Oleh: Diaz Ummu Ais
wacana-edukasi.com, OPINI– Ketersediaan bahan pangan yang termasuk kebutuhan primer bagi masyarakat merupakan hal yang penting yang harus dipenuhi. Pentingkan ketersediaan pangan berhubungan erat dengan kesejahteraan hidup bagi masyarakat dan negara. Sedangkan krisis pangan merupakan bahaya besar bagi suatu negara. Karena itu negara harus berfikir serius terkait hal ini.
Dikutip dari www.republika.com.id, baru-baru ini pemerintah mendorong peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National food Agency (NFC) adalah dengan menerbitkan Peraturan Badan Pangan nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.
Arief Prasetyo Adi, kepala NFA di Jakarta pada Ahad (4/6/2023), memberikan keterangan bahwa diterbitkannya Perbadan tentang Pola Pangan harapan (PPH) bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang mengedepankan keberagaman konsumsi pangan dan keterpenuhan gizi masyarakat.
Arif mengatakan, “Mengapa ini penting, karena konsumsi pangan yang beragam erat kaitannya dengan konsumsi pangan yang berkualitas, sehingga memenuhi angka kecukupan gizi dan energi. Selain itu, keberagaman konsumsi dapat menekan ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu, khususnya komoditas pangan yang masih mengandalkan impor.”
Arief juga menjelaskan, jika PPH merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah serta komposisi atau ketersediaan pangan. Hasil dari penilaian berupa nilai atau skor yang diperoleh melalui pengumpulan, pengolahan serta analisis data konsumsi pangan selan kelompok pangan PPH.
Dikutip dari www.katadata.co.id, jika Arief mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan tantangan besar. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya pemerintah hanya menganggarkan 0,6% saja dari APBN untuk bidang pangan.
Arief juga mengatakan jika tidak semua lahan yang tersedia di dalam negeri dapat dijadikan area pertanian. Dengan demikian, menurutnya ketimpangan ketersediaan pangan antar daerah menjdi hal yang lazim.
“Pangan merupakan hidup dan matinya suatu bangsa. Kebutuhan pangan rakyat harus dipenuhi dengan cara besar-besaran dan revolusi, sehingga tidak menimbulkan malapetaka,” kata Arief pada jumat (2/6).
Dikutip dari www.republika.co.id, pada 2024 medatang pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 104,3 tliliun hingga Rp 124,3 triliun untuk meningkatkan produk pangan domestik. Anggaran ini naik dibandingkan pada tahun ini yang sebesar Rp 104,2 triliun.
Fabio Nathan Kacaribu, kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan mengatakan jika anggaran tersebut digunakan untuk ketahanan pangan di Tanah Air.
“Penggunaan anggaran tersebut antara lain untuk peningkatan produksi pangan domestic melalui program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas,” ujarnya saat konferensi pers.
Fabio juga berpendapat jika anggaran tersebut juga digunakan untuk penguatan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, konektivitas antar wilayah, penguatan tata kelola sistem logistic nasional serta penguatan cadangan pangan nasional.
Dibalik Pengelolaan Pangan Sistem Neoliberal
Ketahanan pangan dalam negeri sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan oleh suatu bangsa. Namun sayangnya ketimpangan justru sering terjadi di negeri yang pernah memperoleh julukan gemah ripah loh jinawi ini. Persoalan jumlah ketersediaan pangan yang tidak mencukupi serta harga kebutuhan pokok yang sering melonjak tinggi masih menjadi salah satu persoalan pangan di negeri ini.
Persoalan pangan di negeri ini bukan saja sekedar kurang beragamnya pangan yang tersedia ditengah-tengah masyarakat. Namum belum maksimalnya pengelolaan serta distribusi pangan itu sendiri.
Persoalan besar lainnya adalah akibat sistem yang bertumpu pada sistem ekonomi neoliberal, dimana sistem ini lebih condong pada kepentingan para kapital atau pemilik modal yang menjadi akar persoalan pangan di negeri ini.
Sistem ini telah melegalkan kapitalisasi dan liberalisasi di berbagai sektor. Termasuk sektor pertanian. Perusahaan besar bebas menguasai lahan dan industri pangan karna memiliki modal yang besar. Disisi lain negara abai terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan pangan bukan untuk mensejahterakan rakyat, namun hanya untuk memenuhi kepentingan para kapital. Maka wajar jika dana APBN pun tidak menjadi prioritas atau minim pengalokasiannya untuk sektor pangan ini.
Kedaulatan Pangan Terwujud Hanya Dalam Sistem Islam
Kedaulatan atau ketahanan pangan suatu bangsa akan terwujud hanya ketika bangsa tersebut menerapkan sistem Islam kaffah. Politik ekonomi Islam menjamin kebutuhan pokok tiap-tiap individu.
Dalam sistem Islam, realisasi politik ekonomi berada pada pundak negara, karena negara adalah pelindung bagi rakyatnya. Negara pula yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya.
Negara akan bertanggug jawab penuh atas pengelolaan dan distribusi pangan. Negara juga akan menyediakan dana besar untuk bibit dan pupuk. Negara juga akan mendukung berbagai penelitian untuk kemajuan pertanian negara.
Negara juga akan mencegah terjadinya kecurangan seperti penimbunan pangan, kartel serta penetapan harga yang tak wajar ditengah-tengah masyarakat. Serta memaksimalkan pengelolaan lahan dan distribusi pangan ke seluruh rakyat.[]
Visits: 34
Comment here