Oleh: Watini Aatifah, S.S.
Wacana-edukasi.com, OPINI--Pemerintah RI menegaskan diri masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga enggan menetapkan status bencana nasional. Sikap pemerintah yang tidak menetapkan bencana nasional tetap menjadi pilihan di tengah protes yang dilancarkan negara tetangga imbas kabut asap lintas negara. Kemampuan negara menangani karhutla disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman
‘’ Ya, sementara kita masih sanggup, ya Negara kita masih sanggup. Itu tadi saya katakana dari Malaysia akan memberikan bantuan. Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,’’ kata Dudung di Kemenko Polkam (suara.com, 19/10/2026)
Pemerintah menyatakan ‘’masih sanggup” menangani karhutla dan belum menyatakan bencana nasional, meski negara tetangga terus memprotes kabut asap lintas negara. Asap kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia khususnya bagian timur telah menyebar ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Negara tetangga telah mengeluhkan asap kebakaran menyebabkan polusi di negaranya dan membahayakan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia alih-alih menetapkan karhutla menjadi bencana nasional justru malah menjawab keluhan negara tetangga dengan “kami mampu” padahal masyarakat sudah mempertaruhkan nyawanya demi memadamkan api.
Data Sipongi mencatat 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang Januari sampai Juli 2026. Hutan yang terbakar mengalami peningkatan sebesar 47% (64.996,88 ha) dibandingkan tahun 2019 dan 80% (109.080,25 ha) dibandingkan tahun 2025, luas areal karhutla tahun 2026 naik sebesar 69% (82.791,04 ha) dari tahun ke tahun hutan yang telah terbakar semakin luas. Ruang hidup masyarakat semakin sempit. Kebakaran hutan menyebabkan meningkatnya kasus ISPA akibat kabut asap di Indonesia, kasus ISPA mencapai 277.075 kasus (data Kemenkes per 11 Oktober 2026) termasuk 64.913 balita dan ribuan nyawa melayang. Mirisnya ditengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya pejabat yang seharusnya menjadi tangan pertama memberikan pertolongan justru malah menggelapkan dana bencana. Tindakan ini sangat melukai hati rakyat. Rakyat dibiarkan berjuang sendirian. Pejabat nyaman menikmati uang di ruangannya.
Pemimpin telah abai terhadap tugas dan kewajibannya, pemimpin seharusnya menjadi pelindung dan pelayanan rakyat saat terjadi bencana atau pun tidak. Kebakaran hutan bukan pertama kali terjadi. Pemerintah seharusnya siaga ketika terjadi bencana, mengambil langkah cepat agar api tidak menyebar luas hingga menghanguskan berhektar-hektar yang menjadi rumah satwa liar di dalamnya. Mirisnya kebakaran menjamah pemukiman masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kehilangan rumah hingga ladang yang menjadi mata pencaharian mereka. Karhutla merupakan salah satu bentuk keserakahan politik oligarki, penguasa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menjadi pelayan para korporat.
Sistem kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan menjadikan pemimpin tidak paham akan hakikat kepemimpinan. Sistem ini melahirkan pemimpin yang tidak amanah, minim empati dan tidak takut pada Allah SWT. Pemimpin harus siap menjadi pelayan rakyat dan setiap kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, namun sayangnya saat ini kursi pemimpin hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri, mereka lalai akan kewajibannya mengelola negara dan mengurus hajat hidup masyarakat. Mereka gelap mata ketika duduk di kursi kepemimpinan hal tersebut dikarenakan pemimpin jauh dari agama. Mereka memimpin negara dengan menggunakan aturan manusia yang tujuannya bukan lagi untuk beribadah tapi untuk mencari materi semata, apa yang kita harapkan pada sistem buatan manusia? Mereka bisa saja mengubah aturan sesuai dengan hawa nafsu mereka demi meraup keuntungan.
Islam hadir sebagai ideologi, Islam memiliki aturan yang sangat lengkap, Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, Islam telah mengatur segala urusan manusia, alam semesta dan kehidupan. Melalui sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam akan membentuk pemimpin yang memiliki kepribadian Islam. Dengan demikian seorang pemimpin akan memiliki rasa takut kepada Allah dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus segala kepentingan rakyatnya.
Islam menempatkan negara sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Tanggung jawab ini mencakup menjaga ruang hidup rakyat, termasuk menjaga hutan dan seisinya agar tetap lestari. Penguasa dalam Islam tidak boleh memberikan izin pada korporasi untuk dikuasai atas nama pembangunan. Karena hal ini telah diatur oleh islam bahwa kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu individu, umum dan negara. Hutan dan lahan termasuk dalam kepemilikan umum yang haram untuk dikuasai oleh korporasi, sehingga pintu eksploitasi harus ditutup rapat untuk mencegah eksploitasi.
Rasulullah SAW bersabda’’ Kaum muslim berserikat dalam tiga hal; padang rumput, air, dan api.’’ (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hutan tidak boleh dimiliki secara individu, apalagi diserahkan kepada korporasi. Hutan adalah milik umum yang dikelola negara, dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, dalam bentuk kesehatan, pendidikan gratis, keamanan dan lain sebagainya. Negara juga dapat menetapkan hima yaitu kawasan hutan terlindungi yang tidak boleh diganggu demi kemaslahatan umat.
Hanya dengan kembali kepada aturan Islam karhutla bisa dihentikan, tidak ada lagi kabut asap yang akan membahayakan masyarakat dan juga negara tetangga. Ruang hidup masyarakat akan terjamin. Masyarakat, hutan dan seisinya akan terjaga di bawah naungan pemimpin dan negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna.
Views: 6
Comment here