pembangunan infrastruktur jalan tidak menjadi fokus pemerintah, terkecuali daerah yang menjadi target industri. Lagi-lagi kepentingan pengusaha menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Inilah potret kepemimpinan dalam sistem kapitalisme, kehadirannya untuk melayani kepentingan korporasi dan para pemilik modal. Dan rakyat yang seharusnya dilayani hanya menjadi tumbal dari berbagai kebijakan yang menjadikan masyarakat hidup dalam kubangan kemiskinan dan kesengsaraan.
Tidak meratanya pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalis, jelas sangat jauh berbeda dengan pembangunan infrastruktur dimasa kejayaan Islam selama 13 abad lamanya. Khilafah melakukan pembanguna infrastruktur merata di setiap wilayah baik di kota maupun di desa, tidak terlihat sedikit pun perbedaannya. Karena infrastruktur merupakan hal yang penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya serta untuk memudahkan rakyat menjalankan aktifitas sehari-hari.
Di masa kepemimpinan Umar bin Al Khattab, sejak tahun ke-16 hijriyah kebijakan pembangunan infrastruktur dialihkan ke perbaikan berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan. Ketika sang khalifah mendengar kabar ada salah satu sungai yang pernah mengalir di antara sungan Nil di dekat Benteng Babilonia hingga ke laut merah, Al Faruq menginstruksikan Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menggali kembali sungai itu. Padahal sungai yang pernah menyatukan Mesir dan Hijaz serta mempermudah perdagangan itu telah dibiarkan dan ditutupi tanah oleh Romawi. Gubernur Amru bin Ash pun menggali kembali sungai tersebut sehingga memudahkan jalan antara Hijaz dan Fusthath, ibukota Mesir kala itu.
Setelah penggalian sungai rampung, aktivitas perdagangan di kedua lautan itu pun kembali bergeliat sehingga bisa membawa kesejahteraan. Selain itu, khalifah Umar meminta Gubernur Mesir menyediakan jamuan makanan dengan stok melimpah dan gratis di perjalanan menuju Madinah dan Makkah. Hal itu terus berlaku hingga setelah masa Umar bin Abdul Aziz. Gubernur Amru bin Ash juga menggali kanal air sejauh tiga farsakh dari hulu hingga Basrah untuk memasok air dari daerah menuju Bashrah.
Demikianlah berbagai proyek infrastruktur di masa khalifah Umar bin Khattab mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya dan dibangun dengan landasan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini dilakukan karena pemimpin adalah ra’in yang bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyatnya. Dan hal ini hanya akan terwujud dalam naungan khilafah, yang akan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat tanpa ada pungutan sedikit pun.
Potret negara seperti inilah yang dirindukan oleh umat hadir di tengah-tengah mereka. Pelayanan negara kepada rakyatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan status sosial, semua mendapat hak dan perlakuan yang sama. Kesejahteraan dan kemakmuran sangat nyata dalam kehidupan rakyatnya, dan negara berusaha mewujudkannya, karena hal itu adalah bagian dari amanah yang harus ditunaikannya, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Pemimpin bervisi akhirat inilah yang membedakannya dengan penguasa dalam sistem kapitalis sekuler yang hanya bisa memberikan rakyatnya penderitaan dan kesengsaraan. []
Visits: 18
Comment here