Opini

Sudah Efektifkah Negara Menangani Korona?

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh: Dita Istiqomah

Wacana-edukasi.com — Indonesia menjadi negara dengan jumlah positif covid terbanyak se-Asia Tenggara. Sampai saat ini sudah banyak negara yang menutup pintu terhadap Indonesia. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, pada Selasa 15 September 2020 hari ini terdapat tambahan 3.507 kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia.

Dengan tambahan 3.507 kasus, per hari ini terdapat total 225.030 kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Bahkan menteri BUMN Erick Thohir memprediksi pasien yang terkena covid-19 dapat mencapai 500.000 orang.
President Joko Widodo sempat menyatakan peningkatan kasus covid 19 di Indonesia masih relatif terkendali dibanding dangan negara lain. Ketika jokowi mengeluarkan pernyataan itu, kasus covid 19 sebanyak 174.796 per 31 agustus

Epidemiologi Universitas Air langga, Widhu Purnomo menepis claim jokowi. Widhu mengatakan penyebaran virus corona tak terkendali dengan melihat pergerakan kurva selama enam bulan ini “di hulu masi kurang penanganannya,’banjirnya’ (pasien) akan tiba sampai hilir ( di rumah sakit), jumlah tes itu sendiri meski disebut belum ideal. Kalau melihat kondisi ini, ya masi akan meningkat, jadi tentunya kasus ini belum terkendali,” kata wudhu saat di hubungi CNNIndonesia, kamis (3/9)

Angka kematian di indonesia sebesar 4,2 persen tersebut tersebut masih berada di atas rata rata angka kematian global sebesar 3,3 persen. “Angka kasus positif meningkat juga di picu oleh kebijakan pemerintah yang semakin longgar, semakin relaksasi, pemerintah pernah mengatakan jangan nge-gas terus, sekarang ‘rem’ ini perlu ditarik,” kata Windhu.

Awal mula covid-19 di Wuhan yang sudah mulai menyebar di Ciina pada tahun 2019, indonesia belum memberlakukan lockdown terhadap negara itu, pada akhirnya covid-19 mulai memasuki Indonesia pada bulan maret 2020. Saat itu pun negara Indonesia belum memberlakukan lockdown.

Karena pemerintah Indonesia tidak memberlakukan lockdown. padahal angka kenaikan covid 19 masih berlanjut, masyarakat Indonesia pun melakukan lockdown secara mandiri seperti melockdown desa, perumahan, dll tempat mereka tinggal untuk mencegah terjadinya penyebaran di daerah mereka.

Jakarta pernah melakukan PSBB ( pembatasan sosial bersekala besar ) tetapi itu tidak bertahan lama. Setelah PSBB di lakukan pemerintah malah membuat kebijakan baru yaitu new normal padahal angka kenaikan covid 19 saat itu masih belum turun.

Di tengah-tengah pandemi covid 19, seharusnya pemerintah Indonesia lebih memperhatikan rakyatnya yang memerlukan bantuan karena dampak dari covid 19. bukan malah memberi izin kepada TKA untuk bekerja di Indonesia.

Anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah tidak bisa menaati kesepakatan penghentian sementara kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal China ke indonesia.
“ Kita meminta kepada kemenaker ( kementrian ketenaga kerjaan) untuk menghentikan penerimaan TKA selama masa pandemi ini. Itu bahka disepakati di dalam kesimpulan rapat. Kesimpulan seperti itu di cantumkan dalam dua kali raker bersama menaker. Sayangnya, kesimpulan itu tidak di ikuti. Buktinya, TKA asal Tiongkok tetap masuk di masa pandemi ini, ” kata Saleh saat di hubungi detikcom, sabtu (11/7/2020).

500 TKA dari China diperkejakan tetapi banyak sekali masyrakat Indonesia yang terkena PHK hingga mereka kekurangan pasokan pakan karena tidak bekerja.

Dapat dilihat jika pemerintah Indonesia masi kurang efektif dalam manangani kasus covid 19 ini hingga sampai sekarang kasus covid 19 masi terus bertambah.

Solusi Islam

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. telah terjadi beberapa wabah yang menulari banyak orang. Sebagai tindakan pencegaha,  Rasulullah memerintah untuk tidak berdekatan denan penderita maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantna wilayah ini terdapat dalam hadist riwayat Bukhori.

Hadist itu berbunyi “jika kamu mendengar wabah di suatu negara maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika terjadi wabah di tempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu”.

Dalam sistem Islam yaitu khilafah, pemimpin/ khalifah wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat baik muslim ataupun non muslim, baik terjadi wabah ataupun tidak. Hal ini berdasarkan tugas utama khalifah adalah sebagai periayah (pelayan) umat. Khalifah akan bertanggung jawab menjamin dan melayani semua keperluan rakyat.

Sistem khilafah akan menjamin secara tidak langsung pemenuhan kebutuhan pokok dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Dalam Sistem khilafah Sumber Daya Alam muthlak adalah kepemilikkan umum yang di kelola negara dan tidak boleh di serahkan kepada pihak swasta atau privatisasi.

Pengelolaan inilah yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Karena bisa di pastikan lapangan pekerjaan diutamakan bagi rakyat bukan bagi tenaga kerja asing. Jika terpaksa menggunakan tenaga kerja asing pun mereka adalah orang yang benar benar ahli di bidangnya bukan mendatangkan buruh asing seperti pada saat ini.

Adapun keuntungan Sumber Daya Alam wajib di kembalikan kepada rakyat dalam bentuk langsung seperti jaminan terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan secara murah bahkan gratis, pembangunan infrastruktur dan hajat publik.

Begitulah Islam mengatur segalanya secara adil dan rata dan tidak mengambil hak rakyat untuk kepentingan pribadi.

Wallohualam Bishowab

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 0

Comment here