Opini

Siti Ningrum, M.Pd. : Solusi Pasti Mengatasi Resesi

blank
Bagikan di media sosialmu

Wacana-edukasi.com, – Dahsyatnya virus korona telah melululantahkan perekenomian dunia. Pertumbuhan ekonomi diberbagai negara pun menurun tak terkecuali Indonesia.

Akibat dari virus korona ini semua aktivitas nyaris terhenti. Para pekerja banyak yang dirumahkan, PHK masal dimana-mana. Kepala keluarga banyak yang kehilangan pekerjaannya. Akhirnya roda perekekonomian pun merosot. Akibatnya masyarakat menjerit bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi.

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian global. Satu demi satu negara berjatuhan ke jurang resesi. Negara Perancis dan Italia telah mengumumkan resesi sejak Maret 2020 disusul Jerman pada bulan April kemudian Jepang pada bulan Mei (Cnbcindonesia.com 23/7/2020).

Sementara itu banyak yang mengkhawatirkan tentang keadaan ekonomi Indonesia seiring Singapura mengumumkan negaranya mengalami resesi. Presiden Jokowi pun mengingatkan para menterinya (Finance.detik.com 18/7/2020)

Dilansir dari laman Finance.com pada tanggal 18 Juli 2020, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menjelaskan, resesi dapat dilihat masyarakat dari beberapa tanda, antara lain;

Pertama, dari masyarakat. Pendapatan yang menurun, kemiskinan bertambah, penjualan khususnya motor dan mobil anjlok, dan sebagainya.

Kedua, di pihak pemerintah. Bukti resesi juga dapat dilihat dengan meningkatnya angka utang luar negeri. Ditunjukkan oleh jumlah utang yang semakin banyak.

Dari pemaparan diatas jelas sekali bahwa Indonesia mengalami tanda-tanda tersebut.

Pertama; ketika virus korona melanda banyak sekali pekerja yang di PHK dan yang dirumahkan. Ini jelas mempengaruhi pendapatan, pasti pendapatan akan menurun. Dan sudah bisa dipastikan angka kemiskinan bertambah. Jangankan membeli motor atau mobil, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi. Dan ini jelas berpengaruh kepada anjloknya daya beli masyarakat.

Kedua; Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) hingga akhir April sebesar 400,2 miliar dolar AS atau setara Rp 5.694 triliun (1 dolar AS = Rp 14.228). ULN tersebut naik 2,9 persen dibanding periode yang sama tahun 2019 (15/6).

Menyikapi hal ini bahwasannya resesi sudah ada di depan mata dan mengancam Indonesia. Para pakar ekonomi pun angkat bicara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat mulai dari sekarang untuk menyiapkan dana darurat selama resesi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Piter Abdulah selaku Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE). Masyarakat harus mempersiapkan tabungan yang banyak serta menjaga kesehatan agar resesi tidak berkepanjangan. Sebab menurutnya resesi terjadi disebabkan oleh virus korona yang mematikan.

Pernyataan tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Jangankan untuk menabung atau bersikap boros, mendapatkan pendapatan saja sangat sulit apalagi disaat pandemi yang masih berlangsung.

Sistem ekonomi kapitalis

Tahun 1998 menjadi bukti nyata, negara Indonesia mengalami resesi. Pun negara-negara lain. Seperti Amerika Serikat telah mengalami 33 x resesi sejak tahun 1854. Negeri Paman Sam juga mengalami resesi 4 x sejak tahun 1980 termasuk saat krisis finansial global tahun 2008.

Dalam sistem ekonomi kapitalis tidak jelas dalam hal kepemilikan. Seperti kepemilikan umum dan kepemilikan negara boleh dikuasai oleh swasta dan asing. Dan hal ini yang akan mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kepemilikan negara dalam hal ini semisal minyak bumi, barang tambang saat ini banyak dikuasai oleh swasta dan asing. Rakyat nyaris tidak bisa menikmatinya. Merekalah para pemilik modal yang hanya bisa menikmati kekayaan negara.

Kepemilikan umum seperti air juga banyak dikuasai oleh swasta. Perusahaan air milik swasta bertebaran dimana-mana. Bahkan rakyat harus mengeluarkan uang demi menikmati air tersebut.

Apalagi ditengah pandemi seperti sekarang. Angka kemiskinan semakin melonjak disebabkan masyarakat tidak bisa bekerja seperti biasanya.
Pemerintah pun tidak bisa menanggung semua kebutuhan pokok. Alhasil ekonomi masyarakat dan negara pun terguncang.

Dalam sistem kapitalisme, jika pemerintah ingin memberikan bantuan pada rakyat yang terkena bencana adalah dengan meminjam ke Bank dunia. Negara tidak punya dana talangan. Sehingga utang negara makin menumpuk, dan sistem ribawi akan menambah beban negara yang pada akhirnya beban tersebut akan dilimpahkan kepada rakyat dengan cara pencabutan subsidi atau menaikan pajak.

Begitupun dalam hal mensikapi PHK, yang mengakibatkan pengangguran dimana-mana. Pemerintah berlepas tangan, tidak mau bertanggungjawab.
Pemerintah tidak punya solusi apa-apa terhadap para kepala keluarga yang terkena PHK selain dari memberikan bansos (bantuan sosial). Itu pun tidak memenuhi kebutuhan pokok sebuah keluarga, dan tidak akan selamanya mendapatkan bansos. Bantuan tersebut hanya diberikan saat pandemi saja. Serta masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya. Pada akhirnya masalah terus bergulir dan tidak berujung.

Jika sistem ekonomi masih menggunakan sistem kapitalis, maka sudah bisa dipastikan resesi akan terjadi meskipun tidak ada virus korona.

Sistem Ekonomi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam pembagian kepemilikan itu ada tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian kepemilikan ini harus diatur dengan benar. Agar tidak terjadi perebutan dalam menikmatinya.

Dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah).

Dalam Islam sangat jelas bahwasannya kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh negara apalagi swasta. Sebab itu sudah menjadi milik umat, maka siapapun boleh mengambil dan memanfaatkannya.

Juga dalam hal kepemilikan negara, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta apalagi kepada pihak asing.

Tidak hanya dalam hal batasan kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam, negara Khilafah mempunyai kas negara yang dinamakan baitul mal. Baitul mal ini akan didistribusikan oleh negara dengan benar, dan rakyat dipastikan merasakan manfaatnya. Tidak hanya itu, jaminan pemerintah terhadap mukallaf laki-laki, dan juga yang betsatus sebagai kepala keluarga dipastikan semuanya mendapatkan pekerjaan. Tidak boleh ada yang menganggur atau malas apalagi diusia yang tergolong masih produktif. Pemenuhan sandang, pangan dan papan harus bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali.

Jadi selama Indonesia dan negara-negara lain masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka bisa dipastikan resesi akan terjadi sewaktu-sewaktu.

Tentu akan berbeda dengan sistem ekonomi islam yang stabil dan tidak rentan resesi, disebabkan sistem ekonomi Islam bertumpu pada sektor riil dan tidak ribawi yang bisa membuat ekonomi produktif dan anti krisis. Pun dengan sistem mata uang dinar dan dirham akan menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Saatnya mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Agar perekonomian Indonesia juga dunia stabil dan tidak rentan resesi. Dan pergantian sistem ekonomi tersebut hanya bisa diwujudkan dalam daulah Khilafah.

Wallohu’alam Bishowab

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 1

Comment here