Opini

ISPA Akibat Karhutla, Negara Jangan Abai

Bagikan di media sosialmu

Oleh : Parmy

Wacana-edukasi.com, OPINI–Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) kian bertambah seiring terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Ini membuat kondisi masyarakat khususnya anak-anak dan lansia semakin memprihatinkan. Hal ini sangat mengkhawatirkan masyarakat terlebih mereka yang rentan terhadap asap.

Menurut data kementerian kesehatan per 17/10/2026, terdapat 311.363 kasus, diantaranya balita (anak < 5 tahun mendominasi dengan 70.239 (22,6%) kasus, di 65 kabupaten kota, di 7 Provinsi terdampak, yaitu: Riau, Sumatera Selatan, Jambi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selain anak-anak, kelompok lanjut usia (lansia) juga cukup besar terdampak karhutla Kemenkes mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok tersebut. Kemenkes mencatat total kumulatif naik menjadi 314.124 kasus dari 20 Agustus – 20 Oktober 2026, dengan 70.890 kasus balita.

Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puan mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan perlindungan kesehatan anak-anak dari paparan kabut asap (Metro TV News).

Dirangkum dari detikhealth, rincian kasus ISPA yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia diantaranya, Sumatera Selatan: 82.177 kasus (tertinggi), Kalimantan Selatan: 78.894 kasus, Kalimantan Barat: 55.686 kasus, Riau: 36.433 kasus, Kalimantan Timur: 27.688 kasus, Kalimantan Tengah: 26.740 kasus.

Dari jumlah tersebut, balita usia 0 sampai 5 tahun yang terdampak mencapai 62.400 kasus atau 22,5%. Kemenkes sudah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK), mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak karhutla. Seperti masker N95 anak, oksigen, dan obat-obatan ke seluruh wilayah terdampak karhutla.

Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki nebulizer, 1.070 puskesmas memiliki tabung oksigen, dan 1.502 puskesmas memiliki oksigen concentrator. Alat itu menjadi penunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan. Kesenjangan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak karhutla masih menjadi catatan besar bagi negara. Artinya, masih ada ratusan puskesmas yang harus berjuang menyelamatkan pernapasan warga dengan peralatan seadanya.

Anak Menjadi Korban Kelalaian Negara Akibat Karhutla

Anak menjadi sangat rentan, karena saluran pernapasannya masih dalam masa pertumbuhan, laju pernapasan anak lebih cepat sehingga lebih banyak menghirup udara beracun, sistem kekebalan tubuh balita pun belum sepenuhnya matang. Ironinya, di saat orang dewasa bisa memakai masker dan menghindar, balita hanya bisa batuk dalam gendongan ibunya. Menghirup racun yang seharusnya tidak ada jika hutan dijaga dan hukum ditegakkan.

Asap ini bukan bencana alam. Melainkan bencana kebijakan yang lahir dari sistem sekulerisme kapitalisme yang dibangun atas dasar manfaat semata. Tidak peduli seberapa banyak rakyat yang menjadi korban atas perbuatan segelintir manusia yang rakus. Yang ada hanya mewujudkan keinginan dan kepentingan pribadinya semata.

Belum lama ini, terjadi korupsi yang dilakukan oleh staf ahli di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Praktik culas ini dilakukan sejak 2024. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 148 miliar. Dengan rincian Rp 45,76 miliar pada 2024; Rp 25,27 miliar pada 2025; dan Rp 50 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut diambil dari dana siap pakai (DSP) penanggulangan bencana (detikX Senin, 19/10/2026).

Dana yang seharusnya menjadi hak korban bencana justru disalahgunakan oleh pihak yang semestinya menjalankan amanah perlindungan. Akibatnya, rakyat tidak hanya menanggung akibat bencana tetapi juga kesulitan mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang memadai.

Kembali Kepada Sistem Islam (Khilafah)

Upaya negara belum memadai untuk menanggulangi bencana yang sudah terjadi berbulan-bulan. Hal tersebut menunjukkan negara lalai menjaga kesehatan generasi yang digadang menjadi generasi emas. Karhutla berulang akan membahayakan tumbuh kembang anak, dengan terganggunya paru-paru yang merupakan organ vital yang beresiko jangka panjang. Padahal anak adalah generasi penerus bangsa jika negara abai maka anak akan kehilangan potensinya.

Negara yang menerapkan hukum Islam, tidak akan pernah membiarkan satu nyawa pun yang teraniaya. Negara tidak akan menghitung untung rugi, karena dalam pandangan Islam satu nyawa balita yang sesak karena asap adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban langsung di hadapan Allah di yaumul hisab. Negara dalam sistem Islam berfungsi sebagai junnah (pelindung) akan bergerak cepat karena menyangkut nyawa generasi penerus.

Di dalam Islam menyerahkan hutan kepada korporasi untuk dieksploitasi adalah keharaman. Negara di dalam Islam akan mencabut konsesi pembakaran hutan, menghukum tegas pelaku yang melakukan pembakaran dengan hukum ta’zir yang memberikan efek jera dan memobilisasi seluruh dokter, tentara hingga sarana terbaik untuk menyelamatkan rakyatnya.

Kesehatan rakyatnya benar-benar dijamin negara, sehingga rakyat hidup makmur. Terutama anak-anak dapat menghirup udara bersih, bisa tumbuh sehat, dan menjadi generasi pejuang yang akan melanjutkan peradaban Islam. Negara khilafah sebagai ra,in (pengelola) akan mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinya , baik promotif, preventif dan kuratif juga menggunakan teknologi terbaik. Sehingga dapat diatasi dengan cepat, saat terjadi bencana yang menimpa rakyatnya.

Khilafah akan melakukan mitigasi terbaik dan secara proaktif memantau kondisi lapangan agar dapat bertindak tepat dan cepat menyelamatkan generasi. Khilafah memenuhi sarana dan prasarana kesehatan agar dapat melayani rakyat. Dengan pelayanan terbaik, gratis dan merata tanpa membedakan kaya dan miskin, karena dalam Islam kesehatan adalah hak rakyat yang wajib dijamin negara, bukan bisnis yang diperjualbelikan. Rumah sakit megah, tenaga medis terbaik, obat-obatan lengkap, hingga laboratorium canggih akan dibangun di setiap wilayah, hingga pelosok desa sehingga tidak ada lagi rakyat yang kesulitan berobat karena biaya ataupun akses. Semua ini terwujud karena negara Islam memahami bahwa pemimpin adalah pelayan dan penanggung jawab penuh atas kesehatan rakyatnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus.” (HR Al Bukhari dan Muslim) .

Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Siapa saja yang membahayakan orang lain niscaya Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang mempersulit orang lain, niscaya Allah akan mempersulit dirinya.” (HR Al Baihaqi, Al hakim ).

Semua ini terwujud karena khilafah memahami bahwa pemimpin adalah pelayan dan penanggung jawab penuh atas kesehatan rakyatnya. Maka dari itu, umat Islam saat ini harus segera bangkit untuk sama-sama berjuang menegakkan kebenaran. Agar umat semakin sadar, bahwa sistem sekulerisme kapitalisme saat ini sangatlah menyengsarakan rakyat, karena tidak dibangun berlandaskan aturan yang bersumber dari wahyu dan sunnah. Sudah saatnya umat sadar dan meninggalkan sistem demokrasi yang kufur ini. Dengan begitu, umat harus bangkit dan meminta, agar penerapan hukum Islam secara kaffah segera diterapkan. Karena, hanya sistem Islam yaitu khilafah yang mampu memberikan kehidupan sejahtera diseluruh lapisan masyarakatnya.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 3

Comment here