Oleh: Azizah S.Pd. (Pemerhati Kebijakan Publik)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tanah Papua telah mencapai sekitar 33.787 hektare sepanjang Januari–Juli 2026. Angka itu merupakan akumulasi dari enam provinsi di sana. Dari puluhan ribu hektar, kabupaten Merauke adalah daerah yang paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan bahkan meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan 2025 yang lalu. Selain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat juga terdampak (kanal24.co.id, 14/10/2026).
Karhutla jelas mengancam kesehatan. Ada sekitar 707 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga minggu ke-39 tahun 2026. Dampak karhutla juga berkaitan dengan hilangnya tutupan vegetasi, ancaman terhadap ekosistem lahan basah dan ruang hidup masyarakat adat. Kerusakan lingkungan ini juga akan mengganggu aktivitas sosial, budaya, serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada alam.
BNPB dan WALHI menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan di Papua terkhusus di Papua Selatan diduga kuat sangat terkait dengan aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi. Juga terkait dengan aktifitas yang berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarakan apa yang disampaikan ketuanya yakni Letjen TNI Kristome Sianturi mengungkap bahwa ada tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan di Papua Selatan. Sedangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut bahwa ribuan titik panas juga tersebar di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meliputi wilayah perkebunan sawit, kawasan food estate, perkebunan tebu bioetanol, dan lahan usaha pemanfaatan hutan. WALHI juga mencatat dua perusahaan besar dengan titik panas terbanyak yakni PT Plasma Nutfah Marind Papua dan PT Selaras Inti Semesta.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Papua Selatan. Per 15 November 2026, tercatat masih ada puluhan hektar lahan yang berupaya untuk dipadamkan. Hingga 15 November 2026, wilayah Papua Selatan yang belum padam ada 95 hektar. Ini menurut Bertim S.P. selaku Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi pada Senin 16 Nopember 2026.
Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan. Kebakaran tidak hanya terjadi di Papua Selatan, tetapi juga di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua.
Menurut Edoardus, mudahnya akses ke Kalimantan mestinya tidak membuat penanganan karhutla hanya fokus di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla Papua harusnya mendapat perhatian yang sama. Ia mengingatkan bahwa Papua juga bagian dari negeri ini. Edoardus menambahkan bahwa penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat.
Semua pihak harus melakukan evaluasi serta langkah penanganan yang tepat. Evaluasi perlu dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Salah satunya menyangkut keberlanjutan patroli hutan sebelumnya sudah dijalankan. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi kembali pengawasan dan pencegahan kebakaran agar tidak hanya menyalahkan masyarakat ketika terjadi karhutla. Perusahaan pemegang ijin pengelolaanhutan harus melakukan penanaman kembali setelah penebangan. Aktivitas penebangan harus mengikuti ketentuan dan memperhatikan dampak buruknya.
Solusi Tuntas hanya Milik Islam
Hutan harusnya menjadi milik rakyat. Negara bertindak sebagai pengelola. Ketika hutan dikelola oleh perusahaan swasta maka hutan dikelola hanya untuk diambil keuntungannya. Di negeri ini, pengelolaan hutan banyak yang diserahkan kepada swasta dalam bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan /tebang kayu), HTI (Hutan Tanaman Industri (tanam akasia / eucalyptus untuk kertas), HGU, Perkebunan Hutan diubah jadi sawit, tambang.
Hutan dibuka untuk nikel, batu bara dan sebagainya. Sementara prinsip kapitalisme bahwasemua harus bisa jadi modal dan menghasilkan keuntungan. Hutan juga harus menghasilkan uang. Bisa menjadi kertas, kayu, sawit maupun tambang. Secara otomatis hanya pemodal besar sajalah yang bisa melakukannya. Negara cukup menjadi pemberi ijin saja. Masyarakat adat tiba-tiba diserobot hutannya. Banjir dan longsor dimana-mana. Air sumur kering, karena kehilangan akar pohon. Rakyat hanya menjadi buruh, bukan pemilik.
Karhutla Papua juga di wilayah lainnya semakin membuka wajah asli sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus sekaligus jahat. Dalam sistem ini, rakyat senantiasa dipaksa untuk menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak dari kebijakan yang jauh dari kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini, masyarakat Papua dipaksa berjuang melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut dengan jerigen.
Di sisi lain, pihak berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca medan, dan minimnya peralatan. Sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler terbukti tidak layak untuk dipertahankan. Sistrm ini jelas-jelas membawa kemudaratan. Sistem kepemimpinan Islam sebagai pelayan dan pelindung jelas berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler. Mengembalikan sistem kepemimpinan Islam menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Perlu membangun kesadaran umat bahwa hanya sistem Islam yang bisa membebaskan mereka dari segala bentuk kezaliman.
Islam memiliki aturan bahwa hutan termasuk dalam kepemilikan umum. Artinya hutan adalahmilik seluruh warga masyarakat. Hutan adalah milik umum. Sehingga hutan seharusnya dikelola oleh negara. Hasil hutan akan dipergunakan ntuk berbagai kepentingan rakyat. Negara akan memanfaatkan hutan tanpa harus merusaknya. Negara juga akan mendidik masyarakat agar melestarikan hutan dan memanfaatnya secara baik dan benar. Negara akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan lahan dan mencegah kerusakan.
Bahkan negara akan memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan. Dengan demikian, persoalan karhutla tidak hanya diselesaikan ketika api sudah membesar. Lebih besar dari itu, negara mencegah sejak awal melalui pengaturan kepemilikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap siapapun yang terlibat dalam kejahatan karhutla.
Views: 1


Comment here