Oleh : Siti Alfina (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, OPINI– Indonesia, meski memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah,namun hingga hari ini terus dililit persoalan ekonomi yang kompleks dan makin karut marut. Akibatnya, meski termasuk negeri kaya raya, kebanyakan rakyatnya miskin dan tidak mencapai kesejahteraan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Di mana letak akar persoalannya? Bagaimana pula solusinya?
Dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment yang berlangsung di The Energy Building Jakarta beberapa waktu lalu diperoleh informasi bahwa Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengubah acuan tingkat garis kemiskinan melalui paritas daya beli atau Purchasing Power Parity.
Dalam basis perhitungan terbaru, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem yang disesuaikan dengan global yakni diubah dari besaran pendapatan sebesar US$ 1,9 per hari menjadi US$ 3,20 per hari.
Menkeu Sri Mulyani menanggapi, jika saja pemerintah mengikuti acuan yang direkomendasikan tersebut, maka seketika akan menyebabkan 40% masyarakat akan tergolong menjadi orang miskin, sehingga acuan yang menjadi ukuran terbaru versi Bank Dunia ini harus ditelaah lebih lanjut yang disesuaikan dengan perekonomian domestik. (cnbcindonesia.com, 10/5/2023)
PPP menggunakan mekanisme global dengan menyetarakan harga sekumpulan barang identik di berbagai lokasi berbeda. Sesuai acuan ini, Bank Dunia dengan mudah menyesuaikan angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang berbeda di masing-masing negara.
Berbeda acuan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur garis kemiskinan. Dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk yang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Sementara garis kemiskinan itu dihitung dari nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
Garis kemiskinan yang digunakan BPS pada September 2022 tercatat sebesar Rp 535.547/kapita/bulan dengan komposisi GKM sebesar Rp 397.125 (74, 15%) dan GKNM sebesar Rp 138.422 (25, 85%).
Ekonom UI, Ninasapti Triaswati menanggapi selama ini Indonesia menggunakan acuan GK dari BPS sehingga angka yang didapat lebih kecil. Sedangkan Bank Dunia menggunakan ukuran PPP dengan membandingkan angka kemiskinan seluruh negara menyebabkan potensi angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. (cnbcindonesia.com, 10/5/2023)
Jika potensi kemiskinan meningkat sudah pasti akan berpengaruh pada buruknya perekonomian Indonesia, sehingga dengan kata lain kesejahteraan masyarakat Indonesia pun akan semakin terabaikan. Memandang kemiskinan hanya dari angka semata sejatinya merupakan bentuk kezaliman yang nyata.
Kondisi realita menunjukkan bahwa di sinilah letak kelalaian pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya karena hal itu bukan menjadi prioritas utama mereka ketika menjadi penguasa.
Akar Masalah Kerusakan Ekonomi Global
Kondisi ini terjadi merupakan konsekuensi logis akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis secara global di seluruh dunia di mana asasnya dibangun atas dasar kebebasan baik kebebasan kepemilikan harta, pengelolaan harta maupun kebebasan konsumsi.
Kerusakan sistem ekonomi kapitalis dapat dilihat dari berbagai prinsip : (1) Sistem perbankan dengan suku bunga; (2) Berkembangnya sektor non-riil dalam perekonomian sehingga melahirkan institusi pasar modal dan pasar saham; (3) Utang luar negeri dari negara kapitalis untuk kepentingan pembangunan; (4) Dominasi dolar sebagai mata uang resmi internasional; (5) Privatisasi pengelolaan SDA yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik.
Penerapan prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan berbagai kerusakan dan kesengsaraan bagi umat manusia, baik kerusakan alam, kemiskinan meningkat, kesenjangan ekonomi yang sangat lebar di antara individu di suatu negara maupun kesenjangan ekonomi antarnegara serta memunculkan pelaku ekonomi yang jahat dan rakus dalam menjalankan roda perekonomian.
Ternyata dalam sejarah ekonomi, krisis yang sering melanda justru terjadi hampir di semua negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Pakar ekonomi telah menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam membangun kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Bahkan teori-teori ekonomi yang ada saat ini belum sanggup memberikan jalan keluar yang baik justru yang terlihat adalah kelemahan dan kekeliruan yang amat besar. Tambal sulam kebijakan ekonomi di setiap negara di dunia ternyata hanya menimbulkan semacam lingkaran setan yang kian menambah cengkeraman Kapitalisme global.
*Solusi Islam Atasi Problematika Ekonomi Global*
Karut marut penerapan sistem ekonomi kapitalis hanya dapat dilakukan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Khilafah Islam dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan mampu menghentikan kerusakan dan krisis ekonomi global yang sistemik serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat manusia.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan Khilafah sebagai berikut :
_Pertama_, Menjalankan politik ekonomi Islam yang bertujuan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negaranya baik muslim dan non-muslim sekaligus mendorong mereka agar mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar individu yang hidup dalam masyarakat tertentu.
_Kedua_, Khilafah akan menghapus sektor ekonomi non-riil. Segala macam aktivitas ekonomi ribawi, bursa dan pasar saham adalah transaksi batil dan haram dalam Islam sehingga harus ditutup selamanya. Uang akan dimaksimalkan bergerak di sektor riil yang menjadikan roda ekonomi berputar secara optimal.
_Ketiga_, Khilafah akan mewujudkan perekonomian yang mandiri. Dalam mewujudkan pembangunan ekonominya, Khilafah tidak boleh dengan menggunakan utang luar negeri tetapi harus dilakukan dengan kekuatan ekonominya sendiri sehingga tidak bergantung pada negara adidaya kapitalis dunia.
_Keempat_, Khilafah akan mengakhiri dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham. Hal ini berguna untuk melepaskan diri dari proses hegemoni ekonomi dolar sebagai alat untuk mempermainkan ekonomi dan moneter suatu negara.
_Kelima_, Khilafah akan membenahi sistem kepemilikan dan pengelolaan SDA sesuai dengan syariah Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan umum seperti fasilitas umum, barang tambang yang tidak terbatas serta SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu maka wajib dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada privat apalagi asing. Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh negara, maka akan menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah yang mampu mencukupi dalam pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat.
Dikarenakan kebutuhan pokok rakyat sudah terpenuhi, maka sebagian besar kekayaan yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan mereka yang lain serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Akibatnya, kesejahteraan rakyat akan meningkat pesat.
Demikianlah jika sistem ekonomi Islam benar-benar diterapkan. Tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali menerapkannya sebagai solusi dalam mengakhiri kezaliman dan penderitaan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis.
Jika Khilafah mampu mewujudkan itu, maka kemiskinan dapat teratasi dan kesejahteraan umat akan dapat direalisasi. Bukan hanya bagi umat Islam yang merasakan melainkan juga bagi non-muslim. Bahkan kesejahteraan itu juga dapat dirasakan segenap makhluk atau dikatakan menjadi rahmat bagi alam semesta.
Wallahu’alam bishawab
Visits: 11
Comment here