Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041 mendatang. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa setelah Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS), salah satu hal yang dibahas adalah perihal perpanjangan kontrak pertambangan Freeport Indonesia di Papua yang akan berakhir tahun 2041. Arifin mengatakan IUPK PTFI bisa diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang lantaran cadangan sumber daya mineral yang terhitung masih ada dan bisa terus dimanfaatkan (CNBCIndonesia, 17/11/2023).
Memperpanjang kontrak IUPK pada PTFI itu artinya memperpanjang penjajahan. Bayangkan saja, sejak 1976 PTFI sudah menambang di Indonesia dan Indonesia tidak mendapatkan apa apa, melainkan hanya sedikit saja. Malahan dampak dari perpanjangan freeport ini adalah rakyat sekitar, lingkungan tempat tinggal menjadi rusak. Seandainya SDA (Sumber Daya Alam) ini dikelola mandiri, maka pemasukan APBN negara akan sangat besar hasil dari penambangan emas di Papua. Ini baru Papua, belum SDA di daerah lainnya yang bernasib sama. Dan rakyat sebagai pemilik sah hanya bisa gigit jari melihat persengkongkolan penguasa dan korporasi global yang menegruk harta mereka.
Inilah kenyataannya bahwa memang negeri kita sedang dijajah. Kekayaan yang begitu berlimpah ruah tidak bisa kita nikmati. Seruan untuk mengelola mandiri barang tambang sudah banyak dilontarkan oleh para pakar kepada para pemangku kebijakan. Dari sisi hitung-hitungan ekonomi saja, mengelola secara mandiri barang tambang dan SDA lainnya pasti lebih menguntungkan daripada diserahkan pada asing.
Katanya pemerintah tidak memiliki kemampuan SDM dan teknologi untuk mengelola SDA sendiri. Padahal itu hanya alasan klise yang lahir dari pemikiran neoliberal. Jika alasannya memang seperti itu, bukankah Indonesia merdeka sudah merdeka selama 78 tahun, masa iya belum juga melahirkan SDM dan teknologi yang mumpuni? Atau jika alasannya tidak punya modal, mengapa kekayaan alam yang melimpah ruah ini malah dijual ke asing? Bukankah Ini membuktikan bahwa yang menjadikan negeri ini terjajah adalah sistem penerpan ekonomi neoliberal itu sendiri?
Solusi satu-satunya untuk menjaga kekayaan alam agar tidak diambil penjajah adalah dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa pengelolaan kepemilikan umum, termasuk barang tambang melimpah (misal, emas dan tembaga) ada pada negara. Sedangkan pemilik kepemilikan umum tersebut adalah rakyat. Alhasil, pengelolaan barang tambang tersebut berfokus pada kemaslahatan umat.
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).
Sistem ekonomi Islam mengharamkan kepemilikan umum dikuasai swasta, apalagi asing. Sebab hal demikian sama saja seperti merampas hak rakyat. Selain itu, sistem pemerintahan Islam (Khilafah) juga akan menjadikan penguasanya fokus mengurusi urusan umat. Dan umat akan lebih sejahtera.
Nuri, Bogor
Visits: 11
Comment here