Oleh: Muyessaroh
Wacana-edukasi.com, OPINI–Wakapolres Kubu Raya, Kompol Andri Syahroni, menghimbau masyarakat lebih kritis menyaring informasi digital guna mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan dan mengganggu keamanan masyarakat, saat melaksanakan kegiatan Subuh Keliling bersama 15 personel Polres Kubu Raya di Masjid Kapal Munzalan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai informasi dengan judul provokatif yang memancing kemarahan maupun kepanikan.
Terlebih, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan foto, video, dan suara dimanipulasi sehingga tampak meyakinkan meskipun tidak sesuai fakta. Selain kewaspadaan terhadap hoaks, Andri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan dari berbagai tindak kriminal, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, serta kejahatan elektronik yang menyasar pengguna internet (rri.co.id/pontianak, 07/11/2026).
Keberadaan ruang digital memang memberi kemudahan bagi individu dalam melakukan aktivitas. Hanya saja, kemudahan tersebut seringkali disalahgunakan untuk menyebar berita-berita hoaks ataupun melakukan kejahatan digital seperti penipuan online, peretasan, hingga pemerasan. Hal ini tidak lepas dari pemahaman mereka bahwa ruang digital adalah sarana hiburan semata, tempat berekspresi tanpa batas, serta wadah membangun interaksi dan jejaring tanpa aturan. Namun miris, hidup dalam lingkup sistem yang memisahkan agama dari kehidupan membuat mereka mudah terpapar gaya hidup liberal yang merusak.
Dalam sistem sekuler, ruang digital tegak di atas prinsip liberal sehingga memberikan kesempatan luas bagi kebebasan individu yang kebablasan. Setiap orang merasa memiliki kebebasan mutlak untuk mengakses informasi apa pun, membuat konten apa pun, berinteraksi tanpa batas, mengkampanyekan pendapat apa pun, dan memengaruhi warganet dengan cara apa pun. Para pengguna pun mempersepsikan ruang digital sebagai ruang bebas nilai, bebas dari halal haram. Akibatnya, asupan konten serta cara mereka menerimanya, berinteraksi, dan membangun jejaring hingga hubungan seperti pacaran dan obrolan di dunia maya yang menstimulus syahwat, semuanya tidak lepas dari pemahaman liberal yang memang disediakan dan diciptakan oleh sistem ini.
Nilai-nilai liberal yang diadopsi dan tersistem dalam kehidupan adalah pintu gerbang bagi tindak kekerasan dan pembunuhan yang berawal dari ruang digital. Kenalan di media sosial yang berujung pada penculikan, penipuan yang berujung pada pembunuhan, hingga perselingkuhan online yang merusak rumah tangga, semua bermula dari interaksi digital yang tidak diatur oleh syariat. Negara tidak cukup hanya dengan membuat batasan usia untuk mengakses media sosial, karena pada saat yang sama negara membiarkan masyarakat terpapar ide-ide liberal termasuk budaya Barat yang membebaskan pergaulan lawan jenis dan menganggap konten-konten yang merusak sebagai kebebasan berekspresi.
Interaksi di ruang digital sesungguhnya tidak lepas dari kolaborasi sistemis dengan ruang fisik atau dunia nyata. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa aktivitas seseorang di dunia maya harus ditopang oleh pemahaman syariat yang mengatur aktivitas individu, adanya kontrol masyarakat, dan peran negara dalam menata ruang digital secara menyeluruh, bukan hanya sekadar imbauan untuk lebih kritis dan berhati-hati.
Pertama, peran negara dalam menciptakan atmosfer sosial yang sehat dan sesuai syariat. Peran negara dalam membentuk karakter individu yang taat syariat melalui penyelenggaraan sistem pendidikan Islam, negara bertugas membentuk kepribadian Islam generasi dan masyarakat, yakni dengan cara menyelaraskannya dengan sistem sosial melalui penerapan sistem pergaulan Islam. Dalam sistem Islam, negara tidak akan membiarkan platform digital menyebarkan konten pornografi, hoaks, ghibah, fitnah, dan ajakan maksiat dengan dalih kebebasan. Negara akan menutup dan menindak platform yang merusak, sekaligus menyediakan alternatif konten yang mendidik dan mencerdaskan.
Kedua, adapun kontrol masyarakat. Dalam Islam, sistem sosial kemasyarakatan tegak atas prinsip dakwah. Dengan sendirinya, aktivitas amar makruf nahi mungkar adalah tabiat mendasar kehidupan masyarakatnya. Masyarakat tidak akan bersikap acuh ketika melihat kemungkaran di dunia maya. Mereka akan saling menasihati, melaporkan konten yang merusak, dan menjaga lingkungannya agar tetap bersih dari hoaks dan kejahatan digital. Bukan seperti sekarang, di mana masyarakat justru ikut menyebarkan hoaks karena merasa lucu atau ikut-ikutan viral.
Ketiga, kemudian ketakwaan individu. Islam menjamin terbentuknya karakter individu yang bertakwa serta menyelaraskan setiap aktivitasnya sesuai syariat sehingga mampu mengontrol aktivitasnya di mana pun berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seorang muslim yang bertakwa akan sadar bahwa setiap ketikan, setiap share, dan setiap konten yang dibuat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip ini jika diterapkan di ruang digital, maka tidak akan ada lagi hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah yang menyebar.
Selain keterkaitan tiga hal di atas, yang juga tidak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi yang tegas dan menjerakan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran di ruang digital. Islam memandang bahwa setiap kejahatan adalah perbuatan tercela atau al-qabih, sedangkan yang tercela adalah apa saja yang dicela oleh Asy-Syari’ atau Allah Ta’ala. Misalnya, kasus pembunuhan, ancaman pidananya adalah balasan setimpal, yakni hukuman mati atau qishash atau diat yang nilainya sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah bin Amru bin al-Ash, Untuk pembunuhan seperti sengaja sebesar 100 ekor unta yang 40 ekor adalah unta yang sedang bunting. Begitu pula dengan kejahatan digital seperti penipuan, pencurian data, dan penyebaran fitnah, semuanya akan dikenai sanksi takzir yang tegas sesuai dengan tingkat kejahatannya, sehingga membuat jera pelaku dan mencegah orang lain untuk berbuat yang sama.
Inilah peran negara dalam Islam yang akan mencegah berulangnya kasus kekerasan dan upaya penghilangan nyawa yang diawali dengan interaksi di dunia maya. Negara Khilafah tidak akan hanya mengimbau masyarakat untuk waspada, tetapi akan hadir secara aktif dengan pendidikan Islam yang membentuk ketakwaan, kontrol masyarakat yang hidup dengan dakwah, dan sanksi yang tegas yang membuat pelaku kejahatan berpikir seribu kali sebelum berbuat.
Hoaks dan kejahatan digital tidak akan selesai hanya dengan literasi digital. Selama ruang digital masih dikuasai oleh ide liberal yang memisahkan agama dari kehidupan, selama itu pula hoaks dan kejahatan akan terus bermunculan dalam bentuk baru, termasuk dengan kecanggihan AI yang semakin meyakinkan. Hanya dengan penerapan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah, ruang digital akan menjadi ruang yang aman, bersih, dan bermanfaat, bukan menjadi ladang fitnah dan kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Views: 2


Comment here