wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– Seruan untuk memperhatikan kondisi Papua belakangan nyaring di media sosial. Unggahan All Eyes on Papua viral lantaran hutan di Papua akan dibabat demi pembangunan kebun kelapa sawit, yaitu hutan di Kabupaten Boven Digul akan dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Luas hutan itu mencapai 36 hektare, lebih dari separuh luas Jakarta.
Ironisnya, hutan Papua justru terus menyusut setiap tahunnya. Padahal hutan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sana. Mengutip paper policy susunan Auriga Nusantara berjudul Hutan Adat (Papua) Menanti Asa, penyebab penyusutan hutan di Bumi Cendrawasih adalah penebangan hutan (deforestasi) untuk kebutuhan industri di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Potensi ekonomi di Papua memang sangat tinggi. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya dengan luas wilayah lebih dari tiga kali luas Pulau Jawa. Jika Papua dikelola dengan baik, tidak akan ada penduduk miskin, anak stunting, atau IPM rendah. Akan tetapi, faktanya, kekayaan alam ini ternyata tidak mampu membawa Papua menjadi wilayah yang maju dan sejahtera.
Apalagi ditambah saat ini masyarakat merasa kecewa dengan keputusan perpanjangan freeport, bahkan sampai cadangan habis. Padahal telah jelas kerugian negara atas pengelolaan PT Freeport di Timika Papua ini. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai perpanjangan Freeport sampai 2061 atau hingga cadangan habis telah melanggar Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa perpanjangan maksimal 5 tahun sebelum berakhirnya masa berlaku pertambangan Freeport pada 2041. (tribunjabarnews.com, 3/06/2024)
Masyarakatpun telah mengetahui Freeport kerap mangkir dari kewajibannya membayar pajak. Di Kabupaten Timika tempat PT Freeport menambang, rakyat disana masih diliputi kemiskinan. Sebenarnya apakah kita rakyat pribumi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tambang secara mandiri?
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai, sebenarnya jauh lebih penting dan berharga jika Indonesia mampu menjadi pengendali dan menjadi pihak yang dapat mengambil keputusan untuk berdaulat atas korporasi ini dan pengelolaan tambang di Papua, daripada memiliki saham mayoritas tetapi tidak bisa menjadi pengendali. (industri.kontan.co.id, 2/06/2024)
Kita lihat di Papua hari ini terjadi kemiskinan ekstrem, stunting hingga rendahnya pembangunan sumber daya manusia ditengah segudang SDA sungguh memilukan. SDA yang dimiliki justru lebih banyak dinikmati para pengusaha kapitalis. Masyarakat Papua masih jauh dari kesejahteraan hidup. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi?
Hal ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang meniscayakan penguasaan kepada segelintir individu terhadap Sumber Daya Alam (SDA) atas nama liberalisasi. Pengelolaan negara yang mandiri atas SDA sudah pasti akan memberikan keuntungan bagi negeri. Hasil pengelolaannya menjadi sumber pemasukan negara yang amat besar sehingga negara akan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kemudian indonesia pasti akan terbebas dari utang luar negeri dan terlepas dari campur tangan asing. Dalam Islam, pengelolaan harta milik umum harus dikelola oleh negara agar rakyat dapat memanfaatkan hasilnya. Tidak boleh ada swastanisasi dan kapitalisasi dalam harta milik umum.
Para penguasa harus dipastikan memiliki akidah yang benar, hal ini akan berpengaruh nanti ketika penguasa berdiri di posisinya. Sehingga akan mengurusi rakyatnya dengan ketakwaan penuh dan sadar bahwa segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. Dengan kepemimpinan ini pula, penguasa tidak akan berkompromi dengan kapitalis, menjadi antek asing, dan menggadaikan kekayaan alam demi kepentingan diri dan golongannya.
Yasyirah, S.P.
Views: 6
Comment here