wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Konon katanya perbatasan merupakan etalase sebuah negara. Namun miris jika lagi-lagi kita mendengar ada banjir di daerah perbatasan. Sebagaimana yang diberitakan antaranews.com bahwa bencana banjir kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), yang kali ini merendam akses jalan nasional pada dua titik menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga kendaraan tidak bisa melintas, terutama di Desa Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu Yanto Susanto mengatakan bahwa banjir juga terjadi di Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, dan di beberapa desa di Kecamatan Boyan Tanjung. Yanto berharap kepala desa dan camat untuk segera menyampaikan laporan ke BPBD agar diketahui kondisi perkembangan bencana alam tersebut. Laporan dari desa dan kecamatan itu nantinya sebagai dasar untuk mengambil langkah dan disampaikan kepada pimpinan. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terkait bencana alam, karena intensitas curah hujan beberapa hari terakhir cukup tinggi, yang mengakibatkan sejumlah sungai meluap (www.antaranews.com 01/03/2024).
Di sisi lain, Camat Batang Lupar Aleksius Bulin mengatakan banjir masih menggenangi ruas jalan nasional dan sejumlah pemukim penduduk. Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Camat Embaloh Hulu, Silvesterrommy mengatakan banjir di Lauk Rugun merendam akses jalan nasional sejak Senin pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
Miris sekali melihat nasib jalan perbatasan antar negara saat ini. Padahal pada September 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa sepanjang 2023 pihaknya tengah melaksanakan 9 paket pekerjaan peningkatan dan pembangunan Jalan Perbatasan di wilayah Kalimantan Barat dengan total nilai mencapai Rp899,9 miliar. Dana yang sangat besar, semestinya bisa melihat titik paling krusial dan prioritas.
Belum lagi lambannya pemenuhan target kerja. Pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Jokowi masih melanjutkan program periode pertama (2014-2019), yakni membangun dari pinggiran. Jalan perbatasan ruas Nanga Era – Batas Kaltim saat ini tengah dilakukan pengaspalan sepanjang 25 km dan diselesaikan sampai Mei 2024. Mengapa infrastruktur yang dibangun belum signifikan membantu masyarakat di kawasan perbatasan dan pedalaman.
Potret perbatasan di Kalimantan Barat dan Sarawak pun curi perhatian. Perbatasan tersebut masih berupa jalan tanah misalkan di daerah perbatasan (non border) di kabupaten Sambas. Tampak wilayah Indonesia masih jalan tanah sedangkan milik Malaysia jalan beraspal. Hal ini menjadi pemandangan yang tidak asing. Disparitas pembangunan yang amat jauh memang menjadi indikasi kemakmuran kedua negara yang juga berbeda jauh. Hilanglah imej baik etalase negara Indonesia.
Didalam fikih Islam, ribath berjaga-jaga di tanah perbatasan adalah kewajiban. Memberikan kesan terjaga dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Saat ini perbatasan malah sangat rawan sekali dengan kejahatan. Padahal catatan sejarah dalam buku Boundaries and Frontiers in Medieval Muslim Geography karya sejarawan Ralph W. Brauer, menunjukkan umat Islam telah mengusung konsep zona perbatasan yang menjadi garis depan negara atau provinsi. Begitu batas wilayah ditentukan, kata Brauer, pemerintah membangun sejumlah sarana di kawasan-kawasan terluar sebagai penanda wilayah kekhalifahan, antara lain kantor bea cukai, pos jaga, gerbang, dan benteng.***
Yeni
Pontianak-Kalbar
Visits: 4
Comment here