Oleh. Annisa Dini
wacana-edukasi.com, OPINI-– Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan strategis pemerintah berhasil menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari bulan Maret 2023, sehingga jumlahnya menjadi 25,22 juta orang. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir, menurutnya seperti dilansir menpan.go.id (Jumat, 05/07/2024).
Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang solid dan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah, terutama dalam merespons kenaikan inflasi pangan di awal tahun 2024. Akan tetapi Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin yang mencapai 28,3 juta orang pada Maret 2014 hanya turun sedikit menjadi 25,2 juta orang pada Maret 2024. Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI mengungkapkan bahwa berbagai faktor masih menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan, daya saing industri yang lemah, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi (cnbcindonesia.com, Senin, 08/07/2024)
Sejatinya, para ahli pun masih meragukan turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Seperti Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat yang menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan untuk menjadi negara maju. Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, diantaranya lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini pun otomatis menyebabkan negeri ini kehilangan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam melimpah, namun faktanya sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin atau tidak mampu. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan yang dilakukan negara. Salah satu faktor utama adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berfokus pada produksi dan mengabaikan distribusi yang adil.
Kapitalisme beroperasi berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sarana pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Paradigma ini mendorong sistem politik ekonomi yang hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan distribusi kekayaan secara merata. Akibatnya, kekayaan alam Indonesia lebih banyak dikuasai oleh segelintir orang dan perusahaan asing, yang memperoleh keuntungan besar dengan dukungan kebijakan pemerintah. Berkat distribusi kekayaan alam yang tidak merata itu pula, sering terjadi ketimpangan produk pangan maupun barang produksi. Seringkali produk pangan melimpah bahkan dibuang-buang di daerah pusat pemerintahan, sementara di daerah terpencil banyak sekali masyarakat yang kelaparan bahkan terkena stunting.
Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh para kapitalis, dengan legalisasi pemerintah, mengakibatkan sumber daya yang seharusnya milik rakyat justru dikuasai oleh pihak-pihak bermodal besar. Kesalahan mendasar dalam paradigma ekonomi kapitalisme inilah yang memperparah tingkat kemiskinan di negeri ini. Lebih parah lagi, perilaku pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan justru malah mengayomi pengusaha dan elit global oligarki. Padahal seharusnya pemerintah menjadi pengurus dan pengayom rakyat kecil. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin merana.
Solusi tuntas untuk memperbaiki seluruh masalah ini tentunya hanya ada satu. Yakni menanggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan beralih ke sistem politik ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan mengatur distribusi kekayaan secara merata, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan sumber daya alam dikelola oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyat. Islam melarang sumber daya alam dikuasai oleh para kapitalis, sehingga kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam :
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 1140).
Berdasarkan hadits tersebut, sesungguhnya umat muslim berhak atas segala bentuk sumber daya alam seperti air (segala jenis sumber air seperti danau, sungai, laut dll), padang rumput (lahan pertanian, hutan, savana, padang penggembalaan, dll), dan api (tambang, garam, listrik, bebatuan dll). Sehingga tidak boleh bagi negara untuk memberikan kepemilikan atas segala hal yang merupakan hak milik rakyat umum tersebut kepada kapitalis asing atau para pengusaha. Inilah penyebab utama kesengsaraan dan kemiskinan rakyat di negeri ini.
Itulah mengapa hanya sistem Islam sajalah yang mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Namun sistem politik ekonomi Islam tersebut hanya bisa terwujud apabila negara meninggalkan sistem pemerintahan sekuler-kapitalisme dengan politik demokrasi dan menerapkan Islam secara menyeluruh. Sistem politik ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan pendistribusian kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, sistem ini memiliki potensi untuk mengubah kondisi rakyat Indonesia menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Dengan pengelolaan terbaik yang dilakukan penguasa negara Islam, hasil seluruh sumber daya alam akan digunakan untuk membiayai segala kepentingan rakyat.
Demikianlah solusi komprehensif dan tuntas atas masalah kemiskinan yang menimpa negeri ini. Sesungguhnya angka kemiskinan yang dikatakan menurun saja tidak akan mampu mengubah nasib masyarakat Indonesia saat ini. Hanya ketika masyarakat mampu menyadari bahwa sistem Kapitalisme sekuler demokrasi telah menzalimi mereka dan berpindah pada sistem Islam, barulah kesejahteraan sejati akan terwujud bagi seluruh rakyat. Wallahu’alam bisshawwab.
Views: 17
Comment here