wacana-edukasi.com– Sungguh pemandangan yang ironi, di tengah aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM pada 6/9/2022 yang digelar di depan Gedung Parlemen, sementara di dalam Gedung Parlemen di tengah rapat paripurna, para anggota dewan terekam merayakan hari ulang tahun Puan Maharani, Ketua DPR RI. (news.detik.com, 07/09/2022).
Hal ini tentu saja menimbulkan kontropersi di kalangan masyarakat tak terkecuali dari peneliti Formappi, Lucius Karus yang secara terang-terangan mengecam DPR karena dianggap sibuk berpesta ketika massa menolak kenaikan harga BBM. Ia menilai bahwa tindakan anggota DPR itu ironi dan memalukan. Saat rakyat menjerit menolak kenaikan BBM, DPR tidak ada empati pada rakyat, sebaliknya DPR tetap merayakan ulang tahun ketua DPR bersamaan dengan hari jadi DPR. (suara.com, 08/09/2022).
Inilah wajah asli pemimpin dalam sistem kapitalis, pandangan politiknya hanyalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis bukan rakyat. Ketika mereka melegalisasi kebijakan seolah atas nama rakyat padahal untuk kepentingan para kapitalis. Setiap kritik terhadap kebijakan yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman bagi kepentingan kapitalis. Tak heran jika penguasa nampak hilang empati saat rakyat menuntut haknya di hadapan mereka.
Sistem politik kapitalis telah menjadikan masyarakat termasuk penguasa hanya berorientasi pada materi atau meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik mereka yang duduk di kursi legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Apalagi jika kita berbicara banyaknya celah bagi para pejabat untuk menggondol cuan sebanyak mungkin, diawali oleh kontestasi politik yang begitu mahal, menjadikan para kandidat hanya berputar pada lingkungan pengusaha atau wakil pengusaha sehingga pejabat publik terpilih hanyalah dari kalangan yang memiliki niat mendulang materi.
Wajar saja rakyat yang seharusnya mereka urusi menjadi terabaikan, jangankan ada rasa empati pada kondisi yakyat yang serba susah sehingga bersegera dalam menyelesaikan masalah rakyat, yang ada malah menjadikan rakyat sebagai objek meraih keuntungan pribadi. Karena itu slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat nyatanya ilusi sistem politik demokrasi. Rakyat yang dimaksud bukanlah rakyat keseluruhan akan tetapi hanya segelintir orang saja.
Demokrasi memberikan ruang kebeasan berpendapat untuk mengkritik penguasa, hanya saja kritik itu hanya dibatasi pada hal yang tidak mengganggu kelangsungan kursi penguasa dan tidak mengancam eksistensi ideologi kapitalisme. Selebihnya kritik dari rakyat tidak banyak mengubah keputusan atau kebijakan penguasa.
Sistem Kapitalisme sangat berbeda dengan sistem Islam yang terbukti mampu memimpin 2/3 dunia selama 13 abad. Aturannya yang bersumber dari pencipta melalui wahyu kepada Rasulullah saw akan menutup celah kerusakan akibat ulah manusia. Islam sangat mendorong muslim melakukan muhasabah lil hukam atau mengoreksi penguasa. Hal ini semata-mata dalam rangka menjaga iklim ideal di masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum syariat.
Islam menjadikan politik negara melalui para penguasanya sebagai pengatur urusan umat berdasarkan aturan Allah Swt. Kekuasaan merupakan metode menerapkan Islam secara menyeluruh untuk kemaslahatan umat. Meskipun aturan hukum yang diterapkan adalah buatan Allah Swt yang Maha Sempurna, namun pemimpin dalam Islam sebagai pelaksananya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa.
Kritik umat terhadap penguasa adalah sunnah Rasulullah saw dan tabiat dalam Islam, kritik tersebut adalah wujud rasa cinta rakyat pada pemimpin agar tidak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah Swt.
Di sisi lain sistem politik Islam akan mencetak penguasa menjadi sosok yang mudah menerima masukan sebab politik Islam yang mudah dan berbiaya murah akan menyingkirkan keterlibatan korporasi dalam kontestasinya. Akhirnya kebijakan yang ditetapkan penguasa akan terbebas dari setiran pihak manapun. Ditambah lagi kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Inilah yang menjadi dorongan utama pemimpin dalam Islam untuk terus membenahi kebijakannya agar selalu dalam koridor syariat Islam. Inilah gambaran wajah Islam dalam sistem politik. Salah satu contoh kritikan terhadap penguasa muslim dalam peradaban Islam gemilang adalah saat Umar bin Khaththab menjadi pemimpin, beliau dikritik rakyat terkait penetapan mahar dan Umar pun menerimanya sehingga tidak jadi ditetapkan batasan mahar tersebut.
Inilah gambaran pemimpin dalam sistem politik Islam, yang mudah menerima kritik demi kepentingan rakyat. Pemimpin-pemimpin seperti ini tidak akan kita temukan dalam sistem demokrasi kapitalisme.
Ummu Fahhala
Visits: 17
Comment here