Wacana-edukasi.com –Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Salah satu yang menjadi variabel yakni hak warga dalam menyatakan pendapat.
Hasilnya cukup mengejutkan. Sebanyak 21,9 persen sangat setuju bahwa warga makin takut menyampaikan pendapat; 47,7 persen agak setuju, 22 persen kurang setuju; dan 3,6 persen tidak setuju sama sekali (m.merdeka.com, 25/10/2020).
Penilaian masyarakat tersebut tentu berangkat dari fakta bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan pendapat. Misalnya, dalam demontrasi 8 Oktober 2020. Pemerintah merespons tuntutan massa bukan dengan dialog, tetapi mengerahkan aparat yang berujung kericuhan dan penangkapan para aktivis. Seolah-olah rakyat tidak boleh menuangkan aspirasinya.
Demokrasi memiliki slogan “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Rakyat diberi kebebasan luas untuk menyampaikan pendapat. Namun, fakta menunjukkan yang sebaliknya. Penerapan sistem demokrasi cenderung pro terhadap kepentingan para pemodal. Terutama bagi mereka yang telah berkontribusi dalam menaikkan calon penguasa ke tampuk kekuasaan. Alhasil, jika kepentingan para pemodal terusik, penguasa tak segan-segan menutup pintu-pintu aspirasi bagi rakyat.
Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Sistem pemerintahan dalam Islam, yakni khilafah, memberikan hak kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat. Pendapat rakyat bisa disampaikan melalui Majelis Umat. Rakyat juga bisa menyampaikan kritik secara langsung, seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang mengkritik Khalifah Umar bin Khaththab dalam masalah mahar. Islam juga memiliki batasan pendapat yang jelas. Selama pendapat tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh disampaikan. Namun, jika pendapat menyalahi Islam, maka harus diluruskan.
Nurwati, Jakarta Timur
Visits: 59
Comment here