Oleh: Khaziyah Nafla (Freelance Writer)
wacana-edukasi.com, OPINI–Penandatanganan MoU antara Pertamina dan Pupuk Indonesia kembali menggema dengan janji besar: memperkuat ketahanan energi dan pangan. Namun di tengah gegap gempita narasi “kemandirian”, rakyat masih bergulat dengan listrik padam, gas mahal, dan pupuk langka. Ada apa sebenarnya di balik kerja sama ini?
Diketahui, dalam upaya memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional, PT Pertamina dan PT Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa kolaborasi ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk yang memadai bagi petani.
Pemerintah seolah kembali menebar harapan. Pasalnya, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman beberapa waktu lalu, publik disuguhi narasi besar: ketahanan energi dan pangan akan diperkuat. Di atas kertas, kedengarannya sempurna. Namun pertanyaannya sederhana: setelah sekian banyak MoU dan kerja sama, mengapa hidup rakyat tidak juga membaik?
Jawabannya bisa kita lihat dari realita. Seharusnya BUMN menjadi benteng ekonomi negara. Tugas utamanya adalah mengelola sumber daya milik rakyat untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Awal 2026, pemadaman listrik melanda Jawa, Madura, dan Bali. Harga gas melonjak. Pupuk subsidi langka dan mahal. Padahal Indonesia adalah salah satu penghasil batu bara dan gas alam terbesar di dunia. Kita juga punya lahan pertanian luas.
Kondisi inilah yang disebut “fatamorgana”. Dari jauh tampak indah. Didekati, isinya kekecewaan. Alih-alih menguatkan kemandirian, kebijakan justru membuat kita semakin tergantung. Impor beras dilakukan di tengah panen melimpah. Impor energi terus berjalan meski SDA kita berlimpah. Alasannya selalu sama: butuh investasi. Padahal investasi dalam sistem hari ini sering kali berarti menggadaikan kedaulatan. Aset strategis dibuka untuk segelintir korporasi, bahkan asing. Keuntungan dikeruk, rakyat hanya kebagian harga mahal dan antrean panjang.
Jika ditarik benangnya, masalah ini bukan semata soal siapa direkturnya atau berapa MoU yang diteken. Ini soal sistem. Sistem kapitalisme sekuler menempatkan keuntungan segelintir orang di atas hajat hidup orang banyak. Dalam sistem ini, sumber daya alam yang sejatinya milik umum justru dikuasai oleh individu dan swasta. Negara perannya hanya sebagai regulator dan “makelar”. Akibatnya, kebijakan yang lahir bukan untuk menyejahterakan, tapi untuk mengamankan investasi.
Tak heran jika ketergantungan pada impor dan investasi asing semakin dalam. Bukannya memperkuat kemandirian, kita justru semakin rentan terhadap guncangan global. Bukankah ini bentuk lain dari penjajahan gaya baru?
Lantas mengapa rakyat sering kali tidak sadar? Pertama, ada narasi “Investasi dan Sinergi” yang terus diputar. Setiap ada MoU, yang digembar-gemborkan selalu kata “kemandirian” dan “ketahanan”. Bahasanya indah. Seolah-olah negara sedang bekerja keras untuk rakyat. Padahal di balik itu, aset strategis dibuka lebar untuk swasta dan asing. Rakyat dikasih jargon, bukan hasil.
Kedua, masalah ditangani secara parsial. Ketika listrik padam, solusinya “tambah pembangkit”. Ketika pupuk langka, solusinya “impor”. Rakyat diarahkan untuk melihat masalah sepotong-sepotong. Jarang ada yang bertanya: kenapa SDA kita melimpah tapi masih impor? Kenapa BUMN yang megang justru tidak bisa menjamin? Dengan cara ini, akar masalahnya yaitu sistemnya, berhasil ditutup rapat.
Ketiga, ada pembiasaan ketergantungan. Dari dulu kita dicekoki pemikiran bahwa “tanpa investasi asing kita tidak bisa maju”. “Tanpa swasta BUMN tidak efisien”. Lama-lama ini dianggap normal. Padahal dulu, di masa kejayaan Islam, negara mampu mengurus sendiri SDA tanpa menggadaikan kedaulatan. Penjajahan hari ini tidak lagi pakai bedil. Ia datang lewat kebijakan, lewat utang, dan lewat narasi. Halus, tapi menjerat. Wajar jika akhirnya rakyat hanya sibuk protes harga naik, tapi tidak menggugat sistem yang melahirkannya. Penjajahan paling berbahaya memang bukan saat kita dijajah, tapi saat kita tidak sadar sedang dijajah.
Di sinilah kita butuh jalan keluar. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya alam. Rasulullah bersabda: “Manusia berserikat pada tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”
Hadis ini menegaskan bahwa sumber daya vital seperti energi dan pangan adalah milik umum. Negara tidak boleh menjualnya. Negara wajib mengelolanya secara langsung dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Dengan sistem seperti ini, tidak perlu lagi impor pupuk saat tanah kita subur. Tidak perlu lagi impor energi saat bumi kita kaya. Investasi boleh masuk, tapi ada batasan syar’i. Tidak di sektor strategis, tidak merugikan rakyat, dan tidak bekerja sama dengan negara yang memusuhi umat. Dengan begitu, kedaulatan energi dan pangan benar-benar bisa diwujudkan.
Pada akhirnya, MoU Pertamina dan Pupuk Indonesia boleh jadi langkah administratif. Tapi jika sistemnya tidak berubah, maka MoU itu hanya akan jadi dokumen lain yang menambah daftar “harapan”. Rakyat tidak butuh lagi janji. Rakyat butuh energi yang murah, pangan yang cukup, dan negara yang benar-benar hadir sebagai pengurus dan pelayan. Selama SDA masih diurus dengan logika pasar, maka “swasembada” akan tetap tinggal di atas kertas. Sementara di lapangan, krisis akan terus berulang.
Views: 0
Comment here