Oleh: Ariyana (Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini sangat kompleks, berbagai kebutuhan sulit untuk dipenuhi, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang menimbulkan polemik panjang yang tak kunjung mendapatkan solusi. Kesenjangan yang terjadi menimbulkan rasa tidak percaya kepada penguasa. Program yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan bencana yang terus beruang. Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah memakan banyak korban namun belum ada tindak lanjut untuk menghentikan program tersebut. Kejadian yang terus berulang, kali ini yang menjadi korban adalah siswa dan guru di SMP 3 Berbah Sleman, sebanyak 135 siswa dan dua orang guru, menurut Dinas Kesehatan penyebanya diduga adalah keracunan MBG (kompas.com, 28/08/2025). Tragedi MBG terjadi juga di Pondok Pesantren Al Islah, Lampung Timur sebanyak 23 santri harus mendaptkan perawatan medis pada tanggal 26 Agustus 2025, gejala selalu sama mual, pusing dan demam bagi orang yang keracunan (liputan6.com, 30/08/2015. Kejadian yang sangat luar biasa ini, tidak menjadikan pemerintah untuk intropeksi terhadap kebijakan. Menunggu korban berjatuhan lagikah?. Lagi, dan selalu terulang MBG yang membahayakan menimpa 467 penerimanya di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu yang berujung dirawat di rumas sakit (kompas.com, 01/09/2025).
Problematika masyarakat yang beragam ditambah lagi dengan MBG beracun. Terbukti bahwa tata kelola yang digunakan tidak menjalanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Kebersihan sanitasi lingkungan yang tidak memadai menjadi penyebab utama. Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan kepeduliannya serta mengintruksiakan bahwa Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dihentiakan sementara. Para korban MBG adalah arogansi penguasa secara nyata, program yang dibuat dengan alih-alih untuk kesejahteraan rakyat dan berakhir menyengsarakan masyarakat terlebih bagi peserta didik yang masih perlu asupan gizi yang baik. Masa pertumbuhan harusnya menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Generasi terbaik bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga namun negara pun mempunyai kewajiban mencetak insan yang berahlak mulia.
Janji kampanye presiden salah satunya MBG, merupakan upaya mengatasi malnutrisi dan stunting pada anak-anak dan ibu hamil, selain itu mengembangkan SDM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena sistem yang digunakan saat ini masih menguntungkan sebagian pihak untuk memenuhi kebutuhan individu dan golongan. Masyarakat saat ini tidak butuh lagi makan gratis, justru yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya kesehatan gratis, pendidikan yang murah serta dapat dijangkau semua lapisan, dan menghidupkan perekonomian rakyat. Dari sini kita dapat melihat bagaimana kerja para pejabat dan penguasa yang hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya. Tragedi MBG bukti nyata ketidakseriusaan dan kelalaian negara. SOP hanya sekadar dokumen tanpa dilaksankan dengan sebagaimana mestinya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harusnya menjadi sandaran masyarakat dalam memenuhi kualitas gizi terbaik, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak terjadi. Kegagalan program ini berakibat, pada kesehatan hingga nyawa peserta didik terancam. Saat ini MBG bukan solusi untuk mengatasi gizi pada anak sekolah, yang dibutuhkan adalah sekolah gratis dan fasiitas sekolah yang sangat memadai bahkan akses ke sekolah dapat ditempun dengan aman dan nyaman. Persoalan stunting tidak dapat diselesaikan dengan MBG, stunting dapat dicegah dengan memberikan kemudahan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.
Dalam Islam negara akan mendata setiap individu serta memastikan bahwa semua warga negara tidak ada yang kekurangan. Semua kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik tanpa ada perbedaan, karena negara adalah raa’in (pengurus rakyat) dan menjamin kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan. Sistem ekonomi Islam meniscayakan adanya pengaturan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan dan produk bahan yang halal dan toyib. Pelayanan publik dalam negara Rasullulah sangat terjamin dengan pendistribusian pangan secara merata pada setiap wilayah, sehingga dapat menunjang kebutuhan dan meningkatkan gizi umat. Islam sudah mengatur sesuai syariat mewujudkan ketahanan pangan berkualitas terbaik.
Kesejahteraan di bawah naungan khilafah tentunya disertai edukasi tentang Gizi, maka tidak ada keracunan makanan maupun stunting, hal tersebut tidak akan terjadi karena negara sudah menjamin untuk mengurus, melayani dan memenuhi kebutuhan publik. Kemakmuran rakyat dapat dijamin karena sumber pemasukan dalam Islam sangat besar sesuai ketentuan syara dan dikelola dengan sistem ekonomi Islam.
Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi masalah gizi buruk karena dalam daulah semua sudah diatur secara adil. Islam menjadikan kehidupan berasas akidah Islam termasuk dalam mengatasi kesenjangan sosial agar rakyat hidup dengan sejahtera. Mekanisme dalam penempatan lapangan pekerjaan dilakukan seoptimal mungkin untuk menjamin kesejahteraan pangan dan gizi anak-anak. Oleh karena itu, dengan penerapan Islam secara menyeluruh dapat menciptakan generasi cemerlang, yang bertakwa kepada Allah Swt.
Views: 24
Comment here