Opini

Karhutla Papua Membara, Negara di Mana?

Bagikan di media sosialmu

Oleh Ermawati

Wacana-edukasi.com, OPINI–Karhutla di Pulau Kalimantan dan Sumatra mulai mereda, namun di ujung timur justru api semakin menjadi-jadi. Ya, Papua membara, langit Fakfak, Merauke dan Papua Selatan kini diselimuti asap. Di sisi lain, rakyat Papua harus berjuang sendiri memadamkan api dengan peralatan yang ada.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Barat telah menghanguskan area seluas lebih dari 3.317,56 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten per Agustus 2026. Dikutip dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Rabu, 4 November 2026, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Secara keseluruhan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luasan karhutla di berbagai provinsi di Pulau Papua telah mencapai ribuan hektare selama periode pemantauan pada 2026. Kebakaran lahan secara masif juga melanda Kabupaten Kaimana. Titik api terpantau membakar kawasan Distrik Arguni Atas sejak September, disusul kebakaran di sekitar permukiman warga suku Mairasi yang mencakup Kampung Lobo, Jarati, Faranyau, dan Werua. Pemerintah Kabupaten Kaimana pun telah mendistribusikan bantuan tangki air, selang, serta mesin pompa agar warga setempat dapat melakukan pemadaman api secara mandiri (metrotvnews.com, 4 November 2026).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan data terbaru mengenai angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tercatat masih ada 1.430 lahan yang masih terbakar. “Berdasarkan pemantauan BNPB hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, secara nasional masih terdeteksi 2.733 titik hotspot, dengan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.430 hektare masih belum padam dan memerlukan penanganan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Berton mengatakan data itu menunjukkan adanya penurunan jumlah lahan yang terbakar. Pada 5 November tercatat masih ada 4.737 hotspot, 1.962 firespot, dan 5.191 hectare belum padam (detikNews, Minggu, 08 Nov 2026).

Inilah gambaran kepemimpinan sistem sekuler kapitalisme. Karhutla di pulau yang satu mereda, terjadi lagi di pulau yang lain. Wajah asli sistem ini terlihat jahat dan rakus. Ketika pemerintah mengatakan sudah mengerahkan upaya maksimal, fakta menunjukan hal yang berbeda. Rakyat terpaksa pasrah dengan kebijakan penguasa yang sampai saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah karhutla.

Rakyat Papua berupaya memadamkan api dengan modal ranting, daun dan air yang diangkut dalam jerigen butut, namun api tetap melahap hutan di hadapan mereka. Katanya negara ini memiliki anggaran triliunan rupiah dan memiliki teknologi canggih tapi karhutla tidak mampu diredakan dalam waktu dekat.

Di sisi lain, beberapa pihak hanya berkata sulit mengatasi hal tersebut karena faktor medan dan cuaca serta peralatan yang minim. Alasan lahan gambut, angin kencang dan minimnya helikopter water bombing menjadi sesuatu yang menutupi ketidakmampuan dan ketidakseriusan negara dalam mengatasi karhutla. Padahal, karhutla selalu terjadi setiap tahun. Seharusnya, dengan pola yang sama, dapat menemukan penyelesaian sampai ke akarnya. Miris, nyawa rakyat tidak pernah menjadi prioritas negara. Yang menjadi prioritas negara hanya kepentingan korporasi.

Di Okaba, ada perusahaan kelapa sawit yang area konsentrasi titik api paling tinggi ada di area tersebut. Ini jelas disengaja, bukan lagi kebetulan. Setiap api yang muncul di wilayah lain muncul sama persis di area konsesi korporasi. Membuka lahan baru dengan cara membakar hutan agar menekan biaya produksi. Hutan di Papua menjadi target eksploitasi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kapitalisme jahat dan rakus terhadap sumber daya alam, tidak melihat rakyat sengsara atau tidak dengan kebijakan-kebijakannya yang jelas membawa kemudaratan terhadap rakyat.

Gambaran sistem kepemimpinan Islam sebagai junnah dan raa’in yang mulia sangat berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme. Dalam Islam, pemimpin menjadi orang yang wajib mengurusi seluruh kepentingan rakyat, melindungi rakyat dari bahaya apa pun itu. Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah raa’in dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, rakyat tidak akan dibiarkan memadamkan api sendiri dengan ranting, daun dan jerigen butut. Di hadapan Allah itu semua akan dimintai pertanggung jawaban sehingga akan merasa malu jika hanya berdiam diri. Yang dilakukan justru akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara untuk memadamkan api dengan peralatan modern, helikopter, dan pasukan pemadam. Semua ini akan didanai dari Baitul Mal. Sebab, nyawa rakyat merupakan prioritas yang diutamakan melebihi urusan lainnya.

Hutan merupakan kepemilikan umum yang haram dikelola oleh korporasi. Hutan milik rakyat yang tentu wajib dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Negara akan mengontrol jalannya pengelolaan hutan dengan baik, tidak akan merusak hutan, apalagi mengizinkan pembakran. hukuman tegas akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran hutan dengan sanksi ta’zir yang membuat jera.

Dalam penerapan hukum Islam, dibutuh adanya kerja sama semua kaum Muslim. Hukum Islam tidak bisa tegak sendiri tanpa upaya umat, sehingga kebutuhan untuk mengembalikan tegaknya sistem Islam di muka bumi sangat urgen. Aktivitas dakwah tidak sebatas ibadah ritual, namun juga persoalan ekonomi, politik dan tata kelola negara. Waktunya menyadarkan umat bahwa persoalan karhutla, kemiskinan, korupsi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini semua terjadi akibat sistrm hari ini yang selain Islam. Perlu dipahamkan kepada umat bahwa solusi tuntas saat ini hanya dengan kembali pada sistem Islam secara menyeluruh. Perubahan sistem bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Perjuangan tidak bisa dilalukan sendiri, namun membutuhkan adanya sinergi berbagai komponen umat di bawah satu kepemimpinan partai politik ideologis. Menyatukan seluruh elemen umat dalam barisan yang sama – masyarakat, ulama, mahasiswa, santri, aktivis, buruh, petani dan sebagainya – yang dikomadoi oleh satu pimpinan partai politik ideoligis yang memiliki tujuan jelas, visi misi jelas, yaitu melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Maka, persoalan karhutla akan diselesaikan sampai ke akar.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 5

Comment here