Wacana-edukasi.com — Terasa sesak dada ini, ada kesempatan dalam kesempitan, ada ratusan juta dalam duka rakyat. Pejabat negeri semakin tak ada empati atas apa yang menimpa rakyat, seperti dilansir Kompas.com sejumlah pejabat yang tergabung dalam pemakaman jenazah covid-19 Kabupaten Jember, menerima honor bernilai fantastis dari kematian pasien Covid-19.
Jumlah honor yang diterima sebesar Rp 70.500.000 setiap pejabat. Hal tersebut dihitung dari banyaknya kematian pasien covid-19 dan dilegalkan dengan SK Bupati Nomor 188.45/107/1.12/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang struktur tim pemakaman jenazah Covid-19.
Setiap pasien yang meninggal, mereka menerima honor Rp 100.000. Honor tersebut diterima oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember. Total honor yang didapat empat pejabat tersebut Rp 282.000.000
(https://regional.kompas.com/read/2021/08/29)
Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ( IAKMI), Hermawan Saputra mengkritisi hal tersebut bahkan menyebutnya pejabat terkategori moral hazard. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik, tidak mengambil keuntungan (www.merdeka.com 27/8/2021)
Miris dengan fakta yang ada saat ini, di mana duka yang dialami rakyat akibat kehilangan anggota keluarga namun, ada sebagian pejabat menikmati penderitaan mereka dengan maraup keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Karut marut kepengurusan rakyat semakin terlihat jelas, pandemi yang masih berlangsung semakin memperlihatkan sisi ketidak pedulian penguasa. Rasa empati yang kian hilang tergerus oleh pundi-pundi keuntungan.
Sistem demokrasi, kapitalisme sekuler membuat jurang pemisah antara tanggung jawab seorang pemimpin dan rakyatnya. Kepengurusan setengah hati, segala yang dilakukan harus dibayar dengan uang bukan lagi rasa tanggung jawab penuh atas kepengurusan umat. Tak ayal semua hanya demi keuntungan materi belaka, dengan dalih ” kami bekerja tak kenal waktu” inilah pemimpin hasil sistem demokrasi kapitalisme sekuler.
Hakikat seorang pemimpin adalah mengurus urusan rakyat, karna ia telah disumpah akan tugas dan tanggung jawabnya dihadapan Sang Pencipta.Maka sudah seharusnya, kesulitan apapun harus diterima. Tak ada kata lelah atau harus ada timbal balik yang menguntungkan atas apa yang telah pejabat atau penguasa kerjakan dalam kepengurusan rakyatnya, bukankah mereka sudah menerima gaji dan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan tugas tersebut ?
Namun sayang sistem ini memang rakus, segala sesuatunya tak pernah dianggap cukup. Tanpa ada beban rasa bersalah semua sah dilakukan asal mendatangkan keuntungan, standar perbuatan hanya berdasar manfaat, untung dan rugi termasuk kematian rakyat.
Hal tersebut tentunya tak akan terjadi, jika sistem yang dipakai adalah sistem yang sesuai fitrah manusia, memberikan rasa takut dalam jiwa para pemimpin akan pertanggung jawaban di akhirat kelak, merasakan duka rakyat adalah dukanya, rela menderita demi rakyat, ada di garda terdepan untuk melindungi rakyatnya dalam hal apapun.
Doa Rasulullah Saw. untuk para penguasa ” Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia, dan barang siapa yang menguruskan perkara umatku, lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah ia”. ( HR. Muslim. Shohih Muslim. 9/351.no.3407).
Menjadi kewajiban seorang pejabat negara mengurus dan mempermudah urusan rakyatnya, tanpa mengambil keuntungan adalah ciri suatu sistem yang benar, semua aturan hanya berasal dari Sang Pencipta sehingga tak ada aturan yang hanya menguntungkan pejabatnya saja sementara rakyat menderita.
Sistem itu hanya akan ada dalam sistem Islam. Sistem yang berasal dari Allah Swt. yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tercantum dalam al Qur’an dan as Sunnah. Tak ada pejabat negara yang akan berbahagia di atas duka rakyat, tak ada honor sementara rakyat merasakan horor yang mencekam, semua dilakukan demi menggapai ridho Allah SWT. serta beratnya pertanggung jawaban di akhirat kelak menjadi standar dalam setiap perbuatan manusia termasuk para pemangku jabatan. Sistem yang akan menyelamatkan pemimpin, para pejabatnya serta rakyatnya di dunia dan akhirat yaitu sistem Islam Khilafah. Satu-satunya sistem yang berasal dari Sang Pencipta Allah Swt.
Titin Kartini — Bogor
Visits: 4
Comment here