Oleh: Hida Muliyana, SKM (Pemerhati Kesehatan Masyarakat)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Orang miskin dilarang sakit. Begitu guyonan sebagian masyarakat ketika membahas kesehatan. Seakan miskin dan kaya melekat pada tercapainya kesehatan masyarakat.
Tahun ini, tepatnya tanggal 12 November adalah Hari Kesehatan Nasional yang mengangkat tema ‘Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju’. Tema tersebut tercantum pada logo Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 yang diluncurkan Kemenkes RI. (Detikcom, Sabtu/11/11/2023)
Bertepatan dengan momentum tersebut, PT. Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC), Holding rumah sakit (RS) BUMN menyiapkan langkah transformasi melalui pemanfaatan ekosistem digital. Tujuannya untuk meingkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan begitu, ekosistem digital sektor kesehatan mengacu pada jaringan teknologi, perangkat dan pemangku kepentingan. Saling terhubung dan bekerjasama untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan yang konprehensif dan tanpa batas.(JPNN.COM, Ahad/12/11/2023).
Sesui dengan tema yang diangkat, yakni transformasi kesehatan untuk indonesia maju tentu membutuhkan SDM yang berkualitas. Namun, hingga hari ini persoalan dibidang kesehatan masih sangat banyak. Khususnya dalam mewujudkan SDM yang berkualitas.
Dari kurangnya jasa dokter spesialis sampai ke pelosok desa. Hingga persoalan stunting yang belum terselesaikan. SDM kader posyandunya pun dianggap masih banyak yang belum mampu memberi edukasi pada ibu hamil dan Ibu menyusui.
Tak hanya itu, layanan kesehatan yang berkualitas juga masih jauh dari harapan. Di benak masyarakat layanan pasien BPJS masih belum bisa setara dengan kualitas pelayanan dengan pasien umum.
Bahkan, dibeberapa instansi kesehatan memang ada perbedaan layanan antara RS swasta dengan RS pemerintah. Ini sangat kentara dirasakan masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum.
Mestinya momentum hari kesehatan nasional ini dapat bertansformasi pada perbaikan ataupun perubahan untuk memperbaiki persoalan kesehatan yang belum selesai. Bukan malah memprioritaskan transformasi ekosistem digital.
Masyarakat saat ini hanya membutuhkan peran negara dalam menyelesaikan segala persoalan kesehatan. Bagaimana agar stunting tak terus terjadi? Ketika masyarakat sakit tak perlu khawatir dan takut lagi untuk ke dokter karena biaya. Rakyat tidak dibebani dengan iuran BPJS setiap bulan. Termasuk juga tak perlu jauh lagi mencari dokter spesialis bagi rakyat di desa.
Sayangnya semua itu akan terus saja menjadi persoalan setiap tahun. Meski hari kesehatan nasional juga terulang setiap tahun. Semua itu tak akan bisa selesai selama sistem yang dijalankan negara masihlah bersumber pada kapitalisme sekularisme.
Sistem ini telah membuat negara berlepas tangan dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus utama kesehatan rakyat. Sistem ini juga yang membuka seluas-luasnya kesempatan untuk para pemilik modal dan swasta mengambil alih pengelolaan kesehatan masyarakat. Semua diatur dalam manajemen kepentingan swasta.
Sebagaimana kita ketahui bersama, instansi swasta tidak mungkin dan tidak akan pernah menjalankan program kesehatan murni untuk rakyat semata tanpa mengambil sisi keuntungan. Ketika urusan kesehatan diserahkan pada swasta maka akan terjadi kerjasama bisnis. Orientasinya tak lagi untuk melayani masyarakat, tapi untuk berbisnis dengan mesyarakat.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam memahami bahwa negara memiliki kewajiban penuh dalam menjamin kesehatan masyarakat. Makna menjamin menurut Islam adalah bentuk jaminan penuh tanpa embel-embel gotong royong. Dengan maksud membayar dengan harga yang sudah ditentukan.
Islam memandang kesehatan adalah kebutuhan rakyat, sebagaimana halnya rakyat butuh makan, tempat tinggal, pendidikan, dan keamanan. Untuk itulah negara berkewajiban untuk memfasilitasi layanan kesehatan ini secara gratis.
Mengenai SDM, tentu perlu adanya dukungan pendidikan. Kerena Islam memandang pendidikan juga bagian dari kebutuhan. Maka apa yang menjadi kebutuhan rakyat terkait kompetensi ataupun profesi dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain. Akan menjadi perhatian negara agar memberikan kesempatan pada rakyat untuk sekolah dibidang kesehatan. Untuk memenuhi profesi kesehatan yang dibutuhkan. Dan semua biayanya ditanggung langsung oleh negara.
Terkait pembiayaan kesehatan dan pendidikan, dikembalikan lagi kepada pengelolaan kas negara dalam Islam. Sesuai dengan hukum Islam. Bukan seperti sistem kapitalis yang berharap hanya pada pajak dan hutang.
Dari kas negara itulah akan dimasukkan untuk pos kesehatan. Bukan mendorong rakyat untuk membayar iuran tiap bulan.
Inilah sistem Islam yang diterapkan dalam tatanan negara. Dari ekonomi yang berlandaskan sistem Islam hingga memberi solusi untuk kualitas pelayanan kesehatan.
Semua sektor tersebut saling berkaitan dalam hal mewujudkan kesehatan yang diharapkan. Sehingga persoalan kesehatan tak bisa hanya dilihat dari permasalahan kesehatan semata. Tapi juga perlu dukungan dari sektor lain.
Semua itu tidak akan terwujud selama negara masih bertahan dengan sistem kapitalisme sekularisme. Karena hanya negara yang menggunakan sistem Islamlah yang dapat mewujudkan harapan kesehatan yang berkualitas.
Visits: 7
Comment here