Oleh : Salsabilah Aisyah Putri (Aktivis Generasi Peradaban Islam)
wacana-edukasi.com, OPINI–Ibu Pertiwi sedang berduka karena banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Hujan mulai turun pada tanggal 25 November 2025. Lokasi yang terdampak banyak mengalami kerusakan, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, jembatan, hingga rumah pribadi. Selain bangunan fisik, nyawa manusia pun banyak yang melayang. Menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) ada 916 orang meninggal dunia, 274 orang hilang dan total keseluruhan terdampak mencapai 3,3 juta orang (04/12). Angka yang tidak sedikit. Kenapa bencana ini bisa terjadi?
Berdasarkan keterangan Dr. Annisa Trisnia Sasmi, S.Si., M.T., -dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta-, yang terjadi di Pulau Sumatera disebabkan dua faktor (kombinasi). Pertama, faktor alam yaitu terjadinya Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan hujan kontinyu dalam curah yang tinggi. Lalu topografi wilayah yang terdampak merupakan dataran rendah dan hilir DAS (Daerah Aliran Sungai). Lanjutnya juga jenis tanah di sana adalah material lempung yang susah menyerap air.
Dr. Annisa mengatakan pada saat hujan berlangsung lama, tanah menjadi jenuh dan air beralih menjadi limpasan permukaan (runoff). Jika kondisi ideal, sebagian besar air hujan akan meresap (infiltrasi) dan sisanya dialirkan sungai, bilamana tanah tidak mampu menyerap air dan sungai pun kelebihan kapasitas maka yang terjadi adalah banjir.
Kedua, dan yang lebih dominan yakni adanya faktor manusia. Pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, pertambangan, penebangan liar (illegal logging), permukiman di bantaran sungai hingga pembangunan infrastruktur di zona rawan longsor juga makin memperparah situasi. Karena akhirnya daya tampung air turun drastis.
Dr. Annisa juga menyayangkan adanya pembangunan PLTA di Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang akhirnya merubah struktur bentang alam dan berpengaruh pada kestabilan lereng. Ada juga pembukaan perkebunan sawit secara serakah di Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh dan penebangan liar di Bukit Barisan di Sumatera Barat. Skala kerusakan menjadi lebih besar.
Dari fakta ini, manusia turut campur sebagai aktor yang memperparah keadaan. Atas nama pembagunan ekonomi, menaikkan sumber pendapatan negara/daerah, menarik perhatian para investor yang muaranya untuk mengeruk keuntungan besar. Sungguh, Iblis pun mungkin akan geleng-geleng dengan manusia yang merusak alam, karena sejahat-jahatnya iblis, iblis tidak bisa melakukan itu semua.
Jika ditelusuri, alasan manusia bisa melakukan demikian, sebab asas hidup yang digunakan saat ini lebih mengutamakan keuntungan dan kebebasan tanpa batas. Sebuah ciri kebijakan ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini kebebasan kepemilikan individu termasuk kepemilikan alam dilegalkan dan keuntungan menjadi tolak ukur sehingga keseimbangan ekologi dengan manusia seringkali diabaikan.
Bencana di Pulau Sumatera semakin membuka mata kita, bahwa sekelas institusi negara pun yang menerapkan aturan pro kapitalis menjadi miskin empati terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Kekecewaan masyarakat terhadap peran pemerintah yang mendalam, berakibat lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga akhirnya empati justru muncul inisitatif dari warga untuk saling menguatkan sesama warga, tercermin dari tagar #wargajagawarga.
Untuk memperbaiki situasi ini, mari kita perluas jangkauan dengan helicopter view. Dari bencana ini kita belajar, bahwa yang kacau bukan hanya manusia -khususnya pemangku jabatan-, akan tetapi sistem yang menaunginya hari ini. Jika perubahan masih di ranah ganti pemain, hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Maka perubahan harus mulai dari level sistem, sebab sistem kapitalisme terbukti menjadi biang kerok kerusakan dalam segala hal.
Sistem Berkeadilan
Islam sebagai agama sekaligus sistem pengaturan hidup yang berkeadilan dan komperhensif, memiliki aturan dalam hal kemaslahatan umat. Islam membolehkan kegiatan ekonomi berjalan, namun dengan batasan yang jelas berdasarkan halal haram.
Islam juga memiliki aturan khas untuk mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam strategis seperti air, api serta hutan dalam Islam tidak boleh di privatisasi oleh siapapun tanpa terkecuali. Karena air, api, dan hutan merupakan milik bersama dan wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.
Nabi SAW. bersabda اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Peran Negara selain sebagai pengelola, juga sebagai penyalur hasil dari yang dikelola agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kemaslahatannya itu. Disalurkan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat hingga seluruh wilayah mudah dalam mengaksesnya.
Nabi SAW. bersabda مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
“Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin suatu rakyat, lalu dia tidak menasihati dan menjaga mereka, kecuali ia tidak akan mencium aroma surga.” {(HR Bukhari) 194 H-256 H}
Institusi negara benar-benar hadir dalam pelayanan umat, karena melayani umat bagi pemimpin adalah amanah dan kelak dimintai pertangungjawaban oleh Allah Ta’ala. Negara sebagai pelindung rakyatnya yang lemah, bukan sebagai pihak yang pro kapitalis seperti saat ini.
Pada masa pemerintahan Islam bila terjadi bencana banjir, secara umum pemerintah akan melakukan berbagai upaya.
Pertama, merespons dengan cepat dan terpusat. Dengan cara menetapkan status darurat di daerah terdampak serta bertanggungjawab penuh dalam merespons bencana.
Kedua, dana dari Baitul Mal (kas negara) akan dikeluarkan. Dana ini akan digunakan untuk menyiapkan bantuan kepada korban, biaya operasional (alat berat, ambulance, pesawat, kapal, dan lainnya), dan persiapan biaya pemulihan selesainya bencana.
Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk mencegah bencana seperti bendungan, waduk, tanggul, kanal, serta yang mendukung pencegahan banjir lainnya.
Keempat, pemerintah memberikan perintah untuk seluruh pejabat dan aparat negara terjun ke daerah terdampak banjir.
Kelima, empati yang tersuasana bukan hanya sebatas rasa lokal tapi global. Umat dari berbagai penjuru akan dengan sukarela menolong, karena prinsipnya adalah satu tubuh. Ada catatan sejarah yang memukau, pada saat Batavia (Jakarta) banjir Khilafah Utsmaniyah memberikan bantuan sebanyak 25.000 keping emas. Ini membuktikan sejauh manapun bencana itu terjadi, kepedulian tidak mengenal jarak dan batasan wilayah.
Dari sudut pandang inilah Islam punya kekhas-an dalam mengasuh umat. Jelas berbeda dengan pengaturan gaya kapitalisme yang hanya mementingkan untung rugi dan kebebasan kepemilikan tanpa batas, hingga kesejahteraan rakyat dan keseimbangan alam diabaikan.
Apa yang nampak pada bencana alam di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, seharusnya menjadi peringatan besar bahwa ketika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan timbul kerusakan. Penulis meyakini bahwa yang mampu mengasuh masyarakat dengan baik dan benar hanya Islam, karena Islam memiliki aturan sedetail dan semenyeluruh ini untuk pengurusan harta milik umum sehingga kesejahteraan bukan lagi harapan tapi mampu diwujudkan.
Wallahu’alam bishowab
Views: 27
Comment here