Oleh: Rasyidah (Pegiat Literasi)
Wacana-edukasi.com, OPINI– Bukan redup malah makin meluas dan hampir seluruh Indonesia menjadi dampak akibat karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, serta kekeringan masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, didominasi di Sulawesi (Kompas.com, 8/11/2026).
Katanya itu BNPB juga melaporkan ada 521 titik karhuttla di seluruh wilayah Indonesia main PB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1332 hektar pada titik peningkatan titik api terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara yakni sebesar 146% (Detik.com 12/11/2026).
Bukan hanya pulau Kalimantan dan Papua yang mengalami Karhutla. Kali ini di pulau Sulawesi mengalami peningkatan titik api. Perlu disadari bahwa peningkatan Karhutla yang makin meluas, sebenarnya ini terjadi bukan hanya pada efek cuaca ekstrem. Melainkan hilangnya tanggung jawab negara untuk mengatasinya, buktinya ketika ditelusuri Karhutla terjadi di kawasan perizinan tambang, bukan hanya di kawasan hutan ataupun perkebunan.
Persoalan karhutla yang terus melebar, tidak terjadi begitu saja melainkan ada kepentingan para penguasa di baliknya. Sebab para penguasa yang hidup dalam sistem kapitalisme hari ini tidak memiliki pandangan untuk mensejahterakan rakyat justru membuat rakyat makin menderita, seperti halnya dalam fakta karhutla yang terus melebar yang seharusnya para pemerintah mengambil tindak tegas untuk menghentikan masalah karhutla ini.
Bencana karhutla yang menyebabkan kerusakan lingkungan, bencana alam, perubahan iklim dunia, menganggu keseimbangan ekosistem, bahkan mengakibatkan korban jiwa ini diakibatkan adanya paradigma kapitalisme yang menganggap keuntungan materi lebih penting dibanding hal lain. Karhutla ini juga menjadi penyebab kekurangan air bersih dimana-mana.
Dengan adanya lonjakan kasus karhutla ini membuktikan adanya kelalaian dalam tata kelola bencana. Hingga kini penguasa enggan menaikkan kasus karhutla sebagai bencana nasional. Inilah dampak sistem sekularisme yang telah mengikis rasa tanggung jawab kepemimpinan. Akibatnya, keselamatan dan kesehatan rakyat dikorbankan demi menjaga citra.
Paradigma dalam sistem kapitalisme menjadikan para penguasa menjadi rakus, ingin menguasai segalanya. Buktinya dalam hal pengelolaan hutan dan lahan dalam pandangan kapitalisme ini dilihat sebagai aset ekonomi yang boleh dikuasai siapapun yang bermodal. Olehnya itu tidak heran muncul hotspot di wilayah konsesi perusahaan termasuk kawasan izin Pertambangan sehingga dengan legal mereka melakukan pembakaran hutan tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat.
Dalam pandangan kapitalisme, negara sebagai regulator yakni memberikan konsensi lahan dan tambang secara luas kepada perusahaan. Akibatnya penguasaan lahan lebih berorientasi kepada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat. Alhasil kerusakan seperti karhutla terus berulang dan tak dapat teratasi secara cepat.
Tak hanya itu, dalam pandangan sistem kapitalisme negara lebih berfungsi sebagai media pemberi izin dan penengah kepentingan pemodal bukan untuk mengurusi urusan rakyat. Negara tidak memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab penuh serta pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul terhadap korporasi dan verifikasi lapangan sering lambat, sanksi yang ada pun tidak memberikan efek jera pada pelaku.
Anehnya, meskipun dalam setiap kasus karhutla para pelaku telah ditangkap dan diadili, nyatanya karhutla terus berulang dan tidak pernah hilang.
Adalah hal yang wajar ketika karhutla terus terjadi pada negara yang menganut sistem kapitalisme. Pasalnya dalam prinsip ekonomi kapitalisme, hutan dipandang sebagai sebuah komoditas yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan demi kepentingan bisnis.
Persoalan akan terus terjadi jika kita membiarkan sistem kapitalisme ini diterapkan. Masalah karhutla tidak akan kunjung usai. Seluruh problematika termasuk untuk menyelesaikan karhutla ini dapat terselesaikan jika kita menerapkan Islam dalam kehidupan ini.
Sebab dalam Islam memandang bahwa negara Wajib hadir sebagai pengurus/raiin dan junnah/pelindung bagi masyarakatnya serta akan melaksanakan pengelolaan hutan dengan cara yang baik.
Negara islam menetapkan hutan, padang gembalaan dan tambang dengan deposit besar sebagai milik umum bukan milik pribadi apalagi swasta. Negara islam mengelolanya secara langsung demi kemaslahatan rakyat bukan menyerahkan kepada korporasi.
Negara Islam menyediakan sarana pencegahan dan dan bertindak cepat tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut jika ditemukan titik api. Kemudian hukuman yang memberikan efek Jera bagi para pelaku perusak lingkungan yang akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Hukuman tersebut dikenai dengan sanksi takzir yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh khalifah atau Qadhi yang disesuaikan dengan tingkat kerusakannya
Negara Islam juga melakukan pembinaan aqidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam sehingga para masyarakat memiliki ketakutan sebagai pengontrol dan pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam selain hukum negara.
Maka sangat jelas, jika kita hidup dalam pengaturan Islam kesejahteraan, kenyamanan akan terus kita dapatkan jika menggunakan Islam sebagai tools dalam kehidupan. Mari bersama kita sadari dan akhiri sistem rusak ini kapitalisme sekularisme menggantinya dengan sistem Islam. Karena dengan keberkahan Islamlah semua manusia akan mendapatkan kesejahteraan yang hakiki.
Olehnya, sangat penting adanya dakwah untuk membangun kesadaran umat atas urgensi adanya sistem kepemimpinan Islam. Melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan Daulah Islam.
Views: 0


Comment here