Opini

Kontradiktif: Program Restorasi Bersanding dengan Deforestasi

Bagikan di media sosialmu

Oleh Linggar Esty Hardini, S.Geo. (Aktivis Muslimah)

wacana-edukasi.com, OPINI--Saat pidato presiden pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, disampaikan bahwa pemerintah akan terus menggerakan ekonomi hijau sebagai program restorasi lingkungan. Program tersebut teraplikasi dalam sistem registrasi karbon nasional dan bursa karbon yang mengacu pada standar internasional.

Sesuai arahan, Kementrian Lingkungan Hidup/ Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berkomitmen memperkuat tata kelola Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) serta memastikan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) mampu menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan (kemenlh.go.id, 14/8/2026).

Menjalankan mekanisme karbon berarti harus ada komitmen penuh terhadap perlindungan hutan. Dengan demikian emisi karbon bisa dikurangi. Begituah cara berfikir dalam perdagangan karbon.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) justru terjadi deforestasi di dalam dan luar kawasan hutan yang terjadi pada tahun 2013 hinggan 2022 seluas 3.840.835 Ha. Sayangnya data tersebut terus bertambah. Berdasarkan Siaran PERS dari kementrian kehutanan Nomor: SP. 031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025, angka deforestasi tahun 2024 tercatat sebesar 175.400 Ha. Data tersebut selaras dengan dorongan kebijakan untuk menggenjot penguatan industri ekstraksi dan upaya swasembada energi dengan membuka banyak lahan sawit.

Kondisi semakin diperparah di musim kemarau. Kebakaran hutan hampir terjadi di seluruh wilayah hutan di Indonesia. Jelas ini akan mengurangi jumlah luasan hutan yang cukup signifikan. Emisi akibat kebakaran juga sangat mengerikan dengan adanya asap tebal yang terus terhirup. NASA menyoroti adanya lonjakan emisi karbon akibat kebakaran hutan di Indonesia sepanjang tahun 2026 (cnbcindonesia.com, 25/10/2026).

Di sisi lain ada yang mengambil kesempatan untuk sengaja membakar lahan hutan. Misalkan di Kalimatan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menetapkan 2 tersangka terkait karhutla yang mengakibatkan terbakarnya 11 Ha lahan dan masih menyelidiki 5 tersangka perorangan serta 12 korporasi terduga terlibat dalam karhutla (tribratanews.polri.go.id, 27/10/2026).

Semakin miris, bekas lahan terbakar – yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)- sudah ada yang ditanami bibit sawit (cnnindonesia.com, 30/8/2026). Tentu ini termasuk deforestasi yang disenganja karna adanya tujuan tertentu. Lalu bagaimana restorasi lingkungan melalui perdagangan karbon akan tercapai jika deforestasi terus terjadi?

Ekonomi Hijau Ala Kapitalisme

Ekonomi hijau merupakan kebijakan dalam sistem kapitalisme yang berdasar pada asas manfaat materi dengan mengubah krisis lingkungan menjadi peluang ekonomi. Sayangnya kebijakan ini tidak relevan dengan kondisi fakta di lapangan. Hal tersebut membuka peluang kotradiktif antar kebijakan dengan realita di lapangan. Begitu juga kebijakan restorasi lingkungan melalui perdagangan karbon sebagai respon kapitalisme terhadap krisis lingkungan.

Perdagangan karbon sejak awal memang cacat secara mekanisme konsep restoratifnya. Bagaimana tidak, hak untuk menghasilkan emisi dilegalkan dengan kepemilikan sertifikat karbon. Sedangkan jaminan atas lahan hutan yang tersetifikasi tidak ada pengawasan yang ketat. Jika alihfungsi lahan terjadi, mekanisme ini hanya akan menjadi greenwashing. Seakan akan mengendalikan emisi pencemar udara tetapi pada kenyataannya hanya melegalkan untuk industri emisi tinggi tetap beroperasi tanpa merasa dosa terhadap lingkungan.

Sifat dari kapitalisme yang menyandarkan materi sebagai tujuan, membentuk mindset ekstraktif yang begitu masif. Permintaan pasar selalu dijadikan alasan bagi para kapitalis untuk terus melakukan produksi masal barang. Sedangkan permintaan tersebut muncul dalam masyarakat karena adanya dorongan terhadap sifat konsumtif yang terus mereka lakukan. Dimana masyarakat tidak lagi berhenti pada kebutuhan tetapi sudah sampai memenuhi keinginan. Mirisnya proses produksi pada industri selalu menyisakan dampak pencemar bagi lingkungan. Dan dampak tersebut hanya ditebus dengan sertifikat yang dalam skemanya lemah akan jaminan dan pengawasannya.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area proyek sertifikasi karbon tidak kemudian menjadi hangus karena adanya skema Buffer Pool. Namun standar internasional (seperti Verra VCS) maupun nasional hanya mengharuskan pengembang menyisihkan 12% – 20% kredit karbon mereka ke dalam akun buffer pool (katadata.co.id, 16/09/2026).

Jika area kredit yang terbakar lebih dari 20% artinya sertifikat karbon sudah tidak memiliki cadangan lagi. Kontradiktif kebijakan juga ditambah dengan rencana pemerintah mengubah lahan hutan rusak menjadi tanaman sawit untuk menggenjot program biodiesel. Alih-alih melakukan rencana pemulihan fungsi hutan, pemerintah justru melakukan alih fungsi lahan. Sejak awal penjagaan terhadap hutan sebagai penyokong hidup manusia memang tidak pernah diperdulikan dalam sistem kapitalis. Bahkan dalam krisis lingkungan yang terjadi, solusi yang hadir hanya bertujuan untuk mencetak lebih banyak materi.

Penjagaan Lingkungan dalam Islam

Penjagaan terhadap lingkungan dalam Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan. Bahkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, lingkungan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Tentu saja, ini berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai aktornya. Dimana Allah telah berfiman “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30).

Manusia yang diamanahi sebagai khalifah di bumi hendaklah memiliki sifat takwallah. Islam mengedepankan kualitas manusia yang tunduk pada wahyu Allah SWT sebelum urusan yang lainya. Sehingga tidak mungkin muncul program restorasi tapi justru mengarah pada greenwashing dan berasas kemanfaatan materi. Restorasi lingkungan akan dilakukan dengan dasar taqwallah, sehingga program yang dilakukan memang memperbaiki lingkungan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Sejak awal islam mengenal langkah preventif, manusia tidak boleh merusak dan harus melestarikan bumi, sesuai dengan firman Allah SWT “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Qs Al-A’raf :56). Mengelola bumi agar tidak terjadi kerusakan tentu dibutuhkan individu, masyarakat serta pemerintah yang amanah.

Mengadopsi dalam kitab Ibnu Khaldun bahwa urutan tatakelola pembangunan itu dimulai dari manusia yang memiliki kesadaran spiritual (tunduk pada wahyu Allah SWT), kelembagaan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sosiokultural yang memiliki pemikiran dan perasaan islam, kesadaran penjagaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi. Kesadaran terhadap lingkungan lebih diutamakan dari ekonomi, yang artinya islam tidak menghalalkan segala cara bahkan dengan merusak lingkungan demi materi semata.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 1

Comment here