wacana-edukasi.com — Wabah masih melanda, korban terus berjatuhan dan terus meningkat. Polemik vaksin pun menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Yang rencananya pemerintah mau menerapkan vaksin berbayar. Banyak pihak yang menolak dan menyayangkan kebijakan penguasa yang terkesan plin plan dan coba-coba. Apalagi melihat ekonomi rakyat yang terus mengalami penurunan. Jangankan untuk beli vaksin, makan saja masih kesusahan.
Di sisi lain, program vaksinasi berbayar sempat hendak diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu oleh PT Kimia Farma Tbk. Karena adanya protes dan penolakan dari berbagai pihak, kebijakan itu akhirnya diputuskan ditunda dan kemudian dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juli 2021, (25/8).
Jelas ini kebijakan yang sangat keji. Di masa pandemi yang sudah seharusnya pemerintah melindungi jiwa rakyatnya malah justru mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Jelas vaksin berbayar ini akan memberikan dampak pada kuota vaksin yang tak berbayar. Semasa digratiskan saja, banyak pihak yang menyalahgunakan dan mngambil keuntungan dengan menjual vaksin.
Inilah pemerintahan yang dihasilkan dari sistem demokrasi kapitalisme, hanya memikirkan diri sendiri dan berbuat sesuai pesanan tanpa memikirkan rakyat yang terus jadi tumbal.
Dengan kebijakan ini semakin jelas, negara ini membiarkan rakyatnya berjuang sendirian, meski dalam kondisi wabah yang masih mencekam.
Hati nurani seakan telah hilang demi keuntungan, begitulah sistem kapitalisme menjalankan roda pemerintahan, yang jelas akan membawa kerusakan. Berbeda dengan sistem Islam, yang mendahulukan kepentingan rakyat dibanding keserakahan. Menjalankan amanah sesuai dengan perintah Allah dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi pemimpin. Sudah saatnya kita beralih pada sistem Islam, jangan tunda-tunda hingga Allah marah dan memberikan azab yang lebih besar.
Susi Ummu Ameera
Visits: 1
Comment here