Oleh: Lely NV
Wacana-edukasi.com, OPINI–Sejak 7 Oktober 2023, dunia seolah dipaksa membuka mata. Tirai besar yang selama puluhan tahun menutupi wajah asli tatanan global akhirnya tersibak. Apa yang selama ini dibungkus rapi dengan jargon “demokrasi”, “hak asasi manusia”, dan “tatanan dunia berbasis aturan”, runtuh di hadapan jutaan pasang mata yang menyaksikan Gaza dibombardir tanpa jeda dan tanpa rasa bersalah.
Dua pilar utama peradaban modern hari ini menampakkan wajah aslinya. Di satu sisi, genosida yang dilakukan secara terbuka dan sistematis oleh Israel, dengan dukungan penuh Amerika Serikat sebagai negara yang mengklaim dirinya penjaga moral dunia. Di sisi lain, terbukanya borok amoral para elite global tersebar di berbagai platform media, yang selama ini berdiri di podium-podium internasional sambil menguliahi dunia tentang etika dan kemanusiaan di File Epstein.
Keduanya bukan peristiwa yang terpisah. Keduanya lahir dari akar yang sama yakni sistem kapitalisme-sekuler, yang menjadikan kekuasaan dan keuntungan sebagai nilai tertinggi, sementara agama dan moralitas disingkirkan dari ruang publik.
New Gaza: Dari Tanah Perlawanan ke Proyek Kolonial Baru
Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar perang, apalagi “konflik dua pihak”. Fakta-fakta berbicara jauh lebih jujur daripada narasi resmi, pejabat tinggi Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dua tahun lalu pernah menyerukan “penghancuran total” Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza dan pengusiran paksa penduduknya. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tanpa rasa malu. Hingga kini, Februari 2026 wilayah Gaza masih terus diserang oleh Israel.
Di saat bom masih menghujani rumah sakit dan sekolah, Amerika Serikat justru sibuk menyusun rencana “New Gaza” dengan skema rekonstruksi berbasis investasi, real estat, dan kendali ekonomi oleh korporasi global. Pembentukan “Dewan Perdamaian Gaza” ini nampaknya menjadi instrumen politik untuk memastikan Gaza berada di bawah pengawasan permanen, bukan demi kemerdekaan rakyat Palestina, tetapi demi keamanan dan kepentingan Israel. Publik bisa menilai dari tidak dimasukkan perwakilan Palestina di Dewan yang dinarasikan untuk perdamaian. Jelas sulit percaya ke mereka yang menjadi pelaku juga penyuplai dana & bantuan militer dehumanisasi di Gaza. Al Jazeera
Logikanya terang benderang, polanya hancurkan terlebih dahulu, lalu kuasai secara ekonomi dan politik. Ini bukan rekonstruksi. Ini adalah kolonialisme gaya baru, lebih halus, lebih teknokratis, tetapi sama kejamnya.
Ambisi AS & Israel bukan sekadar balas dendam atau operasi militer. Ini adalah proyek jangka panjang untuk menghapus identitas Palestina dari sejarah, mengganti tanah perjuangan dengan menara bisnis, pusat data, dan kawasan elite yang dikendalikan asing. Semua ini dimungkinkan karena sistem dunia hari ini memang melegalkan penjajahan selama menguntungkan secara strategis dan ekonomi.
Kotak Pandora Epstein
Kalau Gaza itu panggung di mana kekerasan fisik dipamerkan secara telanjang, maka skandal Epstein bisa disebut sebagai kamarnya. Kamar di mana moralitas elite global membusuk dalam senyap, jauh dari bom dan mata dunia, tapi justru lebih jahat.
Ini bukan cuma skandal pelecehan. Ini arsip hitam peradaban modern. Bukti bahwa yang selama ini berdiri di podium PBB, pidato di forum dunia, atau menandatangani perjanjian perdamaian, bisa jadi adalah monster berjas rapi. Politisi, pebisnis, akademisi terkemuka, mereka semua tercatat di sini (Sumber: berbagai media, termasuk laporan investigasi The New York Times dan Miami Herald).
Maka ketika namanya merambah ke tokoh politik Israel, segalanya makin jelas bahwa jaringan ini bukan kumpulan pedofil biasa. Ini kejahatan yang bersimbiosis dengan kekuasaan. Moralitas dalam sistem sekuler? Ternyata cuma komoditas. Bisa dibeli, ditukar, dan dibungkus rapi untuk mempertahankan tahta.
Lalu, apa hubungannya dengan Board of Peace di New Gaza? Sama-sama memiliki titik buta moralitas. Satu dibungkus kolonialisme gaya baru dengan kemasan “rekonstruksi”, satunya lagi mengubur kebusukan moral elite dengan narasi “kasus sudah selesai”.
Anehnya, ini yang bikin geli sekaligus ngeri, kenapa sekarang ramai lagi? Epstein sudah mati. Resmi. Ditemukan tak bernyawa di selnya, Metropolitan Correctional Center, New York, pada 10 Agustus 2019, sekitar pukul 06.30 pagi waktu setempat (sumber: pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS & laporan otopsi). Kasusnya “lampau” secara hukum. Tapi file-nya seolah hidup lagi. Viral lagi. Menggugat lagi.
Jangan-jangan, ini bukan tentang Epstein. Tapi tentang umat yang disuruh lari. Lari dari fakta bahwa proyek New Gaza sedang dipaksakan. Lari dari pertanyaan: siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari pembangunan kembali Gaza? Juga yang paling penting: lari dari kemungkinan bahwa para aktor yang sama, persis namanya mungkin terselip di file Epstein itu juga yang sedang merancang “perdamaian” versi mereka di tanah Palestina.
Epstein mati tapi kebusukan yang diwakilinya justru bangun setiap hari, berjalan dengan dua kaki: satu ke Gaza, satu ke ruang rapat elite global.
Umat seakan sedang dipalingkan perhatiannya, atau justru dipaksa untuk tidak menyambungkan titik-titik yang sudah terang benderang?
Ironi sebagai umat Islam, ketika melihat & merasakan sudut pandang agama (read: Islam) yang seharusnya menjadi pengontrol nafsu dan penegak keadilan, justru disingkirkan. Tersisa hukum rimba versi modern, yang kuat dilindungi, yang lemah dikorbankan.
Akar Masalah dan Arah Solusi
Kegagalan demi kegagalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi atau lemahnya diplomasi. Masalahnya jauh lebih mendasar yakni adanya krisis paradigma. Ketika manusia menjadikan dirinya sumber hukum, maka keadilan akan selalu tunduk pada kepentingan.
Dalam perspektif Islam, arah sikap umat menjadi jelas. Pertama, harus ada penolakan terhadap loyalitas pada sistem dan kekuatan yang terbukti zalim, karena keadilan tidak mungkin lahir dari struktur yang cacat secara ideologis. Kedua, perlu realisasi atas pembelaan terhadap kehormatan, nyawa, dan hak hidup umat yang dirampas, sebagai konsekuensi logis dari keimanan, bukan sebagai ekspresi kebencian. Ketiga, mewujudkan kebutuhan akan kepemimpinan politik umat yang bersatu, yang mampu melindungi, bukan sekadar mengutuk, mengubah keadaan, bukan hanya meratapi.
Sejarah mencatat, ketika umat Islam memiliki kepemimpinan yang berdaulat dan berpijak pada hukum Allah aka Islam politik, Palestina bukan lagi tanah terjajah, dan non-Muslim pun bisa hidup di bawah jaminan keadilan.
Retaknya Keseimbangan Palsu
Balance of Power yang dibanggakan dunia hanyalah permainan elit untuk membagi pengaruh di atas penderitaan bangsa-bangsa lemah. Kotak Pandora Epstein menunjukkan bahwa para pemainnya bukan penjaga moral, melainkan simbol krisis etika global.
Sudah terlalu lama umat dipaksa berharap pada lembaga internasional yang bisu, pada kekuatan besar yang munafik, dan pada penguasa yang tak berdaulat. Sejarah sedang bergerak, dan setiap umat akan diuji, yakni apakah bertahan dalam ilusi, atau bangkit memperjuangkan perubahan yang sebenar-benarnya?
Pertanyaannya kini bukan lagi, apa yang terjadi pada dunia, melainkan di posisi mana kita berdiri ketika kebenaran dan kebatilan kian terang benderang?
Views: 13
Comment here