Oleh: Ayu Hamzah
Wacana-edukasi.com, OPINI–Kementerian Perekonomian atas arahan Presiden Republik Indonesia resmi meluncurkan program baru yaitu Magang nasional. Magang nasional merupakan bagian dari paket ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan secara resmi sejak 15 Oktober 2025 lalu. Keberadaan program ini menyasar fresh graduate baik lulusan diploma (D1-D4) atau sarjana (S1) dengan maksimum lulus dalam 1 tahun terakhir. Lulusan baru ini disiapkan untuk bisa menempatkan diri mereka pada dunia kerja kedepan sebagaimana dikutip pada (detik.com, 05-10-2025). Sekjen kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Cris Kuntadi menyebutkan magang nasional diadakan untuk menjadikan fresh graduate bisa mengenal dunia kerjanya nanti, sehingga saat setelah mengikuti program magang tersebut dapat mencapai kompetensi dari bidang keilmuan yang telah ditempuhnya.
Program magang di atas sekaligus menjadi salah satu paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah diikuti dengan tambahan peserta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada periode bulan Oktober, November dan Desember 2025, dengan jumlah dua kali lipat yakni 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) sebagaimana diumumkan oleh Menko Airlangga Hartarto pada media, (antaranews.com, 17-10-2025).
Arah program ini sekilas menjadi penanganan ekonomi yang baik dari pemerintah guna meratakan ekonomi masyarakat. Hanya saja, perlu ditelaah lagi bagaimana munculnya persoalan yang sama terus-menerus dengan solusi tambal sulam khas penanganan ala sistem sekuler kapitalisme. Bahkan pada penerapannya, tidak bisa dipastikan kesesuaiannya dengan kontrak atau perjanjian awal diresmikan. Penanganan ekonomi di negeri itu tentunya sudah begitu banyak dan bercabang-cabang sampai membingungkan untuk diawasi oleh masyarakat. Situasi semacam ini, erat dengan penerapan ekonomi kapitalisme oleh negara yang memunculkan solusi sesaat.
Kebijakan magang nasional menunjukan bagaimana sistem saat ini begitu berdampak pada masyarakat yang mau tidak mau disiapkan bekerja di situasi sulit negara mendongkrak ekonomi secara global. Bagaimanapun negara yang tidak bisa menjamin ekonomi negara yang stabil ditandai dengan rentannya kenaikan harga kebutuhan pokok tidak akan sejalan meskipun kebutuhan lapangan pekerjaan didongkrak. Permasalahan terus berulang semacam ini terus dijadikan bahan uji yang nantinya menimbulkan banyak masalah baru yang muncul, misal dana yang tertunda, efesiensi anggaran. Penanganan semacam ini belum menjamin selesainya persoalan pengangguran yang terjadi dimana-mana.
Dari sinilah timbul kemiskinan sistemik yang dialami masyarakat. Penguasaan wilayah, tambang dan hutan oleh individu menguatkan posisi pemegang modal untuk terus bertengker diatas penderitaan pribumi yang hidupnya melangsa. Bantuan seperti BLT lagi-lagi berfungsi sebagai pereda sesaat yang tidak menjanjikan semua lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Bantuan yang dikelola pun kadang tidak tepat sasaran alhasil negara rugi dan rakyat yang benar-benar butuh justru tidak mendapatkan haknya.
Berbisnis dengan rakyat
Dalam sistem kapitalisme, negara kerap mendudukkan rakyatnya sebagai rekan bisnis untuk mencapai kekayaan segelintir pihak. Pendidikan masuk sebagai salah satu alternatif jalan pemodal demi mendapat pekerja-pekerja yang bisa digaji seenaknya dengan tuntutan diluar akal sehat. Yang didapat masyarakat akhirnya anak-anak mereka lulus dari sekolah dengan ilmu yang tidak maksimal, bekerja pagi-malam, tidak ada jaminan kerja, perempuan dieksploitasi, dan yang paling membahayakan, masyarakat sulit mendapat waktu ibadah yang seharusnya menjadi prioritas hidup.
Akibat tidak tercukupinya pengetahuan agama dan moral, jelas menjadi mimpi buruk sebuah peradaban saat ini. Kasus pencurian dimana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, pembulian sampai kasus korupsi yang tidak pernah usai. Hal demikian terjadi, sebab negara masih mempertahankan kukungan sistem asing buah pikir manusia yang tampak mulus menghasut manusia untuk terus berjalan mundur. Lantas, bagaimana Islam menyikapi persoalan ini?.
Islam Solusi Tuntas
Solusi kemiskinan dan pengangguran tidak bisa diatasi hanya dengan rapat sejam dua jam dengan isu dan pandangan analisis biasa. Kasus semacam ini, mesti dicermati dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh terkait sumber kesalahan utama. Paradigma politik dan ekonomi harus menggunakan standar syariat Islam. Saat ini, Islam dipakai saat dilakukannya beberapa aktivitas individu bahkan sedikit demi sedikit terkikis akibat faktor hidup yang sekuler. Apa itu sekularisme?, sekularisme merupakan pandangan pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah negara dalam penerapan aturan politik maupun ekonomi membuang aturan Sang Pencipta dan tega menukarnya dengan hukum buatan manusia. Contohnya, kebijakan hukuman koruptor yang banyak sekali campur tangannya. Sedangkan dalam Islam, pencuri sudah jelas harus dipotong tangan demi menimbulkan efek jera dan pencegah.
Itu baru satu diantara banyak kasus yang tidak diatur Islam, ekonomi dalam peradaban Islam 100 tahun yang lalu bisa menjadi acuan betapa luar biasa Islam menangani persoalan ekonomi dengan mengedepankan dalil dari Al-Qur’an dan sunnah. Sistem pemerintahan dengan penerapan Islam Kaffah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Pembuat Keputusan dan Hukuman, sehingga tidak akan kita temui perbedaan pendapat tiap kepala yang terus menerus memperdebatkan ranah Allah dalam mengatur manusia.
Dalam persoalan ekonomi, negara Islam akan menjamin lapangan pekerjaan melalui mekanisme penarikan kekuasaan asing dalam mengelola kekayaan alam negara. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) akan diambil negara untuk kepentingan rakyat, dengan gaji pekerja yang lebih manusiawi dan merata, tentunya negara bisa unggul ekonomi secara mandiri.
Selain itu kewajiban bekerja hanya dibebankan pada Ayah atau laki-laki dengan pekerjaan yang layak dan menghasilkan gaji yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Perempuan tidak diwajibkan bekerja sehingga fokus mendidik anak-anaknya menjadi generasi cerdas dan sehat.
Negara juga akan menyediakan layanan pendidikan gratis bagi warganya hingga selesai. Dalam Islam pendidikan merupakan satu-satunya jalan keluar dari perilaku liar yang dikendalikan nafsu. Islam menetapkan kurikulum yang berpatokan pada syara’ yang membuat masyarakat akan tersuasana dengan Islam sejak kecil. Perilaku menyimpang akan hilang seiring dengan pendidikan yang mendukung, itu sebabnya negara akan baik jika menjamin pendidikan yang layak bagi warganya.
Perekonomian negara akan dikontrol penuh tanpa campur tangan orang-orang tidak bertanggung jawab sehingga harga pangan, jasa dan kebutuhan lainnya tidak mencekik rakyat kecil. Pasar akan diterapkan syariat Islam sehingga tindakan curang yang biasa terjadi tidak akan dibiarkan begitu saja.
Beginilah Islam dengan segala perangkat aturan dari Sang Pencipta yang menciptakan keseimbangan kehidupan manusia dibawah Rahmat-Nya. Pada akhirnya, negara memang punya kewajiban menuntaskan berbagai persoalan termasuk ekonomi dengan langkah-langkah yang diciptakan. Namun, sebagai manusia kita perlu koreksi kembali panutan yang dipakai, jangan biarkan kedzaliman yang nyata terjadi hingga ke anak cucu. Perbaikan bisa dimulai dari belajar Islam yang Kaffah dengan mengkaji bagaimana esensi hidup kita di dunia, dan bagaimana aturan Islam yang harus dipakai sehingga kedamaian bisa kita raih karena Allah meridai pilihan yang di ambil. Wallahu a’lam Bisshowab
Views: 6
Comment here