Oleh : Nur Octafian NL. S.Tr. Gz.
wacana-edukasi.com, OPINI– Kemiskinan di papua di klaim mengalami penurunan. Sebagaimana Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo banyak membawa perubahan dan keberhasilan.
Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.
Menurutnya, IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022. Sementara, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022.
Senada dengan. hal itu di Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022. Theofransus juga menyebut angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Papua Barat juga naik dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022. (CNN Indonesia, 11/6/2023).
Dari data-data yang ada, sekilas tentu hal ini membuat bangga, sebab angka kemiskinan di Papua memang menunjukkan adanya penurunan. Namun jika kita cermati, penurunan itu terjadi dalam kurun waktu yang panjang, yakni 10 tahun.
Meski media jarang mengabarkan kondisi Papua terkini, fakta sebenarnya dalam 10 tahun terakhir Papua sering mengalami kelaparan ekstrem, kasus gizi buruk merebak hingga menyebabkan kematian.
Bukan hanya itu kemiskinan di Papua juga membuat warga setempat tidak mendapat akses kesehatan, pendidikan yang layak dan memadai, fasilitas infrastruktur seperti akses jalan yang buruk (terkecuali daerah jalur tambang), belum lagi saat ini media santer mengabarkan ketidak amanan di Papua karena ancaman (organisasi papua merdeka) OPM.
Kendati data yang ada menunjukkan perubahan namun apakah cukup jika hanya berpatokan pada angka saja? Sedang realita di lapangan tidak demikian.
Sekalipun angka kemiskinan diklaim mengalami penurunan, namun pada faktanya masyarakat Papua masih hidup dalam keterbelakangan, kebodohan, kesenjangan ekonomi, kesehatan yang buruk maupun pendidikan yang tidak memadai.
Maka hal ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Padahal Papua merupakan bumi yang kaya akan sumber daya alam, yang jika di kelola sendiri oleh negara, maka masyarakat Papua akan makmur bahkan bukan saja masyarakat Papua melainkan seluruh rakyat Indonesia.
Sayangnya negeri ini menerapkan sistem kapitalisme yang mana kemiskinan memang sudah menjadi masalah klasik. Bagaimana tidak, sistem inilah yang menjadikan negara ibarat regulator yang hanya menjembatani bertemunya kepentingan swasta dan rakyat.
Bukti nyata abainya negara pada rakyat. Negara menyerahkan seluruh pengurusan rakyat pada swasta, bahkan sumber daya alam yang harusnya di kelola sendiri oleh negeri ini untuk kemakmuran rakyatpun di serahkan pada asing dengan alasan kerjasama.
Padahal dalam Islam tidak boleh memprivatisasi harta benda yang terkategori kepemilikan umum sebagaimna sabda Rasulullah SAW. “Kaum Muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. abu Dawud dan Ahmad).
Sistem kapitalisme ini pula telah mengelabui kondisi nyata rakyat dengan deretan angka-angka yang sejatinya masih jauh dari kata perubahan dan keberhasilan.
Sebenarnya kemakmuran tidaklah sulit diwujudkan, asalkan sistem ekonomi dan politik yang di terapkan adalah sistem yang shahih dan tidak ada di dunia ini satupun sistem yang sohih kecuali sistem Islam.
Seluruh aturan dalam Islam berasal dari Allah subhanahu wa ta’ala. Tuhan seluruh manusia di muka bumi ini, jika Aturan itu berasal dari pencipta manusia, sudah tentu hanya akan ada keadilan dan kesejahteraan.
Salah satu bukti keberhasilan sistem Islam dalam menyelesaikan problem kemiskinan adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pemimpin negeri Islam pada masa Abbasiyah, pada masa itu sangat sulit menemukan orang miskin dan beliau hanya memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikan rakyat serba berkecukupan.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepada utusan, agar membayar semua gaji dan hak rutin di suatu provinsi.
Ternyata utusan tersebut sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka, namun di Baitul Mal masih terdapat banyak uang. Khalifah lalu memerintahkan untuk mencari orang yang dililit utang tetapi tidak boros, untuk kemudian dilunasi utangnya, namun ternyata utusan sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang.
Khalifah lalu memerintahkan lagi bila ada seorang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah agar dinikahkan dan bayar maharnya, namun utusan sudah menikahkan semua yang ingin nikah, tetapi di Baitul Mal ternyata dana yang tersimpan masih banyak. Khalifah lalu memberi pengarahan agar mencari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj.
Jika ada yang kekurangan modal, di berikan pinjaman agar mampu mengolah tanahnya. Beliau juga pernah mengutus seorang petugas pengumpul zakat yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang miskin.
Namun, tidak ada satupun dijumpai orang yang berhak terkecuali satu-satunya orang yang berhak menerima harta zakat adalah beliau sendiri.
Berbanding jauh dengan kepemimpinan dalam sistem kapitalisme yang memerlukan waktu 10 tahun dan itu pun tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka untuk kondisi Papua dalam sistem Islam akan menerapkan beberapa kebijakan agar daerah tersebut terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan infrastruktur dan lainnya.
Pertama, laki-laki dewasa yang telah mampu bekerja namun tidak mendapat pekerjaan diberikan pekerjaan yang layak, Ini merupakan tugas negara, menciptakan lapangan kerja dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat.
Kedua, negara akan memastikan setiap individu rakyat mendapatkan kebutuhan dasar yakni kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Kebutuhan rakyat ini akan diberikan dengan kualitas yang baik dan sudah pasti gratis, baik itu muslim ataupun non muslim, baik orang kaya ataupun orang miskin.
Dengan demikian rakyat bisa makmur tidak ada lagi kelapan ekstrem, mampu tercipta masyarakat yang intelektualnya baik sebab pendidikan terjamin, begitupula makanannya, kesehatan masyarakat akan terjamin karena layanan kesehatan mencukupi dan memadai.
Masyarakat juga bisa hidup dengan aman tanpa gangguan OPM dan intervensi asing. Sebab negara menjamin keamanan masyarakat.
Dalam menjamin dan membiayai kebutuhan dasar rakyat, negara Islam mengambil dana dari pos kepemilikan umum, pemasukan pos ini berasal dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh negara, maka kekayaan tambang yang ada, seperti di Papua sudah pasti akan dikelola mandiri oleh negara.
Negara Islam hanya akan memberikan dua opsi kepada asing atau swasta, mengusir mereka pergi dari Papua, karena negara sudah pasti akan mengadakan sendiri alat-alat yang akan digunakan dalam mengolah sumber daya alam ataukah mereka menjadi buruh di dalam negara Islam yang bertugas untuk mengoperasikan peralatan tambang.
Seperti inilah konsep yang dilakukan dalam negara Islam untuk mengentaskan kemiskinan secara nyata di Papua. Bahkan bukan persoalan ini saja melainkan problematika umat yang begitu kompleks ini dapat di selesaikan secara tuntas dalam sistem Islam.
Bagaimana tidak sistem aturan ini berasal dari pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan yaitu Allah Swt.
Wallahua’alam bishowab []
Visits: 13
Comment here