Oleh: Afifah, S.Pd. (Praktisi Pendidikan)
Wacana-edukasi.com, OPINI–International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024.
IMF mendata tingkat pengangguran (unemployment rate) berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024 (kompas.com).
Makin banyak lulusan universitas (sarjana dan diploma) di Indonesia justru masuk dalam lingkaran pengangguran. Ditambah lagi tingginya jumlah pengangguran ini juga dipicu oleh maraknya PHK massal akibat resesi ekonomi.
Akar masalah tingginya jumlah penggangguran adalah penerapan sistem kapitalisme sekulerisme yang diberlakukan hari ini baik ditingkat nasional maupun global. Faktor penyebab lainnya adalah sistem ekonomi dan keuangan negara dalam sistem kapiralisme/demokrasi ini bertumpu pada sektor non riil dan berbasis ribawi. Sumber daya keuangan lebih banyak beredar di pasar bursa saham (ekuitas) dibandingkan pada sektor riil/produktif yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Negara kapitalistik hanya bertindak sebagai regulator yang lebih mementingkan kepentingan korporat, tidak menjamin kesejahteraan bagi segenap rakyat, serta tidak menjamin terbukanya lapangan pekerjaan. Alhasil terjadi kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Negara malah menyerahkan tanggung jawab membuka lapangan kerja pada pihak swasta/korporasi dengan membuka investasi sebesar-besarnya dan pengelolaan SDA kepada swasta.
Di samping itu negara dalam sistem sekuler kapitalis sumber keuangannya bergantung pada pajak dan utang (berbunga). Keuangan negara terporsir untuk membayar utang pokok dan bunganya saja. Hal ini justru semakin membebani kehidupan masyarakat. Rakyat bekerja untuk membayar sendiri kebutuhan hidupnya seperti pelayanan kesehatan/pengobatan dan pendidikan. Negara melepas tanggung jawabnya mengurusi rakyat.
Inilah gambaran kehidupan rakyat yang hidup dalam sistem kapitalisme sekulerisme. Pemerintah tidak berfungsi sebagai pelayan rakyat, tapi justru lebih layak menjadi pelayan korporasi dan pemalak rakyat dengan berbagai jenis pajak.
Oleh karena itu, para pekerja membutuhkan sistem hakiki dan negara yang memberikan jaminan lapangan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja. Dunia juga membutuhkan sistem ekonomi yang tahan krisis/resesi ekonomi global. Hanya sistem Islam yang memiliki sistem ekonomi yang kuat, anti krisis dan juga memiliki berbagai mekanisme yang dapat menjamin pekerja hidup sejahtera.
Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat). Sehingga, dalam penerapan sistem Islam, negara tidak berlepas tangan, dia akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dan membuka lapangan kerja.
Negara Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu membuka lapangan kerja bagi rakyat secara memadai. Khilafah akan melakukan pengelolaan SDAE seacara mandiri dan haram diserahkan kepada swasta apalagi asing. Sehingga, negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan dari sektor industri dalam jumlah besar.
Solusi hakiki persoalan tingginya pengangguran ini hanya ada pada Islam. Islam memiliki sistem ekonomi terbaik untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia. Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan berbagai mekanisme, termasuk menjaga kekuatan industri dalam negeri.
Sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyat, secara individu, syariat Islam mewajibkan laki-laki muslim untuk mencari nafkah (bekerja). Kaum lelaki yang diperintahkan untuk menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan tempat tinggal bagi diri dan orang yang menjadi tanggungan mereka secara makruf. Para laki-laki (suami/ayah) wajib memenuhi kebutuhan mereka. Mereka haram menelantarkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka.
Negara dalam Islam akan menyediakan/menjamin lapangan pekerjaan bagi rakyat khususnya laki-laki agar dia bisa memberi nafkah bagi dirinya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Melalui penerapan sistem pendidikan Islam, negara mewujudkan generasi yang berkepribadian Islam, dan membekali generasi dengan skill/keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Negara juga memberikan bantuan lahan atau modal (i’tho) bagi rakyat yang mau membuka usaha/ untuk mengelola usahanya.
Ini bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara juga wajib memastikan distribusi barang kebutuhan pokok merata, memastikan setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dengan harga yang terjangkau, dan atau memberi mereka secara cuma-cuma, terutama warga yang lemah/tidak mampu.
Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, menjamin pengelolaan kepemilikan umum berupa sumber daya alam dan energi (SDAE) ada di tangan negara, haram dikelola oleh swasta (asing). Dengan negara yang mengelola SDAE maka akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi warga negara.
Sistem ekonomi dan keuangan menurut Islam bertumpu pada sektor riil, dan haram terlibat dalam sektor non riil yang bergerak di pasar bursa saham berbasis riba. Hasil pengelolaan SDAE akan riil dipergunakan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara baik dengan cara langsung bagi rakyat yang lemah (miskin) maupun tidak langsung. Dan juga negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok kolektif rakyat berupa jaminan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis bagi setiap warga negara.
Penerapan sistem ekonomi Islam ini harus selaras dengan sistem politik dan pemerintahan Islam, dimana pemerintah betul-betul berperan sebagai pengurus/pelayan rakyat dan melindungi kepentingan seluruh rakyat (ra’in), bukan hanya kepentingan sekelompok elit saja.
Jaminan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat tak akan dapat terwujud melainkan hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah oleh negara (khilafah). Inilah metode Islam dalam mewujudkan pemerintah sebagai pelayan rakyat (ra’in). Negara yang mampu menjamin kesejahteraan merata bagi setiap warga negaranya. Negara seperti itu yang kita butuhkan saat ini yang mampu memberi solusi tuntas dan hakiki atasi setiap masalah yang rakyat hadapi termasuk pengangguran yang melanda generasi. [WE/IK].
Views: 2
Comment here