Oleh Erdiya Indrarini (Pemerhati Publik)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Dana Bencana merupakan penyambung nyawa bagi para korban. Namun, pada 13 Oktober 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan menetapkan lima orang pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penyelewengan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) bagi penanggulangan darurat bencana.
Kelima orang itu adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwakarta Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richart Erlangga, Syifa Nrika Ghifarin, dan Gery Prasetiawan dari pihak swasta. Tak hanya itu, adik kandung dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bernama Bima, juga termasuk yang menjadi tersangka. (metrotvnews.com, 15-10-2026)
Dana Bencana Dikorupsi
Bencana 2026 terjadi bertubi-tubi di negeri ini, seperti banjir Sumatra, gempa di NTT, kebakaran hutan di Sumatra, Kalimantan, juga beberapa di Jawa. Hingga kini, sebagian besar dari mereka masih belum tercukupi kebutuhan dasarnya.
Mereka membutuhkan terpal untuk sekadar berlindung, juga kebutuhan pangan yang belum terpenuhi. Mereka yang terperangkap karena tebalnya kabut akibat kebakaran hutan juga terkendala untuk bekerja mencari nafkah.
Oleh karena itu, bencana-bencana itu butuh dana untuk melangsungkan kehidupan mereka juga untuk rehabilitasi lingkungan. Akan tetapi, dana Bencana itu malah dikorupsi. Para korban benar-benar kehilangan hak yang harusnya mereka terima.
Inilah potret mental para pejabat di negeri ini. Mereka tega mencuri jatah orang yang sedang mengalami susah. Mereka seolah tidak punya keimanan, sehingga tidak takut bahwa perbuatannya akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mereka menyalahgunakan kewenangan.
Krisis Integritas
Terus berulangnya kasus korupsi, bahkan korupsi dana Bencana menunjukkan bahwa negeri ini mengalami krisis moral dan integritas. Bencana yang harusnya ditangani dengan segera malah disikapi dengan berleha-leha.
Dana yang ada pun dijarah tanpa sisa. Jabatan yang mereka sandang, bukannya dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab, tetapi malah dijadikan alat untuk keuntungan dan kesenangan pribadi.
Fenomena yang demikian itu tidak aneh, karena ideologi kapitalisme demokrasi yang dipakai untuk mengelola negeri ini memang membuka celah bagi siapa pun untuk korupsi. Di antaranya seperti jual beli jabatan, politik balas Budi, praktik suap, anggaran fiktif, pemotongan hak bantuan, penyalahgunaan kewenangan, dan lain-lain. Korupsi seolah bukan aib, tapi sesuatu yang biasa di negeri demokrasi. Artinya, korupsi adalah penyakit bawaan sistem kapitalisme demokrasi.
Yang demikian itu karena dalam sistem kapitalisme demokrasi harus ada sekularisme, yaitu jauhkan agama dari sendi-sendi kehidupan. Boleh berpolitik, tapi jangan bawa-bawa agama. Boleh berekonomi dan berbudaya, tetapi juga jangan sangkut pautkan dengan halal haram atau agama.
Itulah sekularisme yang terus didengungkan ideologi kapitalisme demokrasi. Akhirnya, generasi dan para pejabatnya mengalami krisis Integritas, bermoral rendah, serakah, tidak bertanggung jawab, dan tidak takut dosa.
Buruknya Sistem Demokrasi
Lemahnya pengawasan negara kepada para pejabatnya di sistem demokrasi ini juga menjadikan korupsi terus merajalela. Kontrol yang dilakukan negara hanya formalitas, pemeriksaan pun tidak efektif, dan pertanggungjawaban juga tidak dilakukan secara konsisten.
Akibatnya, kesempatan melakukan korupsi terbuka lebar. Pergantian pejabat pun nyatanya tidak mengubah keadaan, bahkan kasus korupsi tetap berulang, dan menggila.
Sebuah ungkapan mengatakan “Siapa pun, bahkan sebaik malaikat pun, jika masuk pada sistem demokrasi, ia akan menjadi iblis.” Hal itu menggambarkan betapa buruk dan jahatnya sistem demokrasi yang merupakan anak kandung ideologi kapitalisme.
Lebih dari itu, sistem sanksi dalam sistem ini juga tidak menjerakan bagi pelaku, juga tidak membuat takut bagi yang akan melakukan korupsi, sehingga kasus terus berulang terjadi. Hal ini karena hukum dalam sistem demokrasi dibuat oleh manusia yang bersifat terbatas dan lemah.
Hukum itu pun bisa diubah-ubah sesuai kepentingan, bahkan bisa di jual belikan. Hukuman berat di atas kertas, nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Seperti kasus Sambo atau Gayus yang dihukum berat, tetapi masih bisa melanglang buana ketika sedang menyandang sebagai tahanan.
Dari sini bisa diketahui bahwa berulangnya kasus korupsi bukan semata kebejatan pelakunya dan lemahnya hukum semata. Namun, akar masalahnya adalah karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme demokrasi yang diadopsi dari penjajah. Dengan sistem itu, hukum menjadi lemah, terjadi krisis akhlak dan integritas, juga lemahnya keimanan.
Oleh karena itu, selama masih menerapkan sistem kapitalisme demokrasi, maka berharap memberantas korupsi dan memiliki pejabat yang amanah, itu hanya menjadi mimpi. Lantas, adakah sistem pemerintahan yang mampu mencegah korupsi dan memiliki pejabat yang amanah?
Sistem Islam Solusi Hakiki
Dalam Islam, bencana adalah aspek yang harus ditangani dengan segera, baik ada maupun tidak ada dana. Ketika kas negara kosong, maka akan diusahakan dengan berbagai cara yang sesuai syariat. Seperti memungut dari masyarakat yang mampu. Hal itu karena dalam Islam, negara wajib melindungi kehidupan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…»
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka, seorang imam (pemimpin/penguasa) yang memimpin manusia adalah raa’in (penggembala/penanggung jawab) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Di samping itu, jika pemerintahan diatur dengan sistem Islam, maka tidak akan pernah terjadi kekurangan dana. Hal ini karena sistem pemerintahan Islam memiliki setidaknya 11 pos pendapatan, yang tentunya bukan dari pajak atau utang luar negeri. Pendapatan terbanyak dalam pemerintahan Islam adalah dari pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Ketika ada penyelewengan dana oleh pejabat, itu artinya sebuah pengkhianatan dan perampasan hak rakyat. Untuk itu, sistem Islam akan melakukan pengawasan yang teliti dan kontinu terhadap dana maupun kekayaan pejabat. Di samping itu, juga akan membangun ketakwaan melalui sistem pendidikan, untuk mencegah generasi bermental penghianat, dan agar lahir para generasi yang penuh amanah.
Di samping itu, sistem Islam menegakkan hukuman hudud, yang sifatnya membuat jera bagi pelaku, dan membuat takut bagi yang ingin melakukan kemaksiatan sebagaimana korupsi. Hukum Islam tersebut sejatinya juga sebagai penebus dosa sesuai ketentuan syariat. Adapun hukuman yang tidak memiliki ketentuan hudud, maka diserahkan pada ijtihad Khalifah. Tak hanya itu, pelaku korupsi juga harus mengembalikan harta yang di korupsi itu untuk kepentingan rakyat.
Demikianlah solusi Islam atas pemberantasan korupsi. Di antaranya dengan membentuk ketakwaan individu, memosisikan jabatan sebagai amanah, mengaudit penggunaan anggaran dan kekayaan pejabat secara kontinu, juga menetapkan hudud yaitu sanksi yang menjerakan pada setiap pelanggaran. Dengan begitu, dana Bencana tidak mudah dikorupsi oleh pejabat yang tidak punya hati.
Views: 1


Comment here