Oleh : Normah Rosman
(Pemerhati Masalah Sosial)
wacana-edukasi.com, OPINI– Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia memiliki perbedaan pendapat tentang harga beras di Indonesia. Laporan terbaru Bank Dunia dalam ‘Indonesia Economic Prospects Desember 2022’ mengatakan bahwa harga beras di Indonesia adalah yang paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya. Tetapi laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Bahkan ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia (cnnindonesia.com, 24/12/2022).
Menurut Bank Dunia, harga beras di Indonesia tingga karena adanya pembatasan perdagangan melalui tarif impor, pembatasan kuantitatif, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama. Tingginya harga beras dinilai menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi harga pangan domestik. Tidak hanya itu saja, Bank Dunia juga memperkirakan jika tindakan non-tarif lainnya dan harga pembeli minimum di tingkat petani juga menjadi akibat tingginya harga beras. Bahkan dalam jangka panjang, Bank Dunia menilai ada faktor kurangnya investasi dana penelitian dan pengembangan pertanian, layanan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sehingga menahan produktifitas petani (bisnis.tempo.co, 23/12/2022).
Harga beras di Indonesia termasuk yang paling tinggi se Asia Tenggara dalam laporan Bank Dunia. Indonesia mempunyai ketentuan standar kualitas beras. Acuan mutu beras melalui SNI 6128:2020. Tapi dilansir dari pertanian .go.id, SNI beras tidak wajib atau bersifat sukarela (tempo.co, 25/12/2022).
Adanya perbedaan data antara pihak pemerintah di Indonesia dan pihak Bank Dunia sungguh sangat disayangkan. Di mana pihak Bank Dunia mengatakan bahwa harga beras di pasar Indonesia relatif paling mahal se-ASEAN. Sedangkan pihak pemerintah melalui ketiga instansinya yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Badan pangan Nasional kompak membantah laporan Bank Dunia. Bahkan pihak pemerintah mempertanyakan atas dasar apa Bank Dunia merilis laporan tersebut? Semua ini menggambarkan betapa lemahnya mekanisme negara dalam menjaga keamanan pangan dan kemudahan dalam mengakses kebutuhan pokok rakyat.
Bank Dunia telah menyatakan dasar laporannya dalam ‘Indonesia Economic Prospects Desember 2022’. Sedangkan pemerintah membantah hanya dengan menggunakan musim panen sebagai alasan harga beras tidak stabil. Pemerintah seakan tidak serius dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan hanya menginginkan citra positif tetap melekat pada mereka. Mereka berlomba-lomba membantah berita yang dirilis oleh Bank Dunia, bukan berlomba-lomba memperbaiki kerusakan.
Jika benar apa yang dipaparkan oleh pihak Bank Dunia tentang temuannya di Indonesia yang menyebabkan harga beras di Indonesia mahal. Seharusnya pihak pemerintah bukan hanya sekedar membantah laporan dari pihak Bank Dunia tapi juga ikut menginvestigasi di lapangan bukan hanya sekedar berteori. Kurangnya investasi dana penelitian dan pengembangan pertanian, layanan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sehingga menahan produktifitas petani. Seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan dalam memperbaiki kualitas dan ketersediaan bahan pangan seperti beras, agar harga beras relatif stabil dan tidak mahal, juga menjamin kesejahteraan para petani, memudahkan mereka dalam memperoleh pupuk dan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para petani.
Kualitas beras benar-benar tidak menjadi prioritas pemerintah dalam mensejaterahkan rakyat. Di mana kualitas beras tidak wajib memenuhi kualitas satandar SNI. Tentu saja ini sangat meresahkan para konsumen dalam memilih beras untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Itu karena SNI beras bersifat sukarela bukan wajib. Sehingga tidak ada sanksi bagi pedagang culas jika menjual beras di bawah standar SNI. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan negara atas bahan pangan rakyat tidak serius, padahal beras adalah bahan makanan pokok rakyat Indonesia.
Sungguh berbeda dengan pelayanan rakyat dalam sistem islam, yang peduli kepada rakyat karena inilah tugas utama negara yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sehingga para pemangku jabatan akan benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyat. Memenuhi semua kebutuhan rakyat, menyelesaikan tiap perkara yang menyangkut umat dengan sebaik-baiknya, memastikan tidak terjadi kebijakan yang dapat menzholimi rakyat.
Berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya sebagaimana yang dikembangkan oleh orang-orang kapitalis barat. Islam menganggap bahwa persoalan utama ekonomi yang senantiasa menghantui umat manusia adalah masalah distribusi kekayaan bukan masalah produksi. Tujuan sistem ekonomi dalam islam adalah memenuhi seluruh kebutuhan pokok individu di Negara Islam, memberikan fasilitas dan kesempatan bagi seluruh warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan perlengkapannya, mendorong tumbuhnya ekonomi dan sistem pendistribusian kekayaan yang adil.yan
Kebijakan pertanian dijalankan agar bisa meningkatkan hasil dan keberagaman produk hasil pertanian. Pada umumnya dilakukan dengan dua metode, baik dengan cara meningkatkan produktivitas lahan ataupun dengan cara menambah luas area pertanian.
Dalam usaha meningkatkan produktivitas lahan pertanian, di mana negara bertanggungjawab menyiapkan mesin-mesin pertanian yang canggih dan modern, obat-obatan mutakhir serta menyediakan benih dan bibit yang berkualitas tinggi. Negara juga harus memberikan para petani modal dalam bentuk hibah bagi yang tidak mampu untuk membeli alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk bertani.
Sedangkan dalam menambah perluasan area pertanian, negara akan mendorong para petani untuk menghidupkan dan mengelolah tanah mati. Negara harus memberikan tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik atau tanah yang ditelantarkan kepada para petani yang mampu bekerja tapi tidak memiliki tanah ataupun hanya memiliki lahan yang sempit. Wallahu a’lam.
Visits: 12
Comment here