Waspadai Politisasi Bansos

Oleh : Irawati Tri Kurnia
(Aktivis Muslimah)
 
wacana-edukasi.com, OPINI-– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sederet bantuan sosial (bansos) sejak akhir tahun kemarin. Namun sayangnya dikemas sebagai kampanye terselubung, sehingga masyarakat menyebut bahwa bansos dipolitisasi.
 
Presiden banyak memberikan bansos. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT El Nino Rp 200 ribu per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp 200 ribu per bulan (www.finance.detik.com, Jumat 2 Februari 2024) (1).
 
Sayangnya Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dinilai kian masif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara. Meski telah memberi imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan masyarakat mampu bersikap lebih tegas (www.bbc.com, Selasa 30 Januari 2024) (2). Sehingga ramai-ramai banyak pihak menyebut telah terjadi politisasi bansos.
 
Presiden Joko Widodo menyangkal hal ini. Alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan.  Meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.
 
Sebetulnya wajar pihak petahan mempolitisasi bansos demi kepentingannya. Apalagi dilihat dari rekam jejaknya dari Undang-Undang yang dibuat dan pemanfaatan pengistimewaan bagi anggota keluarganya untuk bisa duduk di kursi kekuasaan.
 
Kekuasaan menjadi hal yang diperjuangkan dengan segala cara. Peluang apa pun akan dimanfaatkan. Kepemimpinan seperti ini adalah hasil dari sistem sekuler demokrasi kapitalistik yang mengabaikan agama sebagai standar kehidupan, sehingga melahirkan kebebasan berperilaku.
 
Di sisi lain, demokrasi juga melahirkan kesadaran politik yang rendah. Karena masyarakat dibentuk dengan hanya merasa cukup hanya dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat. Ditambah kemiskinan dan pendidikan rendah, sehingga masyarakat cenderung berpikir pragmatis dan mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
 
Kemiskinan sudah menjadi problem kronis negara kapitalisme, yang harusnya diatasi dari akarnya persoalannya; bukan sekedar dengan pemberian bansos berulang. Apalagi bansos yang diberikan meningkat di masa pemilu.
 
Berbeda dengan Islam yang mengatasi problem kesejahteraan dari akar masalahnya, yaitu dengan menjamin kesejahteraan masyarakat individu per individu. Bukan secara kolektif seperti dalam kapitalisme. Hal ini mengacu dari sebuah hadis :
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Al-Bukhari Muslim).
Juga hadis Rasulullah saw yang lain :
“Barangsiapa pada pagi dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).
 
Masalah kesejahteraan erat kaitannya dengan masalah ekonomi, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup dengan layak. Agar kesejahteraan dapat dirasakan tiap individu rakyat, Islam memerintahkan Khilafah menjamin semua kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar rakyat. Kedua kebutuhan ini berbeda.
 
Untuk ebutuhan pokok rakyat, Khilafah menjaminnya secara tidak langsung, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga setiap laki-laki memiliki peluang kerja yang sama. Karena laki-laki berkewajiban memenuhi nafkah keluarganya. Khilafah sebagai juga berkewajiban menjamin harga kebutuhan pokok yang tersedia di pasar terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian masalah kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan; dapat tercukupi dengan layak.
 
Sedangkan untuk kebutuhan dasar publik, akan sepenuhnya dijamin secara langsung oleh Khilafah. Khilafah akan membiayainya secara penuh. Seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan kebutuhan publik lainnya. Rakyat akan mampu secara mudah mengaksesnya, bahkan bisa dengan gratis. Pembiayaannya dari pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara di Baitul Maal.
 
Islam juga menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Dari Abu Dzar dia berkata :
“Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di bahuku seraya bersabda :
“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya)” (HR Muslim).
 
Dalam Islam, amanah kekuasaan digunakan untuk untuk menerapkan hukum Syariat, bukan hukum hasil kesepakatan manusia seperti dalam demokrasi. Karena itu dalam Islam, seorang pemimpin akan mengatur dan melayani rakyatnya berdasarkan Syariat dan menjadi pribadi yang amanah serta jujur. Pemimpin yang sadar pentingnya memiliki tolak ukur hidup sesuai Syariat, tidak akan lahir kecuali mereka memiliki kepribadian Islam. Artinya mereka memiliki kepribadian yang menyatu, yaitu pola pikir dan pola sikapnya sama-sama Islami. Ini hasil pensuasanaan oleh masyarakat Islami dan dibentuk oleh sistem pendidikan berdasarkan akidah Islam yang diselenggarakan oleh Khilafah.
 
Khilafah juga akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam memilih pemimpin. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran tentang kriteria pemimpin yang benar sesuai Islam. Seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa serta memiliki kompetensi. Sehingga dia tidak perlu pencitraan untuk disukai rakyat.
 
Demikianlah Khilafah dalam mengatur rakyat, berkaitan dengan penjaminan kesejahteraan dan kriteria seorang pemimpin. Maka tak heran, Khilafah meraih kejayaannya selama 13 abad lamanya. Khilafah pun berhasil meraih peradaban yang cemerlang dengan menjadi adidaya dunia pada saat itu dan tertulis dengan tinta emas sejarah karena mampu melindungi seluruh umat manusia. Ini karena kekuatan berkah dan rahmat Allah SWT dengan penerapan Islam secara sempurna.
Wallahu’alam Bishshawab
 
 
Catatan Kaki :
(1)     https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7172954/jokowi-buka-bukaan-alasan-bagi-bagi-sederet-bansos-jelang-pemilu
(2)     https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o
Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres 2024 – ‘Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden’
(3)    
 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/bansos-2024-melebihi-anggaran-kesehatan-tetapi-di-bawah-pendidikan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 
https://ekonomi.bisnis.com/read/20240202/12/1737719/jokowi-beri-jawaban-menohok-soal-isu-politisasi-bansos-jelang-pemilu
 

Views: 3