Oleh : Gien Rizuka
wacana-edukasi com, SURAT PEMBACA-Konfrontasi di Palestina dan Israel hingga kini masih terus berlangsung. Tragedi kemanusiaan dan kehancuran yang ditimbulkan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dunia masih terus mendambakan solusi damai serta berkadilan, namun berbagai langkah-langkah yang diinisiasi untuk mewujudkannya seringkali memicu kontroversi baru.
Terbaru, Trump kembali meluncurkan gagasan untuk menanggapi konflik global, termasuk konflik di Palestina, dengan membentuk sebuah forum internasional yang dinamai Board of Peace. Trump berharap piagam ini mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan di ranah internasional.
Dewan tersebut didirikan di September lalu, sebagai bagian dari rancangan genjatan senjata di Gaza. Namun, seiringnya waktu, agenda forum ini terus meluas hingga berkembang menjadi sebuah lembaga yang ditujukan untuk menangani stabilitas dan keamanan dunia (CNN Indonesia, 24/1/26).
Tidak ketinggalan, presiden Prabowo Subianto ikut serta menandatangani Piagam Board of Peace tersebut. Entah apa pertimbangan orang nomor satu di Indonesia ini. Presiden bahkan dikabarkan bersedia mengalokasikan US$1 miliar atau 16,9 triliun di tengah krisis ekonomi nasional, hanya untuk mendapat kursi di forum itu. Kebijakan ini jelas memicu pertanyaan besar di tengah umat tentang komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Benarkah langkah ini akan menghadirkan harapan baru bagi umat, ataukah justru semakin memperumit persoalan Palestina?
Satu hal yang tidak boleh umat lupa bahwa Israel mendapatkan fasilitas persenjataan dari Amerika Serikat (AS) untuk menduduki Gaza. Bergabung dengan forum yang dibentuk oleh Trump, berarti secara tersirat negeri ini mendukung skenario diplomasi versi Amerika Serikat (AS) dalam menangani konflik Gaza.
Legitimasi kuasai Dunia
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah, di mana ia mampu melaksanakan risalah kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat dalam memimpin sebuah negara.
Dahulu kala di saat Rasulullah melakukan perjanjian di Madinah dengan beberapa kelompok kafir, Rasulullah betul-betul sangat seksama menelaah piagam tersebut hingga hal ini tidak menganggu stabilitas dan keamanan satu sama lain, tak terkecuali kaum muslimin sendiri. Tujuannya jelas, yakni agar rakyat di bawah kepemimpinannya hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, meskipun memiliki latarbelakang agama yang berbeda.
Begitu pun dalam diplomasi luar negeri, seperti perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang Rasulullah sepakati memang demi kemaslahatan bersama yang dilatarbelakangi sebagai uslub dakwah daulah Islam bermuara pada pembebasan Mekkah. Oleh karena itu, fakta Sejarah ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh negeri-negeri muslim saat ini, yang masih berpegang erat pada sistem sekularisme dalam berdiplomasi dengan para penjajah, sebab dari asas yang melatarbelakanginya saja sudah sangat berbeda.
Perjalanan negeri-negeri yang menganut sekulerisme-kapitalisme dalam berbagai perjanjian apa pun nama yang disematkan, tentu kita akan mengetahui tujuan akhirnya seperti apa, untuk memenuhi kepentingan individu atau sekelompok orang tertentu. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Kaum muslimin justru kerap dirugikan atas perjanjian-perjanjian yang disepakati.
Telaahlah lebih jauh bagaimana perjanjian board of peace ini dibentuk. Forum ini justru disinyalir menjadi jalan legitimasi bagi klaim Israel atas Gaza, padahal mereka sejatinya adalah sebagai pendatang di tanah Palestina.
Ironisnya, dalam program board of pe peace Palestina tidak dilibatkan. Lantas apa yang hendak disepakati, sementara yang menjadi korban (Gaza) tidak dihadirkan dalam badan pengawas multilateral? Fakta ini tentunya harus menguatkan analisis kaum muslim bahwa perjanjian ini bukan memberi keadilan bagi Gaza, melainkan justru memperluas dan memperpanjang lagi kekuasaan Israel atas Gaza yang notabene menjadi kaki tangan Amerika Serikat dalam menguasai dunia.
Views: 16
Comment here