Oleh Dwi Indah Lestari, S.TP.
(Pemerhati Persoalan Publik)
Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin di dalam sistem Islam harus menjadikan kemaslahatan umat sebagai yang utama.
Wacana-edukasi.com — Prioritas kebijakan pemerintah di tengah pandemi semakin tidak jelas saja. Setelah sebelumnya publik dibingungkan dengan keputusan menambah utang untuk menggenjot proyek kereta cepat, kini kembali ada wacana investasi triliunan rupiah untuk produksi laptop merah putih. Urgenkah hal ini dilakukan di tengah pandemi yang masih menggila?
Dalam rangka mempercepat penggunaan produk dalam negeri terutama dalam bidang pendidikan, pemerintah berencana akan memproduksi laptop Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan, saat ini sedang mendorong riset untuk bisa menciptakan laptop tersebut dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi, seperti UGM, ITB dan ITS (tribunnews.com, 23 Juli 2021).
Pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar 17 triliun rupiah untuk target pengadaan TIK lokal di bidang pendidikan hingga tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah mengalokasikan untuk belanja laptop lokal sebanyak 189.165 unit, sebesar 1,3triliun dari APBN pada tahun 2021. Sementara pemerintah daerah menyediakan dana dari alokasi khusus sebesar 2,4triliun rupiah, untuk pengadaan 242.565 unit laptop (sukabumiupdate.com, 23 Juli 2021).
Prioritas Kebijakan yang Keliru
Niat pemerintah membangun industri TIK dalam negeri seakan menunjukkan keberpihakan penguasa terhadap produk-produk lokal. Namun seberapa pentingkah hal itu diwujudkan saat ini? Saat masyarakat negeri ini sedang berjibaku menghadapi gelombang kedua pandemi covid-19 yang masih mengganas. Jumlah kasus harian pun masih sangat tinggi, begitupun dengan tingat kematian yang terjadi.
Rakyat juga sedang berjuang bertahan hidup di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus. Hidup dalam kondisi serba kekurangan tanpa ada jaminan dari pihak manapun. Begitu juga dengan kondisi sistem kesehatan yang hingga kini kewalahan dan hampir kolaps.
Para tenaga kesehatan berjuang menangani pasien dengan alat medis yang terbatas. Bahkan beberapa waktu terakhir, terjadi kelangkaan tabung oksigen yang diperlukan untuk membantu para pasien covid-19. Di masyarakat sendiri, banyak pasien covid-19 yang terpaksa melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan ruang rawat di rumah sakit. Sayangnya, mereka yang isoman di rumahnya masing-masing juga tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai.
Walhasil, kondisi ini semakin membuat banyak pasien isoman yang meninggal karena tidak tertangani dengan baik. Banyak juga warga yang isoman kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Begitu juga tidak semua warga terdampak pandemi ini yang menerima bantuan sosial. Bahkan ada juga bansos yang justru salah sasaran.
Jadi, bila kini pemerintah justru ingin menggelontorkan sekian triliun rupiah dari APBN untuk produksi laptop, wajar bila reaksi publik adalah mempertanyakan apakah hal itu sangat mendesak dilaksanakan sekarang. Bukankah akan lebih bermanfaat bagi masyarakat bila dana tersebut difokuskan untuk pemberian bansos dan penyediaan peralatan medis yang mencukupi dan memadai.
Publik pun mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah saat ini dalam menghadapi pandemi. Karena bila melihat rekam jejak kebijakan yang diterapkan pemerintah, nampaknya negara lebih berorientasi untuk menyelamatkan perekonomian ketimbang keselamatan jiwa rakyatnya.
Inilah yang terjadi dalam pemerintahan yang menganut sistem kapitalis neoliberal. Orientasi kebijakannya senantiasa disandarkan pada pertimbangan manfaat. Tentu saja kemanfaatan itu hanya untuk segelintir orang saja yang memiliki kapital (modal) besar. Sementara untuk rakyat selalu berhitung untung rugi bahkan terkesan pelit. Maka wajar bila kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan lebih berpihak pada pengusaha dibandingkan untuk kemaslahatan rakyat.
Pemimpin dalam Islam Adalah Pengurus Rakyatnya
Berbeda dengan kapitalisme, Islam telah menetapkan pemimpin adalah pengurus urusan rakyat. Ia bertanggungjawab terhadap seluruh keperluan rakyat yang dipimpinnya. Dan kelak ia harus mempertanggungjawabkan amanah kepemimpinannya di hadapan Allah Swt.
“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad)
Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin di dalam sistem Islam harus menjadikan kemaslahatan umat sebagai yang utama. Maka dalam keadaan krisis seperti terjadi pandemi, negara wajib memfokuskan untuk segera menyelesaikannya. Sebab dalam Islam nyawa seorang muslim lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya.
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai dan Turmudzi)
Dalam rangka penuntasan pandemi, alokasi anggaran oleh negara juga dilakukan untuk membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan. Termasuk menyediakan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat serta penyediaan kebutuhan kesehatan, seperti peralatan medis, ruang-ruang perawatan, tenaga kesehatan, obat, vaksin, dan lain-lain.
Dana tersebut diambilkan dari baitulmal. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam, pemasukan negara melalui baitulmal sangat berlimpah. Sehingga, bisa memenuhi segala pembiayaan yang dibutuhkan bahkan dalam kondisi krisis sekalipun.
Pada masa khalifah Umar bin Khatthab pernah dibangun lembaga bernama Darul Ad Daqiq yang bertugas membagikan tepung, kurma, dan minyak untuk kaum Badui yang datang ke Madinah karena mengalami krisis kekeringan. Bahkan, saat itu khalifah Umar juga menghapuskan hukuman bagi orang yang terpaksa mencuri karena lapar serta menghentikan pungutan zakat di daerah yang terkena krisis.
Begitulah gambaran pengurusan negara dalam sistem Islam terhadap kepentingan umat yang dipimpinnya. Di tangan khalifah yang amanah, umat akan mendapatkan perlindungan yang hakiki. Semua itu akan bisa diwujudkan kembali, bila Islam diterapkan dalam kehidupan umat secara praktis.
Wallahu’alam bisshowab.
Visits: 0
Comment here