Tabligul Islam

Kontestan Pilkada Positif Covid, Pengorbanan Besar Bagi Demokrasi?

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh: Rutin (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Wacana-edukasi.com — Sungguh menyedihkan sekali, saat mendengar kabar korban Covid bertambah lagi saat jelang pilkada. 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid19, 4 orang diantaranya meninggal dunia. 100 orang penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi. Tapi mau bagaimana lagi. Kebijakan negara tak tegas dalam menangani Covid ini. Sehingga wajar lonjakan Covid semakin bertambah. Hal ini ternyata mendapat apresiasi yang besar dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa betapa besar pengorbanan mereka untuk demokrasi (Bisnis.com, 28/11/20).

Statement yang mencuri perhatian adalah ungkapan Hamdan Zoelva tentang besarnya pengorbanan yang mereka berikan untuk Demokrasi. Dari sini kita perlu menyoroti lebih dalam lagi. Layakkah pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi?. Sementara fakta yang dirasakan oleh rakyat, demokrasi tak memberikan hak- hak rakyat secara totalitas. Hanya pemberian yang berasa pamrih. Tak sepenuh hati. Kenyataan yang ada beban bertubi- tubi dilimpahkan dipundak rakyat. Dari kekayaan negara yang dijual kepada asing satu persatu, belum lagi, kebijakan- kebijakan yang merugikan rakyat seperti disahkannya UU cipta kerja, UU BPJS, UU Ormas, dan kebijakan- kebijakan lainnya seperti enggan lockdown saat pandemi covid. Apalagi tetap ngotot melaksanakan pemilu ditengah Covid. Walhasil korban Covid pun semakin bertambah. Semua itu menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya. Sehingga disini tak layaklah pengorbanan besar itu diberikan pada demokrasi.

Pemerintahan seperti apa yang dihasilkan dari proses pemilihan yang mengabaikan keselamatan jiwa manusia demi kursi yang diduduki oleh penguasa yang didanai para kapitalis?. Tentu akan menghasilkan pemerintahan yang rusak dan merusak. Seperti saat ini dalam cengkeraman sistem Kapitalis Demokrasi, rakyat semakin mendapat kesengsaraan bukan kesejahteraan. Ini terjadi karena sistem demokrasi tak menggunakan agama sebagai pengatur kehidupan. Dan dipaksa seperti apapun aturan agama dibawah sistem demokrasi tidak akan pernah bisa diterapkan. Ibarat air dan minyak, tak bisa disatukan. Karena asasnya saja sudah berbeda. Sistem agama menginginkan penyatuan antara aturan agama dan kehidupan. Sementara demokrasi menginginkan pemisahan agama dari kehidupan. Aturan Agama hanya bisa disatukan dengan sistem agamanya. Kita ingin mulia, terapkan aturan Islam dalam sistem Islam. Dengan begitu keadilan dan kesejahteraan akan didapatkan.

Islam memiliki pandangan yang khas tentang pemilihan pemimpin. Dari wafatnya Rasulullah, para sahabat sudah melakukan upaya maksimal untuk memilih sosok Khalifah pengganti Rasulullah dalam memimpin daulah Islam di Madinah. Prinsip utamanya adalah lekasnya mewujudkan penguasa yang mengurus rakyat dengan syariat Islam.

Ada hal penting yang sangat diperhatikan dalam masalah pemilihan pemimpin dalam Islam. Pertama, batas waktu tiga hari sejak wafatnya seorang khalifah untuk membaiat khalifah penggantinya. Kedua, batasan jumlah calon sebanyak enam orang. Ketiga, terkait proses pencalonan dan mekanisme pemilihannya boleh menggunakan bermacam-macam cara asal sesuai syariat. Keempat, proses pemilihan pemimpin dalam Islam dilaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien.

Pentingnya keberadaan penguasa yang memimpin umat dengan syariat menghasilkan kesungguh-sungguhan kaum muslimin dalam melakukan pemilihan. Sebaliknya, ketiadaan pemimpin menyebabkan banyak sekali hukum syariat yang tidak dapat tertunaikan. Karena itulah baik umat maupun calon penguasa bersungguh-sungguh dalam ikhtiar untuk menetapkan pemimpin terbaik di antara mereka.

Walhasil yang terpilih adalah pemimpin yang amanah. Proses ini merupakan proses yang jujur dan adil, karena calon penguasa merupakan sosok amanah yang memang diinginkan rakyat, bukan para pengejar kekuasaan. Jadi jauh dari aroma kepentingan kapitalis. Selain itu, ketundukan pada syariat menyebabkan proses integrasi berlangsung secara alami. Kaum muslimin tidak akan berani membantah pendapat mayoritas umat, karena itu berarti pembangkangan. Semua ini, mewujudkan suatu proses pemilihan pemimpin yang aman, dan penuh keikhlasan.

Wallohualam bishowab

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 0

Comment here