Opini

Waspada Munculnya Klaster Pilkada

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh: Afiyah Rasyad (Aktivis Peduli Umat)

Wacana-edukasi.com— Desember sudah tinggal hitungan hari. Walimah demokrasi akan digelar. Kampanye sudah mulai dilaksanakan di berbagai kota atau kabupaten. Sementara virus corona masih asyik mengintai untuk menginfeksi siapa saja yang lengah tanpa protokol kesehatan.

Gelaran pesta demokrasi itu belum terlaksana. Namun, sejumlah calon pilkada ada yang terinfeksi virus corona. Maklum saja, kerumunan sebelum pesta itu sudah marak tanpa memperhatikan prokes. Pemakaian masker minim, cuci tangan sedikit yang melakukan, dan jaga jarak susah ditegakkan.

Sebagaimana yang diberitakan CNN Indonesia, salah seorang calon bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, positif terinfeksi virus corona penyebab penyakit covid-19.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Indramayu pun lantas melakukan pelacakan kontak (contact tracing) terhadap mereka yang berhubungan erat dengan Daniel.

Juru bicara Satgas Covid-19 Indramayu Deden Bonni Koswara mengatakan, pihaknya akan melakukan tracing sesuai kriteria kontak erat yang tertera dalam Buku Pedoman Revisi 5 tentang Penanganan Covid-19 (22/11).

Adanya walimah politik di kala pandemi membuka peluang munculnya klaster pilkada. Akses berkerumun sangat besar, sementara penegakan protokol kesehatan lemah. Mata rantai virus corona semakin menyebar ke mana-mana.

Bukan tidak mungkin Desember mendatang kasus positif kembali memuncak atau bahkan lebih tinggi lagi grafiknya. Sebenarnya, pilkada ini bukanlah hal krusial di saat pandemi melanda. Namun, ideologi kapitalisme dengan sistem demokrasinya menuntut pelaksanaan pilkada tetap berlangsung.

Ideologi kapitalisme memandang keuntungan di atas segalanya, termasuk nyawa rakyat. Salah satu ciri khasnya adalah asas manfaat, jika memang pilkada bisa mendatang keuntungan finansial, maka pandemi sekali pun dimanfaatkan guna menumpuk keuntungan politis. Terlebih saat ini politik kursi bisa menjadi jalan pintas meraup finansial.

Terlebih lagi ideologi kapitalisme mengarahkan tiap-tiap negara yang menganutnya agar melepas urusan rakyat. Artinya, segala kebutuhan dan kesejahteraan rakyat bukan urusan negara melainkan urusan personal rakyat itu sendiri. Maka tidak heran, di tengah kesengsaraan dan kondisi pandemi, pilkada tetap akan digelar.

Islam Menjaga Keselamatan Nyawa

Dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), setiap nyawa individu rakyat akan dijaga. Terlebih di saat wabah melanda. Maka satu-satunya solusi adalah karantina total wilayah yang terjangkit wabah. Rakyat yang di dalam wilayah terdampak wabah tidak boleh keluar. Sebaliknya, rakyat dari luar wilayah terdampak wabah tidak boleh masuk. Hal ini akan mempercepat putusnya rantai penyebaran wabah.

Rakyat yang sakit dan sehat akan dipisah. Rakyat yang sakit akan ditangani oleh tim medis ahli dengan obat dan alat kesehatan yang memadai secara gratis. Kholifah juga akan memastikan tiap individu rakyat terjamin kebutuhan pokoknya, di wilayah terdampak wabah ataupun tidak. Termasuk kebutuhan pokok para medis juga dijamin khilafah.

Adapun segala aktivitas rakyat hanya di rumah saja. Kerumunan harus dihindari, bukan malah direncanakan. Seperti halnya intikhob (pemilihan) yang ada saat ini tidak boleh digelar sampai wabah benar-benar reda.

Namun demikian, intikhob dalam Islam mudah dan murah. Pemilihan kepala daerah setingkat provinsi (wali) ataupun kota/kabupaten (amil) cukup kholifah yang mengangkatnya. Kriteria sesuai dengan syariat Islam dijadikan pedoman.

Kalaupun harus ada pengangkatan kepala daerah saat wabah melanda karena kepala daerah sebelumnya wafat atau dimakzulkan, maka tidak akan menimbulkan kekhawatiran rantai penyebaran semakin luas. Kholifahlah yang akan mengangkatnya. Tidak perlu ada pemilihan yang berbelit-belit dengan biaya selangit. Nyawa rakyat tetap terjaga.

Demikianlah Islam menjaga nyawa, bahkan saat wabah melanda. Hal ini tak akan ditemukan dalam sistem kapitalisme. Masihkah berharap klaster baru tidak bermunculan dalam sistem ini?

Waspada pada munculnya klaster pilkada saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata menghentikannya segera. Yakni karantina wilayah total di bawah naungan khilafah Islam. Saatnya rakyat beralih pada sistem pemerintahan Islam yang sahih dan menjaga nyawa rakyat.

Wallahu a’lam bishowab

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 0

Comment here