Oleh : Dite Umma Gaza (Pegiat Dakwah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur telah banyak menimbulkan korban. Tercatat 94 korban meninggal di lokasi pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklarifikasi bahwa 94 korban tersebut tidak meninggal karena trauma fisik langsung atau dampak fisik reruntuhan bangunan gempa. Mereka meluruskan spekulasi yang terjadi ditengah masyarakat, bahwa BNPB telah bekerja optimal dalam melayani kebutuhan dasar dan kebutuhan medis bagi para korban.
BNPB dan Kementerian Kesehatan telah memvalidasi bahwa mayoritas korban yang meninggal di tujuh kabupaten yang terdampak adalah para lansia (kelompok lanjut usia). Melalui beberapa fasilitas kesehatan dan posko terpadu, BNPB dan Kemenkes memverifikasi bahwa pelayanan yang diberikan pada penyintas sudah optimal. Berdasarkan catatan tim medis, data yang dihasilkan bahwa penyebab utama kematian mereka dikarenakan komplikasi penyakit kronis yang sudah dideritas sebelumnya, seperti diabetes melitus dan stroke.
BNPB juga mendirikan dan mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere sejak hari pertama bencana sebagai langkah tanggap darurat. Mereka mendistribusikan bantuan obat-obatan, peralatan dan logistik di pusat-pusat pengungsian ataupun mandiri. BNPB juga mengutarakan permohonan maaf atas informasi-informasi yang memicu keraguan ditengah masyarakat., dan meminta dukungan doa untuk percepatan pemulihan warga yang terdampak gempa bumi di NTT.
Bukti Kapasitas Negara Lemah
Kerusakan infrastruktur parah akibat gempa bumi yang terjadi di NTT menimbulkan krisis kemanusiaan yang menyebabkan kenaikan jumlah korban meninggal dunia di pengungsian. Banyak daerah terisolir, akibatnya distribusi logistik terhambat. Hal ini menyebabkan tenda-tenda darurat yang menampung para pengungsi jauh dari kata layak, karena minimnya fasilitas yang ada.
Para penyintas kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, banyak diantaranya yang rentan dengan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut, (ISPA), diare, dan dehidrasi. Bahkan penyintas yang terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan juga mengalami infeksi parah karena terlambat mendapatkan perawatan medis dan berujung kematian.
Terisolirnya tenda-tenda pengungsian disebabkan oleh infrastruktur seperti jalan yang menuju daerah terdampak banyak yang rusak karena gempa. Akibatnya, pasokan obat-obatan dan logistik tidak bisa secepatnya sampai ke tangan korban. Kondisi pemukiman para pengungsi juga sangat memprihatinkan. Terbatasnya tenaga medis, sanitasi yang buruk dan minimnya persediaan air bersih semakin memperparah kondisi kesehatan para penyintas.
Cuaca ekstrem yang kontras antara siang dan malam khas wilayah kepulauan tersebut semakin menambah penderitaan para penyintas. Para penyintas tinggal di tenda seadanya dan dilapangan terbuka, dimana saat siang mereka banyak yang dehidrasi akibat sinar matahari yang sangat terik. Dan saat malam tiba, suhu turun drastis hingga para penyintas mengalami kedinginan hingga menusuk tulang.
Dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah belum memaksimalkan kapasitasnya dalam menangani korban gempa di NTT. Banyak persoalan-persoalan mendasar seperti pendistribusian logistik dan obat-obatan yang sangat jauh dari kata memadai. Sistem mitigasi dan manajemen krisis yang lamban menjadi akar masalah buruknya koordinasi antar instansi di wilayah terdampak. Belum lagi alur birokrasi yang berbelit-belit, hal ini sangat menghambat penyaluran bantuan.
Negeri demokrasi yang merupakan titisan dari sistem Sekulerisme terbukti gagal melakukan perannya sebagai ra’in. Ra’in seharusnya mengambil peran penting untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Sistem rusak Sekulerisme yang telah memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, menyebabkan ketimpangan tata kelola kehidupan. Masyarakat selalu menjadi pihak yang menderita.
Ketika birokrasi yang kaku dianut, sudah barang pasti prinsip penanggulangan bencana serta pelayanan publik tidak maksimal karena mengedepankan untung rugi dan hanya berorientasi pada material yang minim kepedulian. Fungsi perlindungan negara menjadi tumpul, terbukti penangan darurat lamban, krisis logistik dan keterbatasan akses kesehatan. Sudah saatnya sistem rusak Sekulerisme ini diganti dengan Sistem Islam yang tidak kan meninggalkan rakyat berjuang sendirian.
Islam Penjamin Keselamatan Rakyat
Dalam syari’at Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan hak paling mendasar. Setiap individu mempunyai kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan kesehatan dan penghidupan yang layak. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan rakyatnya. Rasulullah Saw bersabda :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa/pemimpin adalah pengayom (ra’in) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829)
Negara Islam (Khilafah) sebagai pemegang amanah kekuasaan (imamah), berkewajiban membangun fasilitas medis yang memadai, menyediakan tenaga kesehatan berkualitas, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara merata dan tanpa diskriminasi. Melalui tata kelola kebijakan yang berkeadilan, jaminan kesehatan publik bukan lagi sekadar bantuan sukarela, melainkan kewajiban demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Sistem kesehatan dalam Islam ditopang oleh sistem ekonomi dan keuangan Islam yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyatnya. Kepemilikan umum dan dan aset negara akan diperuntukkan sebagai sumber pendanaan fasilitas kesehatan secara gratis tau terjangkau bagi seluruh rakyat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur rumah sakit, mendanai riset medis, serta memenuhi suplai obat-obatan.
Khilafah memandang bahwa pelayanan kesehatan bagi rakyatnya bukanlah sebuah komoditas komersial yang mendatangkan keuntungan, namun bagian dari pelayanan publik. Kerja sama antara seluruh elemen masyarakat yang ditopang keuangan berbasis syariah akan menciptakan tatanan kesehatan yang tangguh dan menjamin kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyatnya.
Views: 1
Comment here