Oleh: Sulfi Haryani
wacana-edukasi.com, OPINI–Sebanyak 58 gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sambas telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi. Sementara itu 131 desa belum bisa memulai pembangunan karena terkendala lahan. Kepala Bidang Koperasi Diskumindag Kabupaten Sambas, Syahrul menyampaikan bahwa dari target 195 gerai, sebanyak 64 gerai telah memasuki tahap pembangunan. Sebanyak 58 gerai mencapai progres 100 persen dan siap secara fisik, enam gerai lainnya masih dikerjakan mulai dari tahap pondasi hingga pemasangan atap. Namun rampungnya bangunan belum diikuti berjalannya layanan koperasi dan informasi yang tersedia belum merinci penyebab maupun kepastian jadwal operasional gerai tersebut (mediakalbarnews.com, 27/10/2026).
Pemerintah telah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif ambisius yang diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, mengurangi ketergantungan pada rentenir dan tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa. Narasi yang dibangun sangat indah dan populis, sehingga sepintas tampak sebagai solusi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Namun alih-alih menuai apresiasi penuh, implementasi program ini justru memunculkan berbagai polemik di lapangan. Mulai dari lokasi pendirian yang dinilai kurang strategis dan asal jadi, mekanisme pelaksanaan yang absurd dan terburu-buru, pemborosan terhadap anggaran yang dialokasikan secara raksasa, hingga penyediaan lahan yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Koperasi Desa di sejumlah daerah termasuk di Sambas. Fakta bahwa 58 gerai sudah rampung 100 persen tetapi tidak beroperasi, dan 131 desa terganjal lahan, menunjukkan betapa lemahnya perencanaan dan eksekusi program yang menghabiskan uang rakyat dalam jumlah besar ini.
Inilah salah satu karakter program populis yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, program-program lahir dengan anggaran yang raksasa, penuh pencitraan, dan berorientasi pada target kuantitatif semata, tetapi manfaat bagi rakyat tidak seberapa dan tidak berkelanjutan. Alokasi dana yang besar dan pengelolaan yang kompleks ini justru membuka celah lebar untuk inefisiensi, pemborosan, praktik rente, serta tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proyek fisik gerai lebih diutamakan daripada kesiapan sumber daya manusia, kesiapan manajemen, dan kesiapan ekosistem ekonomi desa itu sendiri. Akhirnya yang terlihat hanyalah bangunan kosong yang mangkrak, bukan kesejahteraan yang meningkat.
Terlepas dari polemik teknis tentang lahan dan operasional, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah solusi hakiki untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat jika ditinjau dari beberapa substansi mendasar yang lebih krusial.
Pertama, sama seperti koperasi pada umumnya dalam sistem kapitalisme, Koperasi Desa Merah Putih tidak terhindar dari aktivitas ribawi melalui layanan simpan pinjam berbunga yang diberikan kepada masyarakat desa. Padahal riba adalah dosa besar yang diharamkan secara tegas dalam Islam dan menjadi penyebab utama hancurnya keberkahan ekonomi. Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jelas, segala bentuk kegiatan muamalah yang diharamkan dalam Islam tidak perlu lagi dipertimbangkan efektivitasnya secara ekonomi, karena keberkahan dan ridha Allah adalah syarat utama kesejahteraan hakiki. Memberikan pinjaman berbunga kepada rakyat miskin dengan dalih membantu justru akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang utang yang lebih dalam, sama seperti rentenir yang ingin diberantas.
Kedua, secara substansi, pendirian koperasi tidak menyentuh akar persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa. Lemahnya daya beli masyarakat, ketidakstabilan harga bahan pokok dan hasil pertanian yang dipermainkan tengkulak, sulitnya lapangan pekerjaan yang layak, hingga ketimpangan distribusi kekayaan yang sangat timpang antara pusat dan desa, serta antara korporasi besar dan petani kecil, merupakan persoalan rakyat yang bersumber dari kebijakan negara dan sistem ekonomi ala kapitalisme yang diterapkan secara menyeluruh. Selama sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan perkebunan sawit skala besar dikuasai oleh korporasi oligarki, selama negara tidak menjamin harga hasil panen petani, selama pupuk sulit dan mahal, maka koperasi desa hanya akan menjadi etalase kosong. Oleh karena itu, pendirian Koperasi Desa Merah Putih akhirnya hanya menjadi solusi parsial, tambal sulam, dan kosmetik yang tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural.
Melihat fenomena ini, Islam menawarkan solusi hakiki dan komprehensif terhadap persoalan rakyat, termasuk pada sektor ekonomi-politik. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban melakukan riayah atau pengurusan umat secara langsung dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, membuka lapangan pekerjaan yang luas dan bermartabat, mengelola sumber daya alam yang merupakan milik umum untuk kemaslahatan umum, serta menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semu.
Syariat Islam juga mengontrol penguasa dalam membuat kebijakan sehingga seluruh program yang dilahirkan tidak berorientasi kepada target pencitraan semata tanpa mengutamakan maslahat untuk rakyat. Seorang Khalifah sebagai pemimpin negara dalam sistem Khilafah Islamiyah tidak akan melahirkan program ambisius yang hanya menghabiskan anggaran besar tanpa perhitungan maslahat yang jelas. Ia akan memastikan setiap kebijakan ekonomi benar-benar menyelesaikan masalah rakyat.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara akan mengelola kepemilikan umum berupa tambang, minyak, gas, hutan, dan laut secara langsung dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan modal usaha tanpa riba. Negara juga akan menerapkan sistem Baitul Mal yang kuat dengan sumber pendapatan dari fai, kharaj, jizyah, dan zakat untuk menjamin kebutuhan pokok. Negara akan memutus mata rantai tengkulak dengan membangun pasar yang adil dan melarang penimbunan atau ihtikar. Negara juga akan memberikan modal usaha kepada petani dan peternak melalui akad qardhul hasan atau bagi hasil yang syar’i tanpa bunga, sehingga mereka terbebas dari jeratan riba
Dengan demikian, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak dibangun melalui program-program yang bersifat parsial seperti membangun 195 gerai yang belum tentu beroperasi, melainkan melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh dan kafah di bawah kepemimpinan Khalifah yang amanah. Hanya dengan Khilafah Islamiyah, desa akan benar-benar menjadi mandiri, sejahtera, dan penuh keberkahan, bukan hanya menjadi objek proyek mercusuar yang menguntungkan segelintir pihak.
Views: 1
Comment here