Oleh : Ira Rahmatia (Penulis Buku dan Aktivis Dakwah)
Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam, juga sumber daya manusianya. Jumlah pemuda semakin hari semakin bertambah kuantitasnya untuk itu perlu peningkatan kualitasnya dalam membangun peradaban, termasuk melek politik. Kebijakan yang carut marut saat ini membuat para pemuda dan pemudi seakan menyimpan stigma negatif bahwa politik itu pada umumnya adalah kotor, dan tak mesti dikenal apalagi terjun langsung di dalamnya.
Di lansir dari Merdeka.com (21/3/2021) Hasil survei Indikator Politik Indonesia kepada para anak muda menunjukkan, sebanyak 64,7 persen menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Kemudian sebanyak 25,7 persen anak muda yang menilai para politisi sudah cukup baik mendengarkan aspirasi.
Hasil survei juga menunjukkan hanya 3% anak muda yang sangat percaya pada politik, dan sebanyak 7% sama sekali tidak percaya, serta 54% masih percaya pada partai politik.
Politik yang di jalankan saat ini berbeda dengan politik yang seharusnya di jalankan, karena perbedaannya sangat jauh berbeda. Politik dalam Islam berkaitan dengan pengurusan dan pelayanan umat. Para pemimpin dalam politik Islam menjadikan amanah nya tersebut untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini sehingga rahmat Allah selalu menyertai serta keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Tujuannya pun mulia yakni agar menjadi salah satu amal jariyah dan salah satu orang yang akan dinaungi kelak di akhirat pada saat tak ada naungan selain naungan-Nya.
Sedangkan politik dalam demokrasi yakni sebagai ajang perebutan kekuasaan. Perbedaan yang paling dominan juga ialah politik dalam Islam berlandaskan Al-qur’an dan Hadist bisa pula bersumber dari Ijma dan Qiyas sedangkan politik dalam demokrasi berlandaskan Undang-undang buatan manusia yang akalnya terbatas. Sehingga, wajar jika para pemimpin saat ini yang menduduki kursi politik tidak mampu menjaga amanah masyarakat untuk mampu mensejahterakan, karena sistem politik dalam demokrasi yang berlangsung bukan di atur oleh syariat.
Sistem kapitalisme pun yang menggurita saat ini yang berakidah kan Sekulerisme menjadi titik berat dalam perpolitikan untuk memihak kepentingan rakyat. Sebab, dalam pemilihannya saja sudah dimulai dengan sumbangsih para pengusaha yang menjadikan mereka penguasa negeri. Tak etis apabila setelah menjabat para elit parpol tidak mengindahkan permintaan para pengusungnya lewat aturan atau kebijakan-kebijakan baru. Tak peduli apakah itu memakmurkan atau bahkan mencekik leher masyarakat. Sehingga sangat jelas perbedaan antara politik Islam dan politik dalam demokrasi.
Ketidakpercayaan pemuda kepada partai politik saat ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada seperti aturan-aturan baru tentang regulasi kewenangan KPK dalam memberantas korupsi sehingga berdampak pada pelemahan KPK sebagai penindak kasus yang harus bekerja cepat, dan tepat sasaran. Juga seperti yang di sebut dalam laporan akhir tahun KPK di sebutkan bahwa dalam masa pandemi ini pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam konteks ekonomi pemerintah justru menggelontorkan dana besar pada program pra kerja, menyewa influencer, dan memaksa menaikkan iuran BPJS di tengah kesulitan yang di hadapi oleh rakyat. Dalam isu kesehatan juga begitu, kebijakan yang diambil justru sangat mengancam nyawa masyarakat, seperti dengan tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak. Hal ini semakin memperlihatkan perumusan kebijakan yang tak berorientasi pada kebutuhan publik yang sangat mendesak atau sense of crisis sebagaimana yang kerap disampaikan para penguasa.
Begitu pula dengan lingkup produk yang dihasilkan DPR, kerap kali bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat seperti pada saat pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dua regulasi tersebut hanya mementingkan aspek ekonomi, khususnya investasi.
Bahkan, hal tersebut diduga kuat telah dirancang sejak awal agar menguntungkan segelintir elit dan kelompok oligarki.
Sehingga Survey menunjukkan anak muda masih galau antara melihat perlunya perubahan politik namun masih bingung dengan solusi yang real karena ketidakfahaman terhadap sistem politik alternatif.
Meski menganggap politisi dan partai tidak mampu mengatasi persoalan, namun mereka masih berharap penyempurnaan praktik demokrasi terus berlanjut sehingga menjadi solusi dalam kecarut-marutan bidang perpolitikan Indonesia.
Dengan segala permasalahan yang terjadi saat ini pemuda muslim harus mengenal dan melek politik Islam agar benar-benar mendapat gambaran yang jelas untuk menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam sehingga kedepannya mampu membangun peradaban yang menyejahterakan.
Pemuda dan pemudi akan mampu menghadapi tantangan kekinian yg bisa membelokkan mereka dari perubahan hakiki jikalau terus berbenah diri, belajar bersungguh, berjuang menerapkan Islam secara kaffah dan mengajak yang lain paham terhadap Poltik yang benar dalam Islam.
Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 50 bahwa
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ?”
Terbukti atas penegakan politik Islam dapat mensejahterakan kaum muslimin selama 1400 tahun lamanya, kasus-kasus yang ada juga tak seberapa di Banding pemerintah politik ala Kapitalis-sekuler yang berdiri atas kokohnya demokrasi.
Hanya khilafah dalam naungan Daulah islamiyahlah politik Islam mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, memenuhi hak-hak rakyat dan mendapatkan pemimpin yang amanah.
Visits: 14
Comment here