Oleh : Isnawati
Wacana-edukasi.com. Demokrasi adalah produk barat yang dipaksakan atas negara-negara lain termasuk negara-negara muslim. Janji akan kehidupan yang makmur, menghargai hak asasi orang lain dalam naungan demokrasi terus digaungkan dan dijunjung tinggi.
Pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi dari semua sisi, dari sisi hukum sampai mekanisme-mekanisme penyelenggaraan negara yang berakibat kesuraman, penderitaan, intoleransi yang nyata didepan mata hanya dianggap karena hilangnya ruh demokrasi di hati rakyat.
Suara mayoritas menjadi mobilisasi untuk mencapai kepentingan dalam memutuskan hukum sebagai peraturan pengikat termasuk dalam pemblokiran film dokumenter JKDN (Jejak Khilafah Di Nusantara). Bersemi dan berbunga dengan menyirami berjuta janji dan kata manis akan pentingnya cinta tanah air menjadi pemanis sekilas info.
Bantuan-bantuan diberikan hanya untuk meyakinkan dan membuktian bahwa kepedulian pada rakyat benar adanya guna menutupi kerusakan serta kecarut-marutan sebuah sistem negara. Kartu Indonesia pintar, Program Indonesia pintar, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pajak Non Tunai dan janji-janji yang lain yang sebenarnya justru menambah masalah.
Kemunafikan disemua aspek kehidupan bernegara tidak dianggap sebagai akar masalah, pencitraan dan isapan jempol mengisi lembaran-lembaran kedustaan. Budaya suap menjadi jalan bagi calon-calon pencari kekuasaan, materi menjadi esensi politik tanpa peduli lagi antara yang benar dan salah.
Peraturan buatan manusia berpotensi menimbulkan perpecahan karena fanatisme buta terhadap golongan, bahkan rela mempertaruhkan persatuan rakyat. Norma agama, norma sosial, etika dicampakkan dengan dalih hak asasi demi tanah air dan bangsa.
Hak asasi atas nama cinta tanah air digadang-gadang sebagai solusi, hak berpendapat hanya untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan bukan untuk pengemban tegaknya Khilafah. Arus besar untuk kembali dalam naungan Khilafah sangat kuat, janji palsu dalam demokrasi sudah sangat melelahkan dan keputusasaan bergelayut dalam hati dan pikiran. Antusiasnya mengikuti film dokumenter Jejak Khilafah Di Nusantara (JKDN) secara streming di dunia maya menjadi bukti. Antusias itu pun segera dipadamkan dengan memblokir secara tiba-tiba.
Film yang disiarkan secara live itu mendadak tidak bisa diakses dengan tulisan “Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah.”
Dilansir fixindonesia dari laman portal.Islam.id Khilafah chanel yang sekaligus official film “Jejak Khilafah Di Nusantara telah ditonton hingga 276.194 penonton dan terus bertambah. Film tersebut bercerita tentang hubungan Indonesia yang dulu disebut Nusantara memiliki kaitan erat dengan Khilafah Islamiyah, terutama dengan masa Khilafah Ustmaniyah Turki.
Pemblokiran film tersebut sontak menuai protes dari berbagai kalangan. Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen di akun twitter pribadinya@Tengkuzulkarnaen.
“Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @Jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma’ruf Amin dan pak @MahfudMD: “Apa alasan keluhan Pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai sejarah?” Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negera hukum, tidak boleh sewenang-wenang…./https: twitter.com/Ustadz Tengkuzul/status/IZ 96325533.530066944.Indonesia.com (20/08/2020).
Ketakutan pada ajaran Islam yaitu Khilafah sangat tidak beralasan, tegaknya Syariat Islam tidak dengan serta merta. Film JKDN bertujuan menceritakan dan mengungkapkan hubungan Timur tengah, Nusantara, batu Nisan makam para Sultan hingga hubungan Samudra pasai di Sumatra yang menyebar ke Gresik, Makassar, Butom dan lain-lain.
Pembuatan film dokumenter bentuk kepedulian agar rakyat mengetahui bahwa pernah ada negara yang memiliki peradaban tinggi. Film JKDN adalah fakta sejarah, obyek pemikiran yang harus diwujudkan untuk kembali. kredibilitas Khilafah dalam kancah global berpijak pada landasan historis yang kukuh, Khilafah sebagai ajaran Islam bukanlah sesuatu yang khayali.
Jejaknya nyata di Bumi Nusantara menebarkan hidayah dan memberikan rahmat bagi semesta alam.
Sudah saatnya negeri ini mencampakkan kebencian pada ajaran Islam. Negeri ini sudah carut marut dan hanya Syariat Islam dalam naungan Khilafah solusi yang pasti, dibenci atau dimusuhi Khilafah pasti tegak karena Khilafah janji Sang Pemilik Kehidupan.
“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad).
Wallahu a’lam bis swab
Oleh : Isnawati
Demokrasi adalah produk barat yang dipaksakan atas negara-negara lain termasuk negara-negara muslim. Janji akan kehidupan yang makmur, menghargai hak asasi orang lain dalam naungan demokrasi terus digaungkan dan dijunjung tinggi.
Pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi dari semua sisi, dari sisi hukum sampai mekanisme-mekanisme penyelenggaraan negara yang berakibat kesuraman, penderitaan, intoleransi yang nyata didepan mata hanya dianggap karena hilangnya ruh demokrasi di hati rakyat.
Suara mayoritas menjadi mobilisasi untuk mencapai kepentingan dalam memutuskan hukum sebagai peraturan pengikat termasuk dalam pemblokiran film dokumenter JKDN (Jejak Khilafah Di Nusantara). Bersemi dan berbunga dengan menyirami berjuta janji dan kata manis akan pentingnya cinta tanah air menjadi pemanis sekilas info.
Bantuan-bantuan diberikan hanya untuk meyakinkan dan membuktian bahwa kepedulian pada rakyat benar adanya guna menutupi kerusakan serta kecarut-marutan sebuah sistem negara. Kartu Indonesia pintar, Program Indonesia pintar, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pajak Non Tunai dan janji-janji yang lain yang sebenarnya justru menambah masalah.
Kemunafikan disemua aspek kehidupan bernegara tidak dianggap sebagai akar masalah, pencitraan dan isapan jempol mengisi lembaran-lembaran kedustaan. Budaya suap menjadi jalan bagi calon-calon pencari kekuasaan, materi menjadi esensi politik tanpa peduli lagi antara yang benar dan salah.
Peraturan buatan manusia berpotensi menimbulkan perpecahan karena fanatisme buta terhadap golongan, bahkan rela mempertaruhkan persatuan rakyat. Norma agama, norma sosial, etika dicampakkan dengan dalih hak asasi demi tanah air dan bangsa.
Hak asasi atas nama cinta tanah air digadang-gadang sebagai solusi, hak berpendapat hanya untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan bukan untuk pengemban tegaknya Khilafah. Arus besar untuk kembali dalam naungan Khilafah sangat kuat, janji palsu dalam demokrasi sudah sangat melelahkan dan keputusasaan bergelayut dalam hati dan pikiran. Antusiasnya mengikuti film dokumenter Jejak Khilafah Di Nusantara (JKDN) secara streming di dunia maya menjadi bukti. Antusias itu pun segera dipadamkan dengan memblokir secara tiba-tiba.
Film yang disiarkan secara live itu mendadak tidak bisa diakses dengan tulisan “Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah.”
Dilansir fixindonesia dari laman portal.Islam.id Khilafah chanel yang sekaligus official film “Jejak Khilafah Di Nusantara telah ditonton hingga 276.194 penonton dan terus bertambah. Film tersebut bercerita tentang hubungan Indonesia yang dulu disebut Nusantara memiliki kaitan erat dengan Khilafah Islamiyah, terutama dengan masa Khilafah Ustmaniyah Turki.
Pemblokiran film tersebut sontak menuai protes dari berbagai kalangan. Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen di akun twitter pribadinya@Tengkuzulkarnaen.
“Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @Jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma’ruf Amin dan pak @MahfudMD: “Apa alasan keluhan Pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai sejarah?” Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negera hukum, tidak boleh sewenang-wenang…./https: twitter.com/Ustadz Tengkuzul/status/IZ 96325533.530066944.Indonesia.com (20/08/2020).
Ketakutan pada ajaran Islam yaitu Khilafah sangat tidak beralasan, tegaknya Syariat Islam tidak dengan serta merta. Film JKDN bertujuan menceritakan dan mengungkapkan hubungan Timur tengah, Nusantara, batu Nisan makam para Sultan hingga hubungan Samudra pasai di Sumatra yang menyebar ke Gresik, Makassar, Butom dan lain-lain.
Pembuatan film dokumenter bentuk kepedulian agar rakyat mengetahui bahwa pernah ada negara yang memiliki peradaban tinggi. Film JKDN adalah fakta sejarah, obyek pemikiran yang harus diwujudkan untuk kembali. kredibilitas Khilafah dalam kancah global berpijak pada landasan historis yang kukuh, Khilafah sebagai ajaran Islam bukanlah sesuatu yang khayali.
Jejaknya nyata di Bumi Nusantara menebarkan hidayah dan memberikan rahmat bagi semesta alam.
Sudah saatnya negeri ini mencampakkan kebencian pada ajaran Islam. Negeri ini sudah carut marut dan hanya Syariat Islam dalam naungan Khilafah solusi yang pasti, dibenci atau dimusuhi Khilafah pasti tegak karena Khilafah janji Sang Pemilik Kehidupan.
“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad).
Wallahu a’lam bhisowab
Visits: 7
Comment here