Oleh Meitya Rahma
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Siapa yang tak ingin naik gaji? Pasti semua menginginkan kenaikan gaji. Terutama ASN yang selalu menantikan entah naik pangkat yang diikuti kenaikan gaji. Setelah empat tahun tidak mendapatkan kabar baik soal kenaikan gaji, aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) TNI dan Polri, akhirnya bisa bernafas lega. ercatat hampir 4 tahun gaji Aparatur Sipil Negara tidak pernah naik. Teakhir gaji ASN naik 5 % pada tahun 2019. ni tentu disambut gembira oleh para ASN Tanah Air sebab kenaikan gaji ini sudah lama dinantikan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan besaran kenaikan gaji 8% bagi ASN tahun depan. Sementara itu, pensiunan akan mendapatkan kenaikan uang pensiun sebesar 12%. residen Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan pada Rabu (16/8/2023) resmi mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 52 triliun pada 2024 untuk memenuhi kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan. Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp52 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kemenkeu, Jakarta.. Kenaikan ini dilakukan untukk mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas(CNBC,18/8/2023)
Disaat kondisi ekonomi saat ini, memang bagi ASN kenaikan gaji menjadi sesuatu hal yang dinantikan. Sudah seperti tradisi saja, kenaikan gaji ini selalu dilakukan di tahun-tahun politik, atau mendekati tahun politik. Wajar jika hal ni menimbulkan anggapan bahwa kenaikan gaji ini hanya sekedar memanfaatkan kedudukan untuk pemenangan pemilu nanti. Menarik simpati, mendulang suara merupakan tujuan parpol untuk meraup suara dalam pemilu. Namun kenaikan gaji dengan mekanisme seperti ini tidak akan bisa memperbaiki, meningkatkan kinerja pegawai.
Islam merupakan sebuah sistem yang menyeluruh. Dalam semua sektor kehidupan, dari ekonomi, pendidikan,dll syariat Islam menjadi acuan. Dalam kenaikan gaji ini, Islam memiliki mekanisme. Tidak perlu menunggu musim pemilu. Misalnya saja, para ulama di masa daulah Islam yang memiliki kemampuan khusus yang mengurusi ilmu-ilmu al Qur’an, mengumpulkan riwayat hadits dan juga ahli dalam fiqih memperoleh gaji 4.000 dinar pertahun ( setara 15.6 M, berarti gaji perbulan 1,3 M). Selain gaji umum, tercatat ada beberapa ulama yang diberi gaji khusus oleh negara karena jasanya yang dianggap besar, semisal di masa Khalifah al Watsiq, ia memberi gaji seorang ulama yang bernama al Jari awalnya 100 dinar perbulan (390 juta), lalu ia menaikannya menjadi 500 Dinar Pada masa khalifah Harun ar Rasyid pernah diberlakukan aturan untuk kitab -kitab karya ulama bayarannya adalah dengan ditimbang dengan emas. Jadi kenaikan gaji tidak semata-mata asas manfaat (karena mendekati masa pemilu) tapi kenaikan gaji karena memang benar-benar memiliki integritas, keahliaan. Maka tak heran di masa daulah Islam ilmu pengetahuan berkembang, peradaban Islam pun memasuki kejayaan. Untuk itu keniakan gaji ASN tahun depan ini jika hanya sebatas untuk mendulang suara masa pemilu akan sia-sia saja. Kinerja ASN belum mengalami peningkatan, integritas banyak yang tidak optimal. Jika kenaikan gaji ASN tidak secara cuma-cuma saja, maka kinerja nya pun akan biasa saja.
Tentunya rakyat jengah dengan ASN yang merupakan abdi negara namun secara integritasnya tidak ada. Maka bisa dibayangkan betapa adilnya jika kenaikan gaji ASN dibarengi dengan loyalitas, integritas terhadap jabatannya, ilmu dan agama. Maka kembali lagi pada sistem kehidupan di negri ini. Kapitalisme membuat aturan, kebijakan yang diciptakan untuk sekedar manfaat bagi para kapital, para penguasa yang haus akan kekuasaan dan materi. Untuk itu perlu kiranya perubahan sistem yang menjadikan kebijakan dan aturan benar-benar adil, berfihak pada rakyat bukan pada kapital.
Visits: 11
Comment here