Oleh: Poppy Kamelia P. B.A(Psych), S.Sos, CBPNLP, CCHS, CCLS, CTRS. (Pelatih Parenting Islam, Konselor dan Terapis Kesehatan Mental, Penulis, Pegiat Dakwah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Ketika seorang ibu mengandung, seluruh harapannya terikat pada janin yang tumbuh di rahimnya. Setiap gerak kecil adalah doa, setiap denyut adalah tanda kehidupan yang dijaga sepenuh jiwa. Namun bagi Irene Sokoy, ibu hamil asal Papua, harapan itu berubah menjadi tragedi yang mengguncang nurani bangsa. Pada Minggu, 16 November 2025, ia dan bayi yang dikandungnya menghembuskan napas terakhir setelah ditolak dan dipingpong oleh empat rumah sakit di Jayapura. Ia berpindah-pindah fasilitas kesehatan dengan tubuh lemah, sementara rasa sakit kian menguat, tetapi pintu-pintu harapan justru tertutup satu per satu (Kompas.com, 22/112025).
Tragedi Irene bukan sekadar kisah pilu seorang ibu yang kehilangan haknya untuk hidup. Ia adalah cermin bobroknya sistem pelayanan kesehatan di negeri yang seharusnya melindungi setiap warganya. Penolakan rumah sakit terhadap pasien, khususnya ibu hamil yang membutuhkan pertolongan cepat, sayangnya bukan cerita baru. Sudah berkali-kali kasus serupa terjadi, hingga nyawa melayang hanya karena prosedur administratif, ketiadaan dokter, atau alasan teknis yang sejatinya tidak layak menjadi pembenar. Bahkan beberapa tahun terakhir, media memberitakan rangkaian kasus ibu hamil yang ditolak RS dengan alasan administrasi, menyebabkan empat nyawa melayang dalam lima peristiwa berbeda (Kumparan.com, 8/3/2023).
Apa yang lebih menyayat hati dari fakta bahwa seorang ibu, yang seharusnya menjadi prioritas dalam layanan medis, bahkan tidak mendapat penanganan dasar untuk menyelamatkan dua jiwa? Penolakan ini bukan sekadar kelalaian individu. Ia menunjukkan betapa rapuh dan pincangnya sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi benteng kesejahteraan masyarakat.
Dalam sistem kesehatan yang berjalan hari ini, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat menolong manusia, tetapi juga sebagai institusi bisnis yang harus “sehat secara finansial.” Inilah wajah sekuler kapitalistik yang telah meresap ke tubuh pelayanan publik. Dimana orientasi profit berada di atas nilai kemanusiaan. Orang miskin kesulitan mendapat tempat. Pasien yang datang dalam kondisi gawat darurat tetap harus berhadapan dengan pertanyaan administratif. Kehidupan seseorang seolah bergantung pada kemampuan membayar, bukan pada urgensi medisnya. Itulah mengapa kasus seperti Irene terus berulang. Sebab selama motif pelayanan dituntun oleh angka-angka keuntungan, nyawa manusia akan selalu berada dalam posisi tawar yang lemah.
Padahal, pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga dan menjadi tanggung jawab penuh negara. Mengabaikannya berarti melakukan kezaliman terhadap rakyat. Sebuah negara sejatinya hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung kehidupan warganya dari ancaman penyakit, kelalaian, dan ketidakadilan. Ketika rakyat terbaring tanpa daya, negara seharusnya berdiri paling depan memastikan mereka mendapatkan pertolongan terbaik, tanpa syarat, tanpa prosedur berbelit, tanpa melihat status sosial maupun kemampuan finansial.
Sayangnya, dalam realitas hari ini, tanggung jawab itu seringkali dialihkan kepada mekanisme pasar. Rumah sakit swasta didorong tumbuh, sementara fasilitas kesehatan negeri mengalami kekurangan tenaga, alat, dan kapasitas. Kualitas layanan menjadi timpang dan akses kesehatan merata hanya menjadi janji yang tak pernah benar-benar terwujud. Tak heran jika setiap tahun kita kembali mendengar cerita tentang nyawa yang hilang bukan karena penyakitnya, melainkan karena tidak mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Padahal dalam sejarah peradaban Islam, pelayanan kesehatan menjadi salah satu pilar utama negara. Di masa Kekhilafahan Islam, rumah sakit tidak pernah menetapkan biaya kepada rakyat. Mereka dibangun sebagai lembaga pelayanan publik murni, bukan entitas bisnis. Para dokter digaji negara, perawatan ditanggung penuh, dan fasilitas dibangun dengan standar tinggi. Bahkan beberapa rumah sakit memiliki bangsal khusus untuk perempuan yang ditangani tenaga medis perempuan demi menjaga kehormatan dan kenyamanan pasien. Negara juga membuka akses seluas-luasnya tanpa membedakan agama, status, atau kekayaan. Siapa pun yang sakit, berhak mendapat layanan terbaik.
Inilah prinsip yang seharusnya menjadi cermin bagi sistem kesehatan hari ini: bahwa negara lah yang berkewajiban menyediakan layanan gratis, mudah diakses, dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Bukan sebagai fasilitas mewah bagi mereka yang mampu membayar, tetapi sebagai hak dasar manusia yang dijamin syariat.
Kehilangan Irene dan bayinya adalah kehilangan kita bersama. Ia adalah alarm keras bahwa sistem hari ini yang bertumpu pada kepentingan kapital telah gagal menjaga hak hidup rakyat. Gubernur Papua memang telah menyampaikan permintaan maaf. Kementerian Kesehatan pun telah mengirim tim investigasi untuk mengusut penolakan ini. (detiknews, 23/11/2025). Namun permintaan maaf tidak akan mengembalikan nyawa. Investigasi tidak akan menghapus luka keluarga. Dan sanksi tidak akan mencegah tragedi serupa apabila akar persoalannya yaitu sistem kesehatan yang dikelola dengan paradigma kapitalistik, tidak benar-benar diubah.
Kita sedang menghadapi kenyataan pahit bahwa nyawa rakyat tampak begitu murah seolah menjadi berita yang datang silih berganti tanpa perubahan berarti seolah menjadi takdir yang terus berulang padahal semua ini adalah hasil dari kebijakan yang keliru.
Tragedi seperti ini seharusnya menjadi momentum besar bagi bangsa untuk menata ulang sistem kesehatan yang berjalan karena kita membutuhkan sistem yang menempatkan nyawa manusia di atas segala kepentingan ekonomi dan memastikan setiap ibu setiap bayi setiap warga tidak terabaikan dalam detik paling kritis hidup mereka. Kita membutuhkan sistem yang benar benar didukung negara bukan diserahkan pada mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan. Irene Sokoy telah pergi bersama bayinya namun suaranya harus tetap hidup suara yang mengingatkan bahwa seorang ibu tidak pantas kehilangan nyawanya hanya karena mencari pertolongan suara yang menuntut negara kembali kepada perannya sebagai pelindung umat bukan sekadar pengelola administrasi.
Semoga tragedi ini menjadi titik tolak perubahan agar tidak ada lagi ibu yang mengetuk pintu rumah sakit dengan napas tersisa lalu pulang hanya sebagai nama dalam berita duka.
Views: 11
Comment here