wacana-edukasi.com– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, sistem kesehatan nasional saat ini telah siap menghadapi lonjakan kasus akibat varian Omicron. Namun, ia menekankan langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk menekan laju penularan.
“Perlu saya tegaskan sekali lagi, bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap untuk menghadapi Omicron ini,” ujar Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM pada Ahad (16/1).
Kesiapan pemerintah tampaknya, mengandalkan sediaan obat-obatan semata. Tidak diintegrasikan dengan mitigasi terintegrasi dari sector lain. Sayangnya, mampukah mitigasi tersebut di laksanakan tanpa adanya integrasi dengan sektor lain seperti pariwisata dan impor warga negara asing? Hal tidak memungkinkan. Sebab, jika hanya mengandalkan sektor kesehatan semata tanpa di barengi oleh dukungan sektor yang lain, tentunya bisa jadi penanganan varian omicron akan carut-marut seperti penanganan varian delta sebelumnya.
Di tengah badai serangan covid-19 yang semakin tidak terkendali, pemerintah dengan pasti membuka keran-keran warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah pun menegaskan kesiapan bila ada penularan meluas, bukan menghalangi penularan dengan menutup jalur antar negara atau pembatasan daerah. Terbukti, pemerintah tetap memberikan izin perjalanan ke luar negeri.
Padahal, hal ini beresiko penularan lebih besar dan potensi membawa varian baru pun lebih tinggi. Dengan tetap di bukanya penerbangan keluar-masuk Indonesia serta sektor pariwisata tidak lain hanyalah untuk alasan ekonomi. Pemerintah lebih memilih mengorbankan rakyat berjibaku dengan virus dari pada menunjang kebutuhan pangan dengan kebijakan karantina wilayah.
Inilah solusi cacat yang dilahirkan oleh sistem kapitalisme, yang nyatanya tidak memberikan solusi tuntas. Maka, perlu beralih pada solusi tuntas yang solutif. Salah satunya adalah sistem Islam yang datang dari Sang Maha Pencipta, Allah SWT.
Islam adalah agama yang sempurna yang mampu memberikan solusi tuntas setiap permasalahan. Termasuk masalah kesehatan khususnya covid-19 yang hampir 3 tahun ini menginveksi dunia. Rasulullah SAW bersabda, “Jnganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist ini diketahui bahwa Rasulullah memerintahkan untuk memisahkan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit.
Adapun pada masa kejayaan Islam di contohkan mengenai karantina wilayah. Sebagaimana hadist nabi SAW, yang artinya: “Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada jangan pula kamu lari darinya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). Inilah yang dilakukan oleh khalifah Umar ketika terjadi wabah penyakit di wilayah Syam.
Ini adalah upaya preventif yang di tawarkan oleh Islam untuk mencegah meluasnya wabah penyebaran suatu penyakit. Adapun jika sudah terserang penyakit maka wajib diobati oleh ahlinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Saw, yang artinya:
“Aku pernah berada di samping Rasulullah saw., lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya,’Wahai, Rasulullah, bolehkah kami berobat?’ Beliau menjawab, ‘Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.’ Mereka bertanya, ‘Penyakit apa itu?’ Beliau menjawab, ‘Penyakit tua.” (HR Ahmad, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).
Hadis ini memperjelas bahwa Rasul memerintahkan umatnya untuk berobat agar terbebas dari suatu penyakit. Upaya pengobatan ini tentunya membutuhkan peran para ahli. Dalam Islam, penguasa akan memotivasi para ahli untuk memaksimalkan dan membiayai riset sebagai bagian dari tugas penguasa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat.
Hal seperti inilah kiranya perlu dicoba oleh pemerintah dalam menangani kasus munculnya wabah. Sayangnya, semua ini tidak akan bisa diraih dalam sistem kapitalis-demokrasi hari ini, sebab aqidahnya memisahkan aturan Allah dalam urusan pemerintahan. Sehingga dibutuhkan sistem pemerintahan Islam yang akan mampu menerapkannya.
Dewi Tisnawati, S.Sos.I.
Visits: 10
Comment here